Transisi energi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan adalah langkah fundamental untuk mengatasi krisis iklim. Namun, perubahan ini membawa tantangan signifikan, terutama bagi para pekerja dan komunitas yang bergantung pada industri energi konvensional.
Memastikan bahwa transisi ini dilakukan secara adil dan berkeadilan (just transition) adalah kunci untuk keberhasilan jangka panjang dan untuk mencegah ketidaksetaraan sosial yang lebih dalam. Transisi berkeadilan bukan cuma tentang mengganti sumber energi, tetapi juga tentang menciptakan sistem energi baru yang inklusif, adil, dan bermanfaat bagi semua pihak.
Beberapa isu yang harus diperhatikan dan dicarikan solusi bersama adalah; pertama, dampak Ketenagakerjaan. Jutaan pekerjaan di sektor batu bara, minyak, dan gas akan terdampak. Di Indonesia, misalnya, sektor pertambangan batu bara menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Penutupan PLTU batu bara tanpa perencanaan matang akan menyebabkan PHK massal dan meningkatkan pengangguran.
Kedua, pekerja yang terdampak membutuhkan program pelatihan ulang (reskilling) yang relevan untuk beralih ke pekerjaan di sektor energi terbarukan atau industri lain. Program ini harus terstruktur dan didukung penuh oleh pemerintah dan sektor swasta.
Ketiga, perlindungan sosial, seperti tunjangan pengangguran dan jaminan pensiun, harus diberikan kepada pekerja yang terdampak. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial mereka selama masa transisi.
Keempat, partisipasi aktif dari serikat pekerja, perwakilan komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya dalam setiap tahap pengambilan keputusan sangat krusial. Suara mereka harus didengar untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak merugikan pihak manapun.
Praktik Terbaik
Beberapa negara telah menunjukkan praktik terbaik dalam mengelola transisi berkeadilan. Salah satu contoh paling menonjol adalah Jerman, yang membentuk Komisi Batu Bara Jerman untuk merencanakan penghentian penggunaan batu bara secara bertahap. Komisi ini, yang melibatkan perwakilan pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, dan masyarakat sipil, mengalokasikan dana sekitar 40 miliar Euro untuk merevitalisasi wilayah penambangan batu bara. Dana ini digunakan untuk mendiversifikasi ekonomi lokal, menciptakan pekerjaan baru, dan memberikan paket dukungan komprehensif kepada pekerja, termasuk pensiun dini dan program pelatihan ulang.
Contoh lain adalah Kanada, yang membentuk Dana Transisi Komunitas Batu Bara untuk membantu komunitas yang terdampak beralih ke ekonomi baru. Spanyol juga memiliki pengalaman signifikan dengan perjanjian sosial yang mengikat antara pemerintah, serikat pekerja, dan perusahaan untuk memastikan perlindungan pekerja dan investasi di daerah-daerah yang terkena dampak penutupan tambang.
Regulasi dan Implementasi
Di Indonesia, komitmen terhadap transisi energi yang adil tercermin dalam beberapa kebijakan dan inisiatif, meskipun regulasi yang komprehensif masih terus berkembang. Salah satu inisiatif utama adalah Just Energy Transition Partnership (JETP), skema pendanaan dari negara-negara maju senilai USD 20 miliar. Dokumen rencana investasi JETP Indonesia (Comprehensive Investment and Policy Plan – CIPP) secara eksplisit mencakup aspek keadilan, termasuk perlindungan bagi pekerja dan komunitas yang terdampak.
Selain itu, Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) yang sedang dibahas diharapkan dapat menjadi payung hukum yang lebih kuat untuk memastikan aspek keadilan dalam transisi energi. Beberapa program pelatihan ulang juga sudah mulai diinisiasi oleh pemerintah dan swasta, meskipun skalanya masih terbatas. Untuk itu perlu diperluas cakupan dan keterlibatan semua pihak.***
