Oleh : Lukman Hakim
Di tengah duka nasional akibat rentetan bencana hidrometeorologi yang menerjang Sumatera dan Aceh, sebuah narasi besar ditiupkan dari Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan ambisinya untuk menjadikan Papua sebagai lumbung energi hijau melalui ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit dan tebu. Namun, di balik janji swasembada BBM dan pangan tersebut, terselip sebuah paradoks tajam: Indonesia seolah sedang mengulang resep bencana yang sama di tanah yang berbeda.
Visi Energi vs Realitas Ekologi
Presiden Prabowo berargumen bahwa konversi hutan menjadi perkebunan adalah langkah strategis untuk memutus ketergantungan impor BBM melalui program Biodiesel (B50 hingga B100). Namun, menyamakan kelapa sawit dengan pohon hutan alami—sebagaimana pernyataan beliau yang sempat viral—adalah sebuah kekeliruan ekologis.
Hutan primer Papua adalah penyerap karbon raksasa dan pengatur siklus air yang tak tergantikan. Belajar dari Sumatera dan Aceh, hilangnya struktur hutan alami demi monokultur sawit telah terbukti menghilangkan kemampuan tanah dalam menyerap air, yang berujung pada banjir bandang mematikan.
Jeritan dari Tanah Cendrawasih: Tanggapan Warga Papua
Rencana ini tidak disambut dengan karpet merah oleh warga lokal. Berbagai aktivis dan tokoh adat Papua menyuarakan kekhawatiran yang mendalam:
- Kehilangan Identitas: Bagi masyarakat adat, hutan adalah supermarket alami dan situs religi. “Hutan adalah Mama kami. Jika hutan ditebang untuk sawit, kami tidak hanya kehilangan kayu, kami kehilangan martabat dan identitas,” ungkap salah satu tokoh adat dalam berbagai diskusi publik.
- Trauma Masa Lalu: Warga berkaca pada proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang dinilai gagal menyejahterakan rakyat kecil dan justru memicu konflik agraria.
- Ketimpangan Ekonomi: Warga khawatir mereka hanya akan menjadi buruh kasar di tanah ulayat mereka sendiri, sementara keuntungan besar mengalir ke kantong korporasi Jakarta.
Sawit dan Tebu di Papua
Ambisi ini bukan sekadar wacana. Saat ini, konsentrasi proyek besar berpusat di wilayah Papua Selatan (Merauke dan sekitarnya).
1. Perkebunan Tebu (Proyek Strategis Nasional)
- Luas Lahan: Pemerintah menyiapkan sekitar 2 juta hektar lahan di Merauke khusus untuk klaster perkebunan tebu dan industri gula/etanol.
- Perusahaan Terkait: Proyek ini dikelola oleh konsorsium di bawah koordinasi Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol. Beberapa nama yang muncul dalam pusaran investasi ini antara lain Global Papua Abadi (GPA) dan sejumlah anak perusahaan yang berafiliasi dengan grup besar.
- Progres: Saat ini sudah memasuki tahap land clearing (pembukaan lahan) dan persemaian bibit. Presiden Prabowo sendiri telah beberapa kali meninjau langsung ke Merauke untuk memastikan infrastruktur pendukung siap.
2. Perkebunan Kelapa Sawit
- Luas Lahan: Data dari koalisi masyarakat sipil menunjukkan bahwa izin konsesi sawit di seluruh tanah Papua (Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, dll.) telah mencakup lebih dari 1,5 juta hektar, meski belum semuanya tergarap.
- Perusahaan Terkait: Beberapa pemain besar yang telah lama beroperasi antara lain Korindo Group, POSCO International, dan Tunas Sawa Erma (TSE) Group.
- Progres: Sebagian besar perusahaan ini sudah dalam tahap produksi, namun seringkali tersandung isu pencabutan izin oleh KLHK karena masalah administratif atau pelanggaran lingkungan, yang kemudian coba “dihidupkan” kembali melalui kebijakan investasi baru.
Menunggu “Taubat Ekologis”
Membangun Papua tidak harus berarti menghancurkan hutannya. Paradoks Presiden Prabowo terletak pada keinginannya menyelamatkan ekonomi bangsa, namun dengan cara mempertaruhkan benteng pertahanan iklim terakhir yang dimiliki Indonesia.
Jika pemerintah tetap menutup mata terhadap bencana ekologis di Sumatera sebagai peringatan, maka proyek sawit dan tebu di Papua bukan lagi sekadar proyek ekonomi, melainkan sebuah pertaruhan eksistensial bagi masa depan orang asli Papua dan kelestarian bumi.***
