MAKNews, Jakarta – Isu pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, kian memanas. Kawasan yang dikenal sebagai “Surga Bawah Laut” ini kini dihadapkan pada dilema antara potensi ekonomi dari nikel dan ancaman serius terhadap ekosistem laut serta keberlanjutan pariwisata. Protes dari berbagai elemen masyarakat, aktivis lingkungan, dan pegiat pariwisata terus bergulir, menuntut pemerintah mengambil langkah tegas demi menjaga kelestarian salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia ini.
Dampak Lingkungan yang Mengkhawatirkan
Aktivitas penambangan nikel, khususnya yang dilakukan oleh PT Gag Nikel di Pulau Gag dan sekitarnya, telah memicu kekhawatiran mendalam. Berbagai laporan dari masyarakat lokal dan organisasi lingkungan seperti Greenpeace Indonesia menyoroti dampak nyata di lapangan.
“Kami melihat langsung bagaimana air laut di sekitar lokasi tambang menjadi keruh, tidak jernih lagi seperti dulu. Terumbu karang, yang menjadi jantung kehidupan di sini, terancam oleh sedimentasi yang masif,” ujar seorang perwakilan masyarakat adat Raja Ampat.
Sedimentasi yang berlebihan akibat aktivitas penambangan menjadi momok utama, mengancam kehidupan terumbu karang yang merupakan rumah bagi 75% spesies terumbu karang terbaik dunia. Kondisi ini secara langsung berdampak pada mata pencarian ribuan nelayan dan pelaku usaha pariwisata yang bergantung pada keindahan bawah laut Raja Ampat. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sendiri telah menemukan adanya pelanggaran serius di beberapa titik lokasi tambang, bahkan bagi perusahaan yang telah mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH).
Respons Pemerintah: Penghentian Sementara dan Janji Investigasi
Menanggapi gelombang protes dan kekhawatiran publik, pemerintah pusat akhirnya mengambil langkah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pada 5 Juni 2025 lalu, memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan operasional tambang nikel PT Gag Nikel.
“Penghentian ini dilakukan untuk verifikasi lapangan dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat,” tegas Bahlil. Ia juga menambahkan bahwa tim investigasi telah diturunkan langsung ke lapangan untuk mengevaluasi secara menyeluruh izin tambang di Raja Ampat.
Meski demikian, Bahlil membantah klaim bahwa penambangan dilakukan di ikon pariwisata seperti Pulau Piaynemo. Ia menegaskan bahwa lokasi tambang berada di Pulau Gag, yang berjarak cukup jauh dari destinasi wisata utama tersebut
Senada dengan Kementerian ESDM, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan Menteri Lingkungan Hidup (KLH) Hanif Faisol Nurofiq memastikan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah hukum jika ditemukan pelanggaran terhadap aturan lingkungan hidup. Ancaman pencabutan izin bahkan disuarakan oleh KLH jika perusahaan terbukti melanggar secara berkelanjutan. Dukungan juga datang dari Komisi VII DPR RI yang mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang seluruh penerbitan IUP nikel di Raja Ampat.
Perusahaan Berjanji Kooperatif, Aktivis Tetap Skeptis
Di sisi lain, PT Gag Nikel melalui Plt. Presiden Direktur Arya Arditya menyatakan akan menghormati dan menerima sepenuhnya keputusan penghentian sementara operasional.
“Kami menghormati keputusan Menteri ESDM dan akan kooperatif dalam proses verifikasi lapangan,” ujar Arya. Ia juga mengklaim bahwa operasi perusahaan berada di luar daerah konservasi dan Geopark UNESCO, serta hasil pemantauan limbah tambang menunjukkan parameter yang aman. Arya bahkan berargumen bahwa tambang dan konservasi bisa berjalan beriringan dengan prinsip tanggung jawab.
Namun, pernyataan perusahaan ini tidak serta-merta meredakan kekhawatiran publik. Greenpeace Indonesia, misalnya, menilai langkah penghentian sementara ini hanya sebagai “akal-akalan” untuk meredam protes. Mereka mendesak pemerintah untuk mencabut seluruh izin tambang nikel di Raja Ampat secara permanen, demi menjaga kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal.
Polemik tambang nikel di Raja Ampat menjadi ujian besar bagi komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Masa depan “Surga Bawah Laut” ini kini sangat bergantung pada hasil verifikasi lapangan dan keputusan tegas yang akan diambil oleh pemerintah.***
