MAKNews, Jakarta- Presiden Prabowo Subianto kembali melontarkan pernyataan yang menyita perhatian publik terkait campur tangan asing di Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, termasuk saat Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II di Bengkayang, Kalimantan Barat pada Kamis (5/6/2025), dan juga dalam peringatan Hari Lahir Pancasila sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan adanya kekuatan asing yang berusaha mengganggu persatuan bangsa Indonesia, salah satunya dengan membiayai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk tujuan adu domba.
“Mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita, penegak demokrasi HAM, kebebasan pers, saya tidak mengajak bangsa Indonesia untuk curiga sama bangsa asing. Tapi kita tidak boleh dipermainkan oleh bangsa manapun. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri,” ujar Prabowo, seperti dikutip dari berbagai media. Ia juga menambahkan bahwa pihak-pihak ini sudah ratusan tahun mencoba mengadu domba bangsa Indonesia dan masyarakat tidak boleh lagi “dibodohi” atau “dipermainkan”.
Pernyataan ini bukan kali pertama dilontarkan Presiden Prabowo. Sebelumnya, ia juga menyinggung adanya pihak asing yang tidak suka Indonesia menjadi negara kuat dan mengajak seluruh unsur untuk bersatu meski Indonesia memiliki banyak perbedaan. Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi bahkan menyebut bahwa Presiden Prabowo telah mengantongi data terkait LSM-LSM yang diduga melakukan praktik adu domba dengan sokongan dana asing tersebut.
Reaksi dari Kalangan LSM dan Tokoh Masyarakat
Pernyataan Presiden Prabowo ini sontak memicu beragam reaksi, terutama dari kalangan LSM dan tokoh-tokoh masyarakat sipil. Banyak pihak menyayangkan dan bahkan membantah tudingan tersebut, menilai bahwa narasi “agen asing” atau “adu domba” seringkali digunakan untuk melemahkan peran krusial LSM dalam demokrasi.
Amnesty International Indonesia menjadi salah satu yang paling vokal. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan bahwa musuh utama bangsa ini bukanlah LSM yang didanai asing, melainkan korupsi moral yang merusak kepentingan bangsa dan negara. Ia menilai bahwa tudingan tersebut dapat mengalihkan perhatian dari isu-isu fundamental seperti korupsi sistematis yang dilakukan oleh elite politik. Usman juga menambahkan bahwa kritik yang dilayangkan LSM adalah bagian dari nasionalisme yang sehat dan demokrasi membutuhkan LSM yang kuat, bukan dilemahkan.
Senada dengan itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) juga memberikan tanggapan. Perwakilan WALHI menegaskan bahwa banyak LSM yang menerima pendanaan asing justru bekerja untuk membantu pemerintah dan masyarakat. Mereka menyebutkan contoh kerja sama dengan anak muda dan masyarakat pesisir untuk memulihkan hutan mangrove, serta riset dan pendampingan masyarakat yang terdampak ekspansi tambang. WALHI mempertanyakan apakah kegiatan semacam itu dapat disebut sebagai upaya “memecah belah” atau “mengadu domba.” Mereka bahkan menilai tuduhan Prabowo sebagai pernyataan emosional dan seharusnya pemerintah bangga karena ada LSM yang masih menerima pendanaan asing untuk membantu rakyat tanpa membebani APBN.
Koalisi Masyarakat Sipil juga menyatakan penyesalan atas pernyataan Presiden Prabowo, menyebut tudingan tersebut sebagai ahistoris. Mereka mengingatkan bahwa rezim yang menolak pengawasan LSM cenderung tidak ingin diawasi oleh masyarakat, yang dapat menghambat akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.
Para pengamat politik juga ikut berkomentar. Beberapa di antaranya khawatir bahwa pernyataan semacam ini justru dapat berpotensi mengadu domba antarmasyarakat Indonesia itu sendiri. Mereka menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk melihat secara objektif peran LSM, baik yang murni berjuang untuk hak asasi dan demokrasi, maupun yang mungkin memiliki agenda tersembunyi.
Di sisi lain, pihak Istana melalui Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mencoba meluruskan bahwa Presiden Prabowo tidak bermaksud menyamaratakan semua LSM yang didanai asing. Penegasan ini disampaikan untuk menghindari kesalahpahaman di tengah publik. Namun, intinya tetap pada kelompok LSM yang dianggap menyebarkan isu tidak benar dan mendiskreditkan pemerintah.
Pernyataan Presiden Prabowo ini membuka kembali perdebatan panjang mengenai peran dan posisi LSM dalam lanskap politik Indonesia, terutama terkait isu pendanaan asing. Perdebatan ini menyoroti perlunya dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk mencari titik temu demi kemajuan bangsa yang berkelanjutan.***
