MAKNews, St. Petersburg – Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (20/6) menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat, sembari menyoroti bahaya state capture corruption di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat berbicara di forum bergengsi St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 yang berlangsung di Rusia.
Dalam pidatonya, Prabowo menjelaskan bahwa state capture adalah kolusi berbahaya antara pemodal besar dengan pejabat pemerintah dan elite politik yang berpotensi merusak fondasi negara. Ia menekankan bahwa praktik korupsi jenis ini tidak akan membawa dampak positif bagi pengentasan kemiskinan dan perluasan kelas menengah.
“Pemerintah kita harus bekerja untuk menghadirkan the greatest good for the greatest many. Dan dalam hal ini, kita harus memiliki pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Dan ini, menurut saya, adalah kunci dari pembangunan yang pesat,” imbuh Prabowo, merangkum filosofi pemerintahannya.
Capaian Peningkatan Produksi Pangan dan Reformasi Tata Kelola
Lebih lanjut, Prabowo memaparkan capaian signifikan pemerintahannya yang belum genap satu tahun dalam menggapai kemakmuran. Ia mengungkapkan bahwa produksi beras dan jagung di Indonesia telah meningkat sekitar 50 persen. Peningkatan ini terbukti dari cadangan beras pemerintah di gudang Bulog yang kini mencapai 4,4 juta ton.
“Jumlah ini, kata Prabowo, merupakan peningkatan produksi terbesar secara agregat dalam sejarah Republik Indonesia,” tulis keterangan dari YouTube Sekretariat Presiden.
Prabowo juga menyoroti langkah-langkah reformasi yang telah dilakukan pemerintahannya untuk mencapai hasil cepat ini. “Hanya dalam beberapa bulan masa jabatan saya, kita telah meningkatkan efisiensi, kita berjuang keras melawan korupsi, kita melakukan deregulasi, kita memangkas semua regulasi yang meningkatkan efisiensi, dan kita telah melihat hasil yang cepat,” tandas Prabowo.
Kehadiran Presiden Prabowo di SPIEF 2025 menjadi platform penting baginya untuk menyampaikan pandangan Indonesia di kancah global, sekaligus menunjukkan komitmen serius pemerintahannya dalam mengatasi masalah fundamental seperti korupsi sistemik dan fokus pada kesejahteraan rakyat melalui peningkatan produksi pangan dan tata kelola yang bersih.***
