Nepal baru saja melewati gejolak politik terbesar dalam sejarah modernnya, di mana kekuatan rakyat, terutama yang didorong oleh Generasi Z, berhasil mengguncang fondasi kekuasaan dan menempatkan seorang pemimpin yang mereka pilih sendiri. Gelombang demonstrasi besar-besaran yang terjadi di seluruh negeri bukan hanya unjuk rasa biasa, melainkan sebuah revolusi digital yang berakhir dengan pengunduran diri Perdana Menteri dan pembentukan pemerintahan sementara yang dipimpin oleh seorang perempuan.
Pemicu Kerusuhan: Korupsi, Pengangguran, dan Media Sosial
Situasi di Nepal memburuk dengan cepat. Awalnya, ketidakpuasan publik dipicu oleh tingginya angka pengangguran di kalangan anak muda dan gaya hidup mewah para elit politik yang kontras dengan kemiskinan masyarakat. Puncaknya terjadi saat pemerintah Perdana Menteri KP Sharma Oli berusaha melarang penggunaan media sosial, sebuah langkah yang dianggap sebagai upaya untuk membungkam suara rakyat. Larangan ini justru menjadi bensin bagi api kemarahan, memicu unjuk rasa yang menyebar dengan cepat melalui platform digital seperti TikTok dan Discord.
Ribuan pemuda, yang sebagian besar adalah Gen Z, turun ke jalan-jalan di Kathmandu. Mereka tidak hanya meneriakkan slogan anti-pemerintah, tetapi juga menuntut perubahan mendasar, termasuk pemberantasan korupsi dan akuntabilitas para pemimpin. Aksi protes ini, yang awalnya damai, berubah menjadi kekerasan ketika beberapa demonstran menyerang gedung-gedung pemerintah dan membakar properti pejabat, mengakibatkan korban jiwa dan kerugian infrastruktur yang signifikan.
“Parlemen Digital” dan Terpilihnya Sushila Karki
Ketika kekacauan politik mencapai puncaknya, tuntutan para demonstran untuk mengganti kepemimpinan akhirnya terkabul. Perdana Menteri Oli mengundurkan diri dan parlemen dibubarkan. Namun, alih-alih menyerahkan proses pemilihan pemimpin sementara kepada politisi lama, Gen Z mengambil alih peran tersebut.
Mereka membangun “parlemen digital” di server Discord, tempat ribuan aktivis muda berdiskusi, berdebat, dan mengadakan pemungutan suara virtual. Tujuan mereka adalah mencari pemimpin yang bersih dari korupsi dan memiliki integritas tinggi. Setelah melalui proses yang intens, sebuah nama muncul sebagai pilihan yang paling populer: Sushila Karki.
Sushila Karki bukanlah seorang politisi. Ia adalah mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, perempuan pertama yang menduduki jabatan tersebut. Selama masa jabatannya, ia terkenal karena ketegasannya dalam menangani kasus-kasus korupsi dan berani menentang para politisi yang korup. Reputasi tersebut menjadikannya sosok yang ideal untuk memimpin transisi di mata para demonstran.
Pilihan para demonstran ini akhirnya disetujui oleh militer dan Presiden. Pada 12 September 2025, Sushila Karki resmi dilantik sebagai perdana menteri sementara, menjadikannya perempuan pertama yang memimpin Nepal.
Terpilihnya Sushila Karki menandai sebuah babak baru dalam sejarah Nepal. Ini adalah bukti nyata bahwa kekuatan digital dapat menjadi alat yang ampuh untuk perubahan politik. Ia kini menghadapi tugas yang berat: menstabilkan situasi pasca-kerusuhan, membangun kembali kepercayaan publik, dan mempersiapkan Nepal untuk pemilihan umum yang adil dan transparan. Dengan dukungan dari generasi muda, harapan untuk Nepal yang lebih baik kini berada di tangannya.***
