JAKARTA – Program Studi Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) kembali melahirkan pemikir kritis di bidang kebijakan publik. Dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor yang berlangsung khidmat, promovenda Ade Indriani Zuchri resmi menyandang gelar Doktor setelah berhasil mempertahankan disertasinya yang bertajuk “Dinamika Kebijakan Ekonomi Politik Sagu dan Konflik Sosial: Studi Kasus Konflik Perkebunan Sagu di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya.” pada Jumat (13|02) di Kampus UNAS di daerah Ragunan, Jakarta Selatan.
Sagu: Antara Identitas Adat dan Industrialisasi
Dalam paparannya, Ade menyoroti adanya paradoks besar di tanah Papua. Meskipun wilayah Sorong Selatan kaya akan sumber daya alam, khususnya sagu, kekayaan tersebut justru belum mampu menyejahterakan masyarakat lokal. Ia menggunakan kerangka teori “Kutukan Sumber Daya Alam” (Resource Curse) untuk menjelaskan mengapa keberlimpahan ini justru memicu konflik antara masyarakat adat dan korporasi.
Ade mengidentifikasi bahwa tata kelola sagu saat ini terlalu dipaksakan mengikuti arus industrialisasi tanpa pengakuan hak tenurial yang kuat bagi masyarakat adat. Hal ini menyebabkan eskalasi konflik yang terus meningkat, terutama pada periode 2023-2025 di wilayah Imeko, Papua Barat Daya.
Penegasan Promotor: Kontribusi Nyata Doktor Ilmu Politik
Usai melantik secara resmi, Prof. Herman Hidayat, Ph.D. selaku Promotor memberikan penegasan penting kepada doktor baru tersebut. Beliau menyampaikan bahwa gelar doktor yang diraih membawa tanggung jawab moral dan intelektual yang besar.
“Sebagai seorang Doktor Ilmu Politik dari Universitas Nasional, saudara harus mampu memberikan kontribusi nyata. Tidak hanya bagi perkembangan civitas akademika di kampus, tetapi yang lebih utama adalah kemaslahatan bagi masyarakat luas melalui pemikiran-pemikiran yang solutif,” tegas Prof. Herman.
Mendorong Sagu sebagai Pangan Pokok Nasional
Secara khusus, Prof. Herman Hidayat menaruh harapan besar pada hasil penelitian ini agar tidak hanya berakhir di rak perpustakaan. Beliau mendorong agar pemerintah memberikan perhatian serius terhadap potensi sagu sebagai pilar kedaulatan pangan.
“Besar harapan kami agar disertasi ini dapat mendorong pemerintah untuk menjadikan sagu sebagai salah satu makanan pokok nasional secara serius. Tentu hal ini harus dibarengi dengan kesiapan teknologi pengolahan yang modern serta penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah, sehingga potensi lokal ini bisa menjadi kekuatan ekonomi tanpa meminggirkan hak-hak masyarakat adat,” tambah sang Profesor.
Kesimpulan dan Resolusi
Penelitian Dr. Ade Indriani Zuchri selama 2, 5 tahun itu menyimpulkan bahwa upaya resolusi konflik di Papua belum menyentuh akar persoalan, yakni perampasan tanah ulayat. Dengan bimbingan Prof. Herman Hidayat, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan strategis bagi pemerintah untuk menata ulang kebijakan ekonomi politik sagu yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masa depan ketahanan pangan Indonesia, dengan melibatkan semua suku adat yang ada di Papua.***
Penulis : Karina Benard. Editor: Otto Sualeman
