MAKNews.com, JAKARTA – Ribuan buruh dari berbagai federasi kembali memadati kawasan Patung Kuda dan Istana Kepresidenan, Rabu (28/1). Di tengah tuntutan revisi UMP 2026, Labor Institute Indonesia memberikan catatan kritis mengenai rapuhnya sistem pengupahan dan kegagalan negara dalam memberdayakan ekonomi buruh secara kolektif.
Direktur Eksekutif Labor Institute Indonesia, Lukman, menegaskan bahwa sistem pengupahan yang berlaku selama puluhan tahun tidak mengalami kemajuan signifikan. Menurutnya, regulasi saat ini justru menjadi salah satu pendorong utama laju desindustrialisasi di Indonesia.
“Sistem pengupahan selama ini justru menyebabkan laju desindustrialisasi makin cepat, sementara kehidupan rakyat dan buruh cenderung stagnan. Kita terjebak dalam pola pembangunan yang timpang,” ujar Lukman.
Ia menyoroti adanya disparitas upah yang lebar, baik secara teritorial maupun pada jenjang perusahaan dengan brand yang sama. Hal ini dinilai memicu ketimpangan kesejahteraan yang akut di berbagai daerah.
Solusi Strategis: Upah Minimum Nasional (UMN)
Sebagai langkah konkret, Labor Institute mengusulkan pemberlakuan Upah Minimum Nasional (UMN) sebagai jaring pengaman penghidupan yang layak. Program ini diusulkan berbasis 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) nasional dengan masa transisi terukur selama 5 tahun agar dunia usaha tetap stabil.
Selain urusan upah, Lukman mendesak pemerintah untuk melakukan langkah revolusioner dalam pemberdayaan ekonomi buruh melalui koperasi. Ia mengkritik keras kondisi koperasi buruh saat ini yang dinilai hanya menjadi formalitas tanpa dampak ekonomi nyata bagi anggota.
“Pemerintah harus memberdayakan buruh melalui koperasi secara riil. Jangan hanya ‘omon-omon’ (bicara tanpa aksi) seperti yang terjadi selama puluhan tahun ini, di mana koperasi hanya menjadi papan nama semata,” tegas Lukman.
Ia menambahkan bahwa koperasi buruh seharusnya menjadi kekuatan ekonomi alternatif yang mampu memangkas biaya hidup buruh, bukan sekadar pelengkap administrasi perusahaan atau alat bagi segelintir elite organisasi.
Hingga siang ini, massa buruh masih bertahan di kawasan Medan Merdeka. Aksi ini dikawal ketat oleh 1.174 personel gabungan. Selain isu pengupahan dan koperasi, massa juga mendesak intervensi pemerintah terhadap ancaman PHK massal di sektor manufaktur.
Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk menghindari jalur menuju Monas dan menggunakan rute alternatif guna menghindari kemacetan total yang diperkirakan berlangsung hingga sore hari.***
