MAKNews, Jakarta – Hingga pertengahan 2025, terdapat 12 perwakilan diplomatik Indonesia yang belum memiliki duta besar definitif. Kekosongan ini terjadi di sejumlah negara strategis maupun kawasan rawan konflik. Beberapa pos bahkan telah kosong sejak dua hingga tiga tahun terakhir.
Berikut adalah daftar perwakilan yang hingga kini belum memiliki kepala misi:
- KBRI Washington, D.C. – Amerika Serikat
- KBRI Berlin – Jerman
- KBRI Pyongyang – Korea Utara
- PTRI New York – PBB
- PTRI Jenewa – PBB
- KBRI Mexico City – Meksiko
- KBRI Kabul – Afghanistan
- KBRI Baku – Azerbaijan
- KBRI Tripoli – Libya
- KBRI Antananarivo – Madagaskar
- KBRI Naypyidaw – Myanmar
- KBRI Warsawa – Polandia
Dampak Strategis bagi Politik Luar Negeri
Ketiadaan duta besar berdampak langsung pada efektivitas hubungan bilateral dan posisi Indonesia di forum internasional. Di Washington, misalnya, Indonesia sedang menghadapi tekanan tarif atas produk ekspor dan membutuhkan jalur diplomasi tingkat tinggi. Sementara di Jerman, sejumlah peluang kerja sama teknologi energi hijau terhambat karena absennya duta besar yang dapat menandatangani nota kesepahaman.
Kondisi serupa juga terjadi di dua Perwakilan Tetap RI di PBB. PTRI New York dan Jenewa memainkan peran penting dalam agenda global Indonesia, seperti isu HAM dan perubahan iklim. Kekosongan jabatan membatasi manuver Indonesia dalam pembentukan koalisi dan pengambilan keputusan multilateral.
Di negara-negara dengan situasi keamanan yang tidak stabil seperti Afghanistan, Libya, dan Myanmar, keberadaan duta besar menjadi krusial. Mereka memiliki akses diplomatik yang dibutuhkan untuk evakuasi, pendampingan hukum, atau negosiasi langsung dengan otoritas lokal. Tanpa duta besar, tugas-tugas tersebut hanya dijalankan oleh Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) yang wewenangnya lebih terbatas.
Respons Pemerintah dan DPR
Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa operasional kedutaan tetap berjalan di bawah pimpinan KUAI. Namun, mereka juga mengakui proses penunjukan dubes berjalan lambat. Saat ini, sebanyak 24 nama calon sedang disiapkan untuk diajukan ke DPR guna menjalani uji kelayakan. Komisi I DPR meminta agar proses pelantikan dilakukan secara kolektif dan tidak melebihi satu masa sidang.
Kekosongan 12 jabatan duta besar bukan sekadar persoalan administratif. Ini menyangkut wajah Indonesia di luar negeri, kekuatan negosiasi global, dan perlindungan warga negara. Di tengah dunia yang semakin terhubung dan penuh dinamika geopolitik, pemerintah harus memastikan bahwa setiap perwakilan Indonesia dipimpin oleh figur yang tepat, tepat waktu, dan tepat fungsi.
