MAKNews, Jakarta – Aliansi Pengemudi Online Bersatu (APOB) mengonfirmasi akan kembali menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Istana Presiden pada Senin, 26 Januari 2026. Aksi bertajuk “Aksi 261” ini bertujuan untuk menagih janji pemerintah terkait penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tata kelola transportasi online di Indonesia.
Juru Bicara APOB, Yudy, menyatakan bahwa aksi ini merupakan kelanjutan dari rangkaian perjuangan panjang para pengemudi ojek online (ojol) dan kurir online (kurol). Sebelumnya, APOB telah melakukan aksi serupa pada Februari dan September 2025 untuk menyuarakan kondisi pekerja platform digital yang dinilai semakin terksploitasi.
Menolak Beban Promosi dan Eksploitasi
Menurut Yudy, kondisi para mitra pengemudi saat ini sangat memprihatinkan. Kebijakan tarif murah dan berbagai program promosi yang diluncurkan aplikator dituding membebankan biaya promo secara tidak langsung kepada pengemudi.
“Beban promosi dilimpahkan kepada kami. Driver dipaksa bekerja di luar batas rasionalitas hingga belasan jam sehari hanya untuk mendapatkan pendapatan bersih sekitar Rp80.000 hingga Rp150.000. Ini sudah sangat eksploitatif,” ujar Yudy dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/1).
Soroti PP Nomor 50 Tahun 2025
Terkait disahkannya PP Nomor 50 Tahun 2025 yang memberikan subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTk) sebesar 50% melalui APBN, APOB menyatakan apresiasinya namun tetap memberikan catatan kritis.
APOB mendesak agar iuran jaminan sosial tersebut sepenuhnya (100%) menjadi tanggung jawab perusahaan aplikator tanpa harus membebani anggaran negara (APBN).
Lima Poin Tuntutan Perpres
Dalam aksi mendatang, APOB mendesak Presiden segera mengesahkan Perpres Transportasi Online yang mencakup lima poin krusial aspirasi pengemudi:
– Potongan aplikator maksimal 10% dari total tarif.
– Jaminan standar argo yang layak.
– Jaminan sosial bagi seluruh mitra.
– Pendelegasian tata kelola dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.
– Penghapusan program manipulatif (seperti sistem Hemat, Slot, Gaspol, Hub, dan sejenisnya) yang dianggap merugikan pendapatan driver.
Estimasi 2.000 Peserta Aksi
Aksi 261 diperkirakan akan diikuti oleh sedikitnya 2.000 peserta yang tergabung dalam berbagai afiliasi di bawah payung APOB. Massa datang dari berbagai wilayah seperti Jabodetabek, Jawa Barat (Cianjur, Karawang), dan daerah lainnya.
Beberapa komunitas yang terkonfirmasi hadir antara lain FSPPOB, KBAN, UCRIT Citra Raya, Gograber Tangkot/Patriot, komunitas dari Tebet, Bogor, Bekasi, hingga Jakarta Solidarity.
“Isu Perpres ini sudah lama mencuat namun belum juga disahkan. Kami akan kembali ke jalan untuk menagih hak puluhan juta masyarakat yang terdampak dalam ekosistem transportasi online ini,” pungkas Yudy.***
