MAKNews.com, Palangkaraya – Forum Silaturahmi Serikat Pekerja Serikat Buruh (FSP SP/SB) Provinsi Kalimantan Tengah melakukan audiensi strategis dengan Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan, pada Selasa (20/1). Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Dalam momentum pertemuan tersebut, kondisi keamanan Kalimantan Tengah disoroti sebagai fenomena “api dalam sekam” yang memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum.
Saat dihubungi media, Presiden Serikat Buruh Nusantara (SBN), Dr. Karliansyah, S.H., M.H., yang hadir dalam pertemuan tersebut, menyatakan bahwa stabilitas keamanan (Kamtibmas) di Kalteng tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian semata. Mengingat luas wilayah Kalteng yang mencapai 1,5 kali Pulau Jawa sementara jumlah personel polisi sangat terbatas, peran aktif organisasi buruh dan LSM menjadi sangat krusial.
Dr. Karliansyah secara tegas menyoroti tiga isu utama yang mengancam stabilitas wilayah:
Investasi Tidak Berkeadilan: Adanya dugaan “main mata” antara oknum pengusaha dengan pejabat/aparat yang menyebabkan pelanggaran aturan dibiarkan sehingga merugikan masyarakat lokal.
Praktik Perdagangan Orang (Trafficking): Dr. Karliansyah mensinyalir 75% buruh sawit didatangkan secara ilegal dari luar pulau tanpa prosedur hukum. Hal ini menyebabkan buruh rentan dipecat sepihak dan terlantar di kawasan hutan, yang berpotensi memicu tindak kriminalitas akibat desakan ekonomi.
Ancaman Konflik Horizontal: Jika ketidakadilan ini dibiarkan, dikhawatirkan akan memicu gejolak sosial besar yang menyamai atau bahkan melampaui tragedi tahun 2001 silam.
“Aparat kepolisian harus segera menertibkan pengusaha nakal yang mendatangkan buruh tanpa prosedur resmi. Ini adalah pemicu konflik horizontal. Jika masyarakat dan buruh terus menjadi korban, mereka akan bangkit melawan. Tanda-tanda ke arah sana sudah mulai terlihat jelas,” tegas Dr. Karliansyah.
Melalui audiensi ini, FSP SP/SB berharap Polda Kalteng mengambil langkah preventif dan represif terhadap pelanggaran hukum di sektor ketenagakerjaan demi menjaga martabat buruh dan kedamaian di Bumi Tambun Bungai.
