JAKARTA – Awal Februari 2026 menjadi tonggak sejarah baru bagi manajemen aset negara Indonesia. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) secara resmi meluncurkan enam proyek strategis perdana dengan total nilai investasi mencapai Rp110 triliun (sekitar US$7 miliar). Proyek ini menjadi manifestasi nyata dari visi Presiden Prabowo dalam mengejar swasembada pangan, energi, dan hilirisasi industri.
Enam Pilar Kemandirian Ekonomi
Proyek-proyek tersebut mencakup sektor-sektor yang selama ini menjadi ketergantungan impor Indonesia:
Kedaulatan Energi: Pembangunan pabrik Bioethanol di Banyuwangi dan Bioavtur di Cilacap guna menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Hilirisasi Mineral: Penguatan rantai pasok aluminium melalui proyek Bauksit dan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah.
Ketahanan Pangan: Hilirisasi industri unggas terintegrasi di enam wilayah serta revitalisasi pabrik garam industri untuk kebutuhan manufaktur nasional.
Struktur Pendanaan dan Keterlibatan Asing
Meskipun proyek ini berlabel “aset rakyat” melalui konsolidasi BUMN, pendanaannya tidak murni mengandalkan APBN. Danantara beroperasi sebagai investment master fund yang menggabungkan ekuitas internal BUMN dengan kemitraan strategis.
Menariknya, modal asing tetap mengambil peran signifikan. Melalui kesepakatan terbaru dengan Australia, investasi asing diproyeksikan masuk pada sektor peternakan dan pertambangan kritis. Hal ini menimbulkan pertanyaan krusial: Bagaimana negara menjaga keseimbangan antara kepentingan investor global dan kontrol nasional atas aset rakyat?
Tantangan Nyata: Transparansi dan Konflik Lahan
Di balik angka fantastis Rp110 triliun, terdapat dua tantangan besar yang menjadi sorotan publik dan aktivis:
Akuntabilitas di Tengah Reformasi Hukum: Dengan berlakunya revisi UU BUMN, Danantara memiliki fleksibilitas tinggi dalam pengelolaan investasi. Namun, celah hukum mengenai definisi “kerugian korporasi” versus “kerugian negara” dikhawatirkan dapat melemahkan fungsi kontrol publik jika tidak diawasi secara ketat oleh lembaga audit independen dan masyarakat sipil.
Keadilan Ruang dan Lahan: Walaupun sebagian besar proyek menggunakan lahan eksisting milik BUMN (seperti PTPN dan Pertamina), potensi gesekan tetap ada pada proyek di luar Jawa, terutama terkait hak ulayat dan pembebasan lahan baru untuk perluasan area hilirisasi di Kalimantan dan Sulawesi.
Menuju Good Governance?
Peluncuran megaproyek ini adalah ujian pertama bagi Danantara untuk membuktikan praktik good governance. Publik tidak hanya menanti hasil fisik berupa pabrik atau smelter, tetapi juga transparansi pengelolaan anggaran yang selama ini sering dianggap “gelap” dalam birokrasi BUMN.
Sebagai lembaga baru yang mengelola nilai aset yang setara dengan porsi signifikan ekonomi nasional, Danantara harus mampu menyediakan jalur kontrol publik yang layak. Tanpa mekanisme transparansi yang kuat, proyek kebanggaan ini berisiko terjebak dalam pola inefisiensi masa lalu.
Daftar 6 Proyek Strategis Tersebut:
1. Hilirisasi Bauksit & Aluminium (Mempawah, Kalbar): Pembangunan fasilitas pengolahan oleh MIND ID.
2. Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 2 (Mempawah, Kalbar): Kelanjutan dari fase pertama untuk memperkuat rantai pasok aluminium nasional.
3. Pabrik Bioethanol Glenmore Fase 1 (Banyuwangi, Jatim): Kolaborasi PTPN III dan Pertamina untuk mendukung swasembada energi.
4. Pabrik Biorefinery/Bioavtur (Cilacap, Jateng): Proyek Pertamina untuk memproduksi bahan bakar pesawat ramah lingkungan (Sustainable Aviation Fuel).
5. Hilirisasi Unggas (Poultry) Terintegrasi: Fasilitas peternakan modern di 6 lokasi (termasuk Malang, Gorontalo, dan Lampung) yang dikelola oleh ID FOOD.
6. Pabrik Garam Industri (Madura & Gresik): Proyek pengolahan garam berkualitas tinggi di Sampang dan Manyar untuk menekan impor garam industri.
