JAKARTA – Peristiwa ambruknya tembok pembatas sepanjang 65 meter di SMPN 182 Jakarta, Kalibata, Minggu (25|02) kembali menyalakan alarm peringatan bagi keamanan fasilitas publik di Ibu Kota. Meski tidak memakan korban jiwa, insiden ini mengungkap fakta pahit: bahaya sering kali sudah terlihat secara kasat mata, namun kerap diabaikan hingga bencana benar-benar terjadi.
Kronologi dan Akar Masalah
Pihak kepolisian mengungkapkan bahwa pagar setinggi 5,3 meter tersebut sebenarnya sudah dalam kondisi miring sebelum akhirnya ambruk. Ketidakstabilan struktur tanah urukan yang labil di lokasi kejadian disinyalir menjadi penyebab utama robohnya tembok raksasa tersebut.
Tragedi ini seolah menjadi dejavu atas peristiwa memilukan di MTsN 19 Pondok Labu pada Oktober 2022 silam. Jika di Pondok Labu tembok roboh akibat tekanan luapan air yang menelan tiga nyawa siswa, di Kalibata pemicunya adalah ketidakstabilan tanah. Benang merahnya tetap sama: lemahnya mitigasi terhadap tanda-tanda kerusakan awal.
Mendesak Pengawasan Faktual, Bukan Administratif
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini didesak untuk bergeser dari sekadar pengawasan administratif menuju pengawasan faktual yang ketat. Beberapa poin krusial yang perlu segera diimplementasikan antara lain:
Audit Kelayakan Berkala (SLF): Sertifikat Laik Fungsi (SLF) tidak boleh hanya menjadi formalitas saat bangunan selesai. Fasilitas umum, terutama sekolah yang berbatasan dengan lahan warga atau saluran air, wajib diaudit strukturnya minimal setiap 5 tahun sekali.
Standarisasi Konstruksi: Kasus SMPN 182 menunjukkan dugaan kelalaian. Setiap tembok pembatas tinggi wajib menggunakan kolom penguat dan sistem drainase (lubang sulingan) yang standar, bukan sekadar tumpukan bata.
Digitalisasi “Kesehatan” Bangunan: Dinas Pendidikan dan BPBD disarankan memiliki sistem inventarisasi real-time untuk mencatat kondisi fisik bangunan sekolah secara transparan.
Keamanan Sebagai Hak Kolektif
Masyarakat juga memiliki peran sentral sebagai “mata” pemerintah di lapangan. Kesadaran untuk proaktif melapor melalui aplikasi JAKI saat melihat infrastruktur yang miring, retak, atau goyang sangatlah krusial.
“Robohnya tembok SMPN 182 adalah teguran tanpa korban jiwa yang sangat mahal. Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan keberuntungan bahwa musibah terjadi saat sekolah sedang sepi,” tulis laporan tersebut.
Kegagalan merespons surat pemberitahuan dari warga sekitar sebelum tembok SMPN 182 ambruk menunjukkan perlunya mekanisme tindak lanjut yang lebih cepat dan nyata dari pihak terkait.
Tanpa adanya audit menyeluruh dan tindakan preventif yang radikal, tembok sekolah berikutnya mungkin hanya tinggal menunggu waktu dan cuaca untuk runtuh. Keamanan siswa dan warga adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dengan alasan birokrasi.
Penulis : Swara Ankaja. Editor: Otto Sulaeman
