Kasus-kasus korupsi di Indonesia, yang kerap melibatkan pejabat peradilan berpenghasilan tinggi, menjadi bukti nyata bahwa kenaikan gaji tanpa elemen pendukung tersebut belum menjadi jaminan. Korupsi yang didorong oleh keserakahan, lemahnya pengawasan, dan potensi impunitas tidak dapat diatasi hanya dengan kompensasi finansial.
Baru-baru ini ada lontaran pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai urgensi keberadaan hakim yang “tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli” sebagai prasyarat bagi efektivitas pemberantasan korupsi, telah memicu diskursus penting. Salah satu solusi yang mengemuka dari wacana ini adalah peningkatan gaji hakim. Namun, efektivitas langkah tersebut, khususnya dalam konteks kondisi penegakan hukum, transparansi, dan tata kelola pemerintahan di Indonesia yang masih menghadapi tantangan, memerlukan analisis mendalam dari berbagai perspektif
Secara logis, kenaikan gaji dapat menjadi disinsentif bagi tindak korupsi yang didorong oleh kebutuhan finansial. Hakim dengan remunerasi yang memadai diasumsikan akan memiliki motivasi ekonomi yang lebih kecil untuk menerima suap. Kendati demikian, logika ini menjadi rapuh ketika korupsi bersumber dari keserakahan atau impunitas, bukan semata-mata kebutuhan. Jika sistem pengawasan lemah dan sanksi tidak tegas, besaran gaji, seberapa pun tingginya, tidak akan secara otomatis menghapus dorongan untuk korupsi. Oleh karena itu, kenaikan gaji merupakan kondisi yang diperlukan (necessary condition), tetapi bukan kondisi yang mencukupi (sufficient condition).
Dimensi Etika dan Moralitas
Dari sudut pandang etika, gaji yang layak berpotensi meningkatkan martabat profesi hakim dan menumbuhkan kebanggaan serta komitmen terhadap kode etik. Ini dapat menarik talenta terbaik yang berintegritas tinggi untuk mengabdi pada institusi peradilan. Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa integritas sejati berakar pada panggilan moral dan komitmen terhadap keadilan, bukan sekadar imbalan finansial. Mengandaikan bahwa etika dapat “dibeli” dengan gaji tinggi adalah perspektif yang berisiko, yang bisa mengaburkan esensi integritas itu sendiri dan berpotensi menciptakan arogansi atau impunitas jika tidak diimbangi pengawasan ketat.
Implikasi Terhadap Keadilan Sosial
Jika kenaikan gaji hakim secara definitif berkorelasi dengan peradilan yang lebih bersih dan adil, maka ini secara tidak langsung mendukung keadilan sosial. Korupsi yang terberantas akan memastikan dana publik kembali kepada rakyat dan distribusi keadilan yang merata. Namun, di sisi lain, jika kenaikan gaji signifikan dilakukan tanpa disertai perbaikan kinerja dan penegakan hukum yang nyata, hal ini berisiko menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang masih bergulat dengan masalah ekonomi. Persepsi bahwa uang rakyat diberikan kepada aparat yang justru mengkhianati amanah akan memperdalam rasa ketidakadilan.
Efisiensi Anggaran Negara
Dari perspektif efisiensi anggaran, investasi dalam kenaikan gaji hakim dapat menjadi sangat efisien dalam jangka panjang apabila terbukti berhasil memberantas korupsi. Biaya kerugian negara akibat korupsi jauh melampaui biaya remunerasi. Peradilan yang bersih mendorong investasi, pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi inefisiensi birokrasi. Sebaliknya, jika kenaikan gaji tidak efektif karena tidak diimbangi reformasi komprehensif lainnya, ia hanya akan menjadi pemborosan anggaran yang signifikan, membebani fiskal negara tanpa memberikan dampak positif yang diharapkan.
Praktik Empiris dari Negara dengan Tata Kelola yang Baik (Good Governance)
Pengalaman empiris dari negara-negara yang berhasil menerapkan good governance, seperti Singapura, Hong Kong, atau negara-negara Nordik, menunjukkan bahwa remunerasi yang kompetitif dan tinggi bagi hakim adalah salah satu elemen kunci, tetapi selalu merupakan bagian dari strategi anti-korupsi yang komprehensif. Strategi ini meliputi:
* Sistem Rekrutmen Berbasis Meritokrasi yang Ketat: Memastikan hanya individu paling kompeten dan berintegritas yang terpilih.
* Mekanisme Pengawasan Internal dan Eksternal yang Kuat: Melalui lembaga independen seperti komisi yudisial, audit harta kekayaan, dan jalur pelaporan pelanggaran yang efektif.
* Sanksi Tegas dan Konsisten: Penerapan hukuman berat dan tanpa pandang bulu bagi hakim yang terbukti korupsi, guna menciptakan efek jera yang kuat.
* Budaya Anti-Korupsi: Penanaman nilai-nilai integritas dan profesionalisme yang kuat di seluruh institusi.
* Transparansi dan Akuntabilitas: Proses peradilan yang lebih terbuka dan dapat diawasi publik.
Kasus-kasus korupsi di Indonesia, yang kerap melibatkan pejabat peradilan berpenghasilan tinggi, menjadi bukti nyata bahwa kenaikan gaji tanpa elemen pendukung tersebut belum menjadi jaminan. Korupsi yang didorong oleh keserakahan, lemahnya pengawasan, dan potensi impunitas tidak dapat diatasi hanya dengan kompensasi finansial.
Solusi untuk menaikkan gaji hakim sebagai upaya agar mereka “tidak bisa dibeli” adalah ide yang memiliki potensi namun harus diimplementasikan secara hati-hati. Keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen politik untuk melakukan reformasi struktural dan sistemik secara menyeluruh di lembaga peradilan.
Tanpa penguatan mekanisme pengawasan, penegakan disiplin, sistem rekrutmen yang bersih, dan sanksi tegas, kenaikan gaji berisiko menjadi pemborosan anggaran semata, tanpa memberikan jaminan bahwa integritas hakim akan tercapai. Reformasi peradilan yang komprehensif, bukan parsial, adalah kunci utama untuk mewujudkan harapan akan peradilan yang bersih dan berwibawa.***
