Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu kebijakan paling ambisius dengan alokasi dana triliunan rupiah. Namun, diskursus publik terlalu sering terjebak pada persoalan teknis catering atau urusan masak-memasak. Padahal, inti perdebatan MBG adalah pertanyaan fundamental: Apakah program ini akan menjadi instrumen reformasi politik jangka panjang yang memutus mata rantai oligarki, ataukah hanya menjadi proyek raksasa yang melahirkan bentuk oligarki yang baru?
Investasi pada Akal Sehat
Tesis yang paling esensial dari MBG adalah bahwa investasi gizi adalah investasi pada akal sehat, dan akal sehat (SDM unggul) adalah musuh terbesar oligarki.
Kekuasaan oligarki di Indonesia selama ini tumbuh subur di atas kebodohan terstruktur dan politik transaksional. Kekurangan gizi di usia dini membatasi perkembangan kognitif, melemahkan daya analisis, dan menciptakan publik yang rentan dipengaruhi oleh propaganda dangkal atau politik uang. Oligarki membutuhkan rakyat yang gamang, tidak kritis, dan mudah digiring agar kolusi dan kebijakan pro-elit dapat berjalan mulus.
MBG, jika berhasil, akan menciptakan generasi kognitif unggul. Anak yang tumbuh dengan nutrisi cukup akan memiliki daya analisis dan literasi tinggi. Dalam dua dekade, generasi pemilih dan pemimpin ini tidak akan mudah lagi ditipu oleh narasi populis atau agenda tersembunyi oligarki. Mereka akan menuntut akuntabilitas, mempertanyakan motif kebijakan, dan membuat politik uang menjadi tidak efektif. Di sinilah letak revolusi politik MBG: memutus lingkaran setan antara kekuasaan manipulatif dan publik yang tidak berdaya.
Kooptasi dan Oligarki Baru
Namun, sebelum dampak jangka panjang itu terwujud, MBG harus melewati tantangan berat di fase implementasi. Oligarki adalah pemain yang sangat adaptif, dan mereka akan berusaha keras untuk mengkooptasi program tersebut sejak hari pertama.
Risiko terbesar adalah program MBG justru melahirkan oligarki pangan baru atau memperkaya kelompok lama melalui mekanisme berikut:
Pertama, Mengunci Pengadaan dan Logistik. Dana triliunan rupiah adalah celah emas. Oligarki akan menggunakan koneksi politik untuk memastikan pengadaan bahan baku utama (beras, protein, logistik) dilakukan oleh perusahaan-perusahaan skala besar yang terafiliasi dengan mereka, bukan oleh ribuan UMKM lokal. Ini menciptakan monopoli suplai dan memutus multiplier effect bagi petani kecil.
Kedua, Intervensi Regulasi: Mereka mendorong kebijakan yang mensentralisasi dapur produksi dan rantai distribusi, memudahkan kontrol oleh segelintir pemain logistik besar. Selain itu, mereka akan mempengaruhi penetapan standar dan tender yang hanya bisa dipenuhi oleh perusahaan modal besar yang mereka kendalikan.
Ketiga, Politik Uang Sistemik: Jika rakyat menjadi cerdas, oligarki akan menggeser strategi dari politik uang massal (amplop) ke politik uang sistemik—menguasai regulasi, kebijakan fiskal, atau mengamankan “jatah” proyek MBG yang menguntungkan mereka secara tersembunyi.
Ketiga, Manipulasi Kognitif Lanjutan: Oligarki akan berinvestasi besar pada propaganda media yang lebih canggih dan personal untuk menargetkan filter bubble dan bias kognitif yang tetap ada, bahkan pada individu yang cerdas.
Desentralisasi dan Transparansi
Agar MBG benar-benar menjadi senjata demokrasi dan bukan mesin pencetak oligarki baru, integritas pelaksanaannya harus dijaga ketat dari intervensi transaksional.
Strategi utamanya adalah Desentralisasi Pengadaan dan Akuntabilitas Publik Real-Time:
-Wajib Libatkan UMKM Lokal: Regulasi harus mewajibkan persentase mayoritas bahan baku dibeli dari koperasi atau UMKM di tingkat lokal. Ini adalah cara paling efektif untuk memutus rantai monopoli oligarki di sektor suplai.
– Audit Terbuka Berbasis Teknologi: Pengadaan, stok, dan distribusi wajib dicatat dalam sistem digital real-time. Data ini harus dibuka untuk publik (open audit) agar masyarakat dan jurnalis dapat mendeteksi anomali harga dan kolusi secara instan.
Pertarungan Akal Sehat
MBG hanya akan menjadi ancaman bagi oligarki jika ia menjadi instrumen pemerataan kekuasaan ekonomi (menguntungkan UMKM lokal) dan instrumen pembangunan kognitif (membuat rakyat cerdas).
Jika mutu program digadaikan demi kepentingan politik sesaat, dan dana hanya berputar di lingkaran elite—baik yang lama maupun yang baru—maka MBG hanya akan menjadi proyek mahal yang gagal dalam misi reformasinya. Oligarki akan tetap berkuasa, seolah-olah program ini hanyalah urusan “masak-memasak” yang tidak tuntas.
Pertarungan sesungguhnya bukan lagi soal anggaran, tetapi soal pengawasan dan akal sehat. Jika rakyat kelak menjadi terlalu pintar untuk dibohongi, maka kekuasaan tidak lagi bisa diwariskan lewat patronase, tipu muslihat, dan politik uang.***
