BEKASI – Ratusan sopir angkutan kota (angkot) di Kota Bekasi, Jawa Barat, menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Kamis (12/2/2026). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes keras terhadap pengoperasian layanan transportasi baru, Bus Trans Beken, yang dinilai mengancam mata pencaharian mereka.
Pantauan di lokasi menunjukkan massa aksi melakukan pemblokiran di ruas jalan protokol Ahmad Yani. Akibatnya, arus lalu lintas di pusat kota mengalami kemacetan parah sejak pagi hari. Para sopir mengklaim kehadiran bus baru tersebut menyebabkan pendapatan harian mereka menurun drastis karena rute yang bersinggungan langsung.
Sorotan Labor Institute Indonesia
Menanggapi gejolak ini, Direktur Eksekutif Labor Institute Indonesia, Lukman Hakim, menyatakan dukungannya terhadap aksi para sopir. Menurutnya, kegelisahan para sopir adalah hal yang sangat wajar mengingat mereka merupakan pilar utama transportasi di Bekasi selama puluhan tahun.
“Aksi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi kurang peka. Para sopir angkot adalah stakeholder utama pelayanan transportasi. Jika ada rencana penataan atau peningkatan layanan, merekalah yang seharusnya diajak bicara pertama kali,” tegas Lukman.
Belajar dari Jakarta
Lukman juga menyayangkan sikap pemerintah setempat yang seolah tidak belajar dari kota-kota lain dalam mengelola transisi transportasi publik. Ia mencontohkan kesuksesan Jakarta yang mampu mengintegrasikan angkot ke dalam sistem transportasi modern.
Bekasi seharusnya bisa meniru model JakLingko di Jakarta, di mana sopir angkot dirangkul, bukan disingkirkan.
Program transportasi baru seharusnya menjadi sarana untuk mengangkat martabat dan kesejahteraan para sopir angkot.
“Kalau Bekasi ingin benar-benar ‘Beken’ (hebat), maka rangkulah para sopir ini. Jangan biarkan mereka menjadi penonton di rumah sendiri,” tambah Lukman.
Tuntutan Massa
Hingga siang hari, massa masih bertahan dengan beberapa tuntutan utama:
Evaluasi Trayek: Menuntut pengaturan rute Bus Trans Beken agar tidak “memakan” jalur angkot.
Dialog Terbuka: Mendesak Dinas Perhubungan segera melakukan mediasi yang melibatkan perwakilan sopir dan pakar tenaga kerja.
Pihak kepolisian masih berjaga di lokasi untuk memastikan situasi tetap kondusif, sembari menunggu perwakilan Pemerintah Kota Bekasi menemui massa aksi.***
Penulis : Sumiarto. Editor : Otto Sulaeman
