Langkah pemerintah melalui Kementerian Sosial yang menonaktifkan jutaan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN dengan dalih pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) telah memicu kegaduhan kemanusiaan. Di balik angka “11 juta” yang dingin itu, terselip ribuan jeritan pasien gagal ginjal, kanker, dan penyakit kronis lainnya yang tiba-tiba mendapati pintu rumah sakit tertutup bagi mereka.
Kita sepakat bahwa subsidi negara harus tepat sasaran. Kita juga paham bahwa data ganda dan peserta yang telah meninggal harus dibersihkan dari sistem. Namun, ketika proses “bersih-bersih” ini dilakukan tanpa mitigasi risiko yang matang, ia bukan lagi sekadar langkah administratif, melainkan sebuah pengabaian terhadap amanat konstitusi yang menjamin hak hidup warga negara.
Arogansi Administratif vs Realitas Medis
Alasan klasik pemutakhiran data tidak seharusnya menjadi legitimasi untuk memutus akses kesehatan secara mendadak. Bagi pasien cuci darah, keterlambatan prosedur medis selama dua atau tiga hari bukan sekadar hambatan teknis, melainkan pertaruhan antara hidup dan mati. Menonaktifkan status kepesertaan mereka sebelum memastikan adanya “jaring pengaman” pengganti adalah bentuk ketidakepekaan birokrasi yang sangat fatal.
Pemerintah berargumen bahwa kuota yang kosong akan diisi oleh yang lebih berhak. Namun, metode “potong dulu, urus kemudian” adalah logika yang terbalik dalam pelayanan publik. Seharusnya, verifikasi lapangan dilakukan secara menyeluruh sebelum status dinonaktifkan. Jangan biarkan rakyat kecil menjadi kelinci percobaan dari sistem yang belum sempurna.
Transparansi dan Dugaan Pengalihan Anggaran
Wajar jika kemudian muncul spekulasi di tengah masyarakat mengenai pengalihan anggaran ke program strategis lainnya. Ketika hak dasar seperti kesehatan terganggu di tengah kemunculan program-program mercusuar baru, kepercayaan publik menjadi taruhannya. Pemerintah memiliki beban pembuktian untuk menunjukkan bahwa efisiensi ini murni demi keadilan sosial, bukan sekadar ruang fiskal untuk kepentingan politik jangka pendek.
Langkah Konstruktif ke Depan
Negara tidak boleh kehilangan kompas moralnya hanya demi akurasi angka. Ada beberapa langkah yang mendesak untuk dilakukan:
- Diskresi untuk Penyakit Katastropik: Peserta dengan riwayat penyakit kronis yang membutuhkan tindakan rutin (seperti hemodialisis) tidak boleh dinonaktifkan secara otomatis tanpa konfirmasi dari fasilitas kesehatan terkait.
- Masa Transisi (Grace Period): Berikan waktu setidaknya 30 hari sebelum penonaktifan benar-benar berlaku, agar peserta memiliki kesempatan untuk melakukan sanggahan atau reaktivasi di Dinas Sosial.
- Integrasi Data Real-Time: Sudah saatnya data rumah sakit dan DTKS terhubung secara real-time sehingga sistem bisa mendeteksi jika seorang peserta yang akan dinonaktifkan ternyata sedang dalam masa perawatan kritis.
Tujuan yang baik tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang menciderai kemanusiaan. Menyelamatkan anggaran negara itu penting, namun menyelamatkan nyawa rakyat adalah hukum tertinggi. Jangan sampai karena urusan selembar data, harapan hidup warga negara harus berakhir di ujung tanduk. Ingat konsitusi kota mengamanatkam bahwa jaminan kesehatan rakyat adalah kewajiban negara.***
