MAKNews.com, Washington DC- Sabtu dini hari, 3 Januari 2026, langit Caracas tidak lagi gelap karena rembulan, melainkan merah membara akibat ledakan. Amerika Serikat secara resmi meluncurkan serangan militer skala besar ke jantung ibu kota Venezuela. Gedung Putih mengklaim bahwa “Operasi Tombak Selatan” ini adalah upaya penegakan hukum untuk menangkap Nicolas Maduro atas tuduhan narkoterorisme. Dalam unggahan di media sosial Truth Social, Donald Trump mengklaim sebuah “operasi brilian” telah berhasil menangkap Maduro dan istrinya untuk diterbangkan keluar negeri. Namun, di balik kepulan asap di pangkalan udara La Carlota dan benteng Fuerte Tiuna, narasi moralitas ini menyimpan amis minyak yang kental.
Harta Karun di Balik Narasi Narkoba
Ekonom kenamaan Jeffrey Sachs dalam analisisnya baru-baru ini membongkar lapisan luar dari konflik ini. Menurutnya, pengerahan 100.000 pasukan dan gugus tugas angkatan laut di Karibia bukanlah tentang demokrasi. Data dari DEA dan PBB menunjukkan bahwa Venezuela bukanlah jalur utama peredaran narkoba ke AS; posisi itu justru ditempati oleh negara-negara tetangganya.
Lantas, apa yang sebenarnya dipertaruhkan? Jawabannya sederhana namun mematikan: Minyak. Venezuela duduk di atas cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, bahkan melampaui Arab Saudi. Selama dua dekade, Caracas bersikeras bahwa kekayaan alam ini adalah milik rakyat Venezuela, bukan milik korporasi raksasa seperti ExxonMobil atau Chevron. Inilah “dosa asal” yang membuat Washington gerah. Dalam logika imperialisme modern, kedaulatan atas sumber daya alam sering kali dianggap sebagai tantangan terbuka terhadap dominasi ekonomi Barat.
Munafik di Panggung Diplomasi
Sachs menyoroti standar ganda yang mencolok dalam kebijakan luar negeri AS. Di satu sisi, AS melabeli Maduro sebagai penjahat narkoba untuk melegitimasi serangan langsung ini. Di sisi lain, pada saat yang sama, ada rencana pemberian pengampunan bagi mantan Presiden Honduras, Juan Orlando Hernandez, yang justru telah divonis bersalah oleh pengadilan New York atas penyelundupan 400 ton kokain.
Kontradiksi ini menegaskan bahwa ini bukan soal moralitas, melainkan soal kekuasaan. Strategi yang digunakan adalah pola lama: cekik ekonomi suatu negara dengan sanksi—yang di Venezuela telah menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar 70%—lalu gunakan krisis kemanusiaan yang timbul sebagai alasan untuk melakukan intervensi militer “demi kemanusiaan.”
Pesan untuk Moskow dan Beijing
Situasi Venezuela tidak bisa dilepaskan dari papan catur geopolitik global. Kehadiran kapal selam nuklir Rusia di perairan Kuba baru-baru ini adalah balasan atas keterlibatan AS di Ukraina. Sebagai respons, AS menghidupkan kembali “Doktrin Monroe” dari tahun 1823: sebuah peringatan keras kepada Rusia dan Tiongkok bahwa Amerika Latin adalah “halaman belakang” AS.
Venezuela kini menjadi sasaran demonstrasi kekuatan. Pesannya jelas: siapa pun yang berani beraliansi dengan Moskow atau Beijing di belahan bumi Barat akan menghadapi konsekuensi militer.
Lakon Lama yang Berulang
Sejarah mencatat bahwa ini bukan pertama kalinya AS mencoba mengubah peta politik Amerika Latin demi kepentingan korporasi. Dari penggulingan pemerintahan di Guatemala pada 1954 demi perusahaan buah, hingga kudeta terhadap Salvador Allende di Chili pada 1973 demi tambang tembaga.
Kini, di awal tahun 2026, polanya tetap sama. Jika dunia diam melihat kekuatan militer digunakan secara sewenang-wenang untuk menggulingkan pemerintahan berdaulat demi akses sumber daya, maka “tatanan dunia berbasis aturan” yang sering didengungkan hanyalah isapan jempol belaka.
Venezuela saat ini bukan sekadar tentang Maduro atau krisis ekonomi; ia adalah ujian bagi hati nurani internasional. Dengan jatuhnya bom-bom pertama di Caracas hari ini, kita bukan hanya menyaksikan serangan terhadap sebuah negara, tetapi juga kematian hukum internasional di bawah kaki kepentingan energi global.***
