YOGYAKARTA – Iklim demokrasi di lingkungan akademik kembali memanas. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Nugroho Prasetyo Aditama yang akrab disapa Tiyo, dilaporkan menjadi sasaran serangan siber dan teror personal yang masif. Kejadian ini mencuat tak lama setelah BEM UGM melontarkan kritik tajam terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.
Narasi Fitnah dan Pembunuhan Karakter
Serangan yang menimpa Tiyo tidak lagi berfokus pada substansi argumen atau kritik yang disampaikan, melainkan beralih ke ranah personal atau character assassination. Di berbagai platform media sosial, muncul gelombang informasi palsu yang menuduh Tiyo terlibat dalam:
- Penyimpangan Asusila dan Isu LGBT: Narasi ini disebarkan untuk merusak reputasi moral Tiyo di masyarakat.
- Korupsi Dana Kemahasiswaan: Tiyo dituduh menggelapkan dana organisasi, sebuah langkah yang dinilai bertujuan memutus legitimasi kepemimpinannya di mata mahasiswa.
Pihak BEM UGM menegaskan bahwa seluruh tuduhan tersebut adalah hoaks dan merupakan upaya sistematis untuk membungkam suara kritis mahasiswa melalui stigma negatif.
Teror Menyasar Keluarga di Desa
Hal yang paling memprihatinkan dari rangkaian kejadian ini adalah keterlibatan pihak keluarga sebagai target teror. Ibu kandung Tiyo yang menetap di desa dilaporkan mendapatkan pesan singkat (WhatsApp) dari nomor-nomor misterius pada tengah malam.
Pesan tersebut berisi intimidasi dan tuduhan bahwa anaknya telah melakukan tindakan kriminal berupa penilapan uang mahasiswa. Pola ini dinilai sebagai bentuk tekanan psikologis yang sangat berat, di mana pelaku mencoba menyerang titik lemah aktivis melalui kekhawatiran orang tua.
Upaya Pembungkaman Suara Kritis
Menanggapi situasi ini, BEM UGM menyatakan bahwa teror digital ini adalah bukti nyata adanya represi terhadap kebebasan berpendapat. Penggunaan bot atau akun anonim untuk menyebarkan fitnah personal (doxing dan cyberbullying) kini menjadi pola umum yang dihadapi aktivis mahasiswa saat berhadapan dengan isu-isu sensitif nasional.
Meskipun mendapatkan tekanan hebat, pihak mahasiswa menyatakan tidak akan mundur dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat atau tidak transparan dalam pelaksanaannya.
Hingga saat ini, dukungan dari kalangan akademisi dan organisasi sipil terus mengalir untuk Ketua BEM UGM, mendesak perlindungan terhadap hak digital dan keamanan bagi setiap warga negara yang menyampaikan kritik secara sah.
Penulis : D. Ananta. Editor : Otto Sulaeman
