MAKNews – Menjelang Sidang Umum PBB yang dijadwalkan berlangsung bulan depan, Pemerintah Amerika Serikat melalui Sekretaris Negara Marco Rubio mencabut visa Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan sekitar 80 pejabat lainnya dari Otoritas Palestina (PA) dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Keputusan ini diumumkan sebagai bagian dari kebijakan baru Washington yang memberlakukan pembatasan perjalanan non-imigran terhadap pejabat Palestina, termasuk menolak aplikasi visa baru. Sementara itu, perwakilan resmi Palestina di PBB tetap mendapatkan pengecualian agar operasional mereka tak terganggu.
Alasan resmi yang disampaikan Departemen Luar Negeri AS adalah risiko keamanan nasional dan ketidakpatuhan PA serta PLO terhadap tuntutan seperti menolak ekstremisme, menghentikan tindakan yang dianggap sebagai “incitement”, dan menghentikan apa yang disebut sebagai “lawfare” melalui lembaga internasional seperti ICC dan ICJ.
Langkah ini menuai kecaman internasional. Otoritas Palestina menyebut pencabutan visa sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan perjanjian tuan rumah PBB. Juru bicara presiden menyatakan permintaan agar AS membatalkan kebijakan tersebut karena hanya memperkeruh ketegangan dan menghambat peran Palestina di forum dunia.
Beberapa negara sekutu AS turut mengecam kebijakan ini. Presiden Prancis Emmanuel Macron menilai tindakan tersebut “tidak dapat diterima” dan menyerukan agar visa segera dikembalikan. Dia menekankan pentingnya menjamin kehadiran semua pihak di PBB sesuai status mereka sebagai negara pengamat.
