MAKNews, Hanoi– Pemerintah Vietnam telah meluncurkan reformasi birokrasi besar-besaran dengan memangkas sekitar 80.000 posisi pegawai negeri sipil (PNS) sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran dan modernisasi sistem pemerintahan. Reformasi ini, yang disetujui oleh Majelis Nasional Vietnam pada Februari 2025, mencakup pengurangan jumlah provinsi dari 63 menjadi 34, penghapusan tingkat pemerintahan distrik, dan pengurangan sekitar 120.000 posisi paruh waktu di tingkat komune.
Menurut pernyataan resmi dari situs web Majelis Nasional Vietnam, reformasi ini bertujuan untuk “meningkatkan efisiensi sistem pemerintahan dan menghemat anggaran negara.” Langkah ini diharapkan dapat mengurangi biaya operasional pemerintah, yang saat ini menyedot sekitar 70% pendapatan anggaran negara, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2025.
Berdasarkan laporan dari situs resmi pemerintah Vietnam, jumlah kementerian dikurangi dari 18 menjadi 14, dengan penggabungan beberapa kementerian seperti Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan dengan Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan menjadi Kementerian Pertanian dan Lingkungan. Selain itu, badan-badan tingkat menteri dikurangi dari empat menjadi tiga, dan lima saluran televisi milik negara digabungkan di bawah Vietnam Television. Reformasi ini juga mencakup penyederhanaan struktur Partai Komunis Vietnam (CPV) dan komite Majelis Nasional.
Pemerintah Vietnam mengalokasikan dana sekitar VND 130 triliun (sekitar USD 5,1 miliar) untuk program pesangon dan pensiun dini guna mendukung pekerja yang terkena dampak PHK. Meski demikian, langkah ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pegawai negeri, yang selama ini menganggap pekerjaan di sektor publik sebagai “pekerjaan seumur hidup” di negara komunis tersebut.
Sekretaris Jenderal CPV, To Lam, menyebut reformasi ini sebagai “revolusi” untuk “membebaskan semua kekuatan produktif” dan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan modern. Dalam pidatonya di Majelis Nasional pada Desember 2024, ia menyatakan, “Jika kita ingin tubuh yang sehat, terkadang kita harus meminum obat pahit dan menahan rasa sakit untuk menghilangkan tumor.” Reformasi ini juga diharapkan dapat mengurangi birokrasi yang rumit, yang sering kali menghambat proses investasi, seperti yang diungkapkan oleh seorang investor properti yang menyebutkan perlunya 30-40 stempel untuk mendapatkan persetujuan investasi.
Namun, tantangan besar tetap ada. Menurut laporan dari ISEAS-Yusof Ishak Institute, pengurangan jumlah pegawai publik yang mencapai lebih dari empat juta orang dapat memicu keresahan sosial dan perlawanan dari kepentingan yang sudah mapan dalam sistem partai-negara. Biaya reformasi yang besar juga menambah tekanan pada anggaran negara, yang sudah terbebani oleh proyek infrastruktur ambisius.
Reformasi ini dianggap sebagai langkah strategis menjelang Kongres Partai ke-14 pada awal 2026. Pemerintah berharap perubahan ini akan meningkatkan daya saing Vietnam di tengah ketegangan perdagangan global, terutama dengan Amerika Serikat, yang telah mengancam tarif timbal balik atas surplus perdagangan Vietnam. Dengan fokus pada efisiensi dan transformasi digital, reformasi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi bisnis dan investor.
Meski berisiko menimbulkan gangguan jangka pendek, para analis seperti Le Hong Hiep dari ISEAS-Yusof Ishak Institute meyakini bahwa manfaat jangka panjang dari reformasi ini akan lebih besar daripada tantangannya, asalkan implementasinya dilakukan dengan hati-hati dan transparan.***
