Sudah menjadi tradisi tahunan di panggung politik kita, setiap kali hilal Ramadhan tampak, wajah kekuasaan mendadak berubah teduh. Baliho-baliho raksasa dengan senyum simpul para elit berbaju koko dan mukena mulai mengepung jalanan. Narasi “menjaga kesucian” dan “fokus ibadah” diputar berulang kali di berbagai kanal komunikasi. Namun, di balik jubah religiusitas itu, tersimpan sebuah risiko besar: upaya penumpulan nalar kritis masyarakat.
Ada gejala sistematis di mana bulan Ramadhan dijadikan “bemper” atau momentum untuk meredam kegaduhan atas kebijakan-kebijakan yang menyimpang. Kritik publik yang seharusnya menjadi suplemen bagi demokrasi, kerap dituding sebagai “pengganggu kekhusyukan.” Seolah-olah, mengingatkan penyelenggara negara agar tidak melenceng dari amanat rakyat adalah dosa sosial di bulan puasa.
Kita harus berani jujur bahwa esensi Ramadhan adalah kejujuran dan pengendalian diri. Jika esensi ini ditarik ke ruang publik, maka penguasa seharusnya melakukan introspeksi institusional, bukan justru memanfaatkannya sebagai masa “gencatan senjata” untuk meloloskan agenda-agenda kontroversial di saat rakyat sedang fokus beribadah.
Politik “Pencucian Citra”
Ramadhan sering kali dijadikan ajang image laundering (pencucian citra). Elit yang sebelumnya tersandera isu etik atau kebijakan yang mencekik rakyat, tiba-tiba tampil sebagai sosok dermawan melalui pembagian takjil dan paket sembako. Tentu, kedermawanan itu baik, namun ia menjadi semu jika tujuannya hanya untuk menciptakan “amnesia kolektif” atas perilaku menyimpang di masa lalu.
Harus kita tegaskan bahwa kebenaran tidak mengenal hari libur, dan akuntabilitas tidak boleh berpuasa. Kita tak boleh membiarkan kenistaan agama (dijadikan topeng) para eli5.
Kritik sebagai Ibadah Sosial
Menyampaikan kritik yang objektif dan pahit kepada pembuat kebijakan di bulan Ramadhan bukanlah bentuk permusuhan. Sebaliknya, itu adalah bentuk amar ma’ruf nahi munkar yang paling nyata. Mengingatkan penguasa agar tetap berada di jalur integritas adalah ibadah sosial yang tingkatannya tinggi.
Kita tidak boleh membiarkan bulan suci ini menjadi tameng bagi para pemburu rente atau pembuat kebijakan yang tuna-empati. Jangan sampai narasi “damai Ramadhan” digunakan untuk membungkam mulut rakyat sementara tangan-tangan kekuasaan terus bekerja di ruang gelap, menjauh dari transparansi.
Ramadhan seharusnya menjadi momentum bagi elit politik untuk membuka diri terhadap masukan, sekalipun itu terasa getir. Kejujuran seorang pemimpin diuji saat ia berani menatap cermin kritik masyarakat tanpa harus bersembunyi di balik simbol-simbol agama.
Sudah saatnya kita berhenti memaklumi “politik topeng” musiman ini. Mari kita jaga kekhusyukan ibadah tanpa harus menumpulkan daya kritis. Karena negara yang sehat hanya bisa tegak jika warganya tetap terjaga, meski dalam keadaan lapar dan dahaga.
Selamat menunaikan Ibadah Puasa 1447 H!
