MAKNews – Prancis kembali menjadi sorotan dunia setelah gelombang protes besar-besaran yang dipimpin oleh gerakan akar rumput “Bloquons tout” (Blokir Semuanya) melumpuhkan berbagai kota. Demonstrasi ini, yang digerakkan melalui media sosial, merupakan puncak dari akumulasi ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah, terutama langkah-langkah penghematan yang diusulkan dan ketidakstabilan politik.
Penyebab Protes: Kebijakan Penghematan dan Krisis Kepercayaan
Pemicu utama dari aksi massa ini adalah anggaran penghematan yang diajukan oleh pemerintah. Rencana ini mencakup pemotongan anggaran yang signifikan di berbagai sektor layanan publik dan bahkan usulan kontroversial untuk menghapus dua hari libur nasional. Bagi banyak warga, langkah ini dianggap tidak adil dan akan merugikan masyarakat pekerja.
Namun, protes ini bukan hanya tentang ekonomi. Ada juga krisis kepercayaan yang mendalam terhadap kepemimpinan Presiden Emmanuel Macron. Masyarakat merasa bahwa pemerintah mengabaikan suara rakyat dan lebih mementingkan agenda yang menguntungkan elite. Pergantian perdana menteri yang sering—lima kali dalam dua tahun—semakin memperburuk persepsi ketidakstabilan dan ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi masalah negara secara efektif.
Protes ini tidak hanya terkonsentrasi di Paris, tetapi menyebar ke seluruh wilayah. Laporan menyebutkan bahwa titik-titik demonstrasi besar terjadi di Paris, terutama di jalan lingkar kota yang diblokir, serta di Marseille, Lyon, Nantes, dan Lille. Blokade juga dilaporkan terjadi di jalan-jalan tol utama dan stasiun kereta api, menyebabkan gangguan besar pada transportasi nasional.
Dalam demonstrasi ini, peran kelompok-kelompok politik dan serikat pekerja dari sayap kiri sangat signifikan. Meskipun gerakan “Bloquons tout” muncul dari masyarakat akar rumput, kelompok kiri radikal memberikan dukungan kuat. Mereka berpartisipasi aktif dalam demonstrasi dan menyuarakan tuntutan yang lebih radikal, termasuk tuntutan agar Presiden Macron mundur. Aliansi politik kiri, NUPES, memanfaatkan momentum ini untuk mengkritik keras pemerintah dan mendorong pembubaran Majelis Nasional untuk pemilihan umum baru. Tujuannya adalah untuk menggandeng frustrasi publik menjadi kekuatan politik yang dapat menggulingkan kekuasaan Macron.
Respons Pemerintah: Perombakan Kabinet dan Pengerahan Keamanan
Sebagai respons, Presiden Macron tidak membuat konsesi, melainkan mengambil langkah strategis untuk memperkuat kekuasaannya. Sehari sebelum demonstrasi, ia menunjuk Sébastien Lecornu sebagai Perdana Menteri baru menggantikan François Bayrou yang digulingkan oleh parlemen. Penunjukan Lecornu, seorang loyalis Macron, dipandang sebagai upaya untuk memastikan stabilitas dan kelancaran agenda pemerintah, termasuk rencana penghematan.
Selain perombakan kabinet, pemerintah juga mengambil tindakan tegas di bidang keamanan. Sebanyak 80.000 polisi dan gendarme dikerahkan di seluruh Prancis. Pengerahan besar-besaran ini menunjukkan tekad pemerintah untuk mencegah eskalasi kekerasan dan mengendalikan situasi, meskipun hal ini juga menuai kritik dari sejumlah pihak.
Gelombang protes 10 September menggarisbawahi perpecahan yang dalam di Prancis. Di satu sisi, pemerintah berupaya melakukan reformasi ekonomi yang dianggap perlu untuk mengatasi utang dan defisit negara. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat menolak untuk menanggung beban dari reformasi tersebut dan menuntut perubahan politik yang lebih radikal.
Situasi saat ini mengingatkan banyak pihak pada gerakan Rompi Kuning beberapa tahun lalu, yang juga dimulai dari ketidakpuasan ekonomi dan berkembang menjadi tantangan politik yang serius. Dengan penunjukan perdana menteri baru dan respons keamanan yang kuat, Macron mempertaruhkan segalanya. Apakah langkahnya akan berhasil menenangkan situasi atau justru akan memicu gelombang protes yang lebih besar, hanya waktu yang bisa menjawabnya.***
