Heboh! Sepatu 179K jadi 700K di Sekolah Rakyat

MAKNewsdotcom, SURABAYA- Publik tengah digegerkan oleh bocornya dokumen perencanaan pengadaan sepatu untuk program “Sekolah Rakyat” tahun 2026. Di tengah kondisi ekonomi yang menuntut efisiensi, angka Rp700.000 per pasang sepatu mencuat ke permukaan, memicu gelombang skeptisisme masif. Dengan total anggaran fantastis mencapai Rp27 miliar untuk pengadaan 39.345 pasang sepatu, pertanyaan besarnya bukan lagi sekadar soal alas kaki, melainkan: apakah penjelasan pemerintah cukup untuk meredam kecurigaan akan adanya praktik mark-up yang sistematis?

Sebagai pembayar pajak, kita berhak menelusuri setiap rupiah yang dialokasikan. Kasus ini bukan hanya tentang angka di atas kertas, tetapi tentang kredibilitas sebuah program yang seharusnya menjadi bantalan bagi masyarakat miskin. Mari kita bedah lapisan-lapisan di balik angka kontroversial ini berdasarkan fakta lapangan dan klarifikasi resmi.

“Pagu Anggaran” Bukanlah Harga Jadi: Mengapa Ada Celah 289%?

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), angkat bicara di lokasi proyek Sekolah Rakyat Kedung Cowek, Surabaya, pada Senin (4/5/2026). Ia menegaskan bahwa Rp700.000 tersebut hanyalah “pagu anggaran”—sebuah batas plafon maksimal dalam perencanaan awal, bukan harga transaksi final.

Namun, secara investigatif, kita harus mempertanyakan efektivitas perencanaan ini. Pagu sering kali digunakan birokrasi sebagai “jaring pengaman” agar tidak terjadi kekurangan dana di tengah jalan. Namun, ketika plafon perencanaan dipasang di angka Rp700.000 sementara harga pasar riil hanya berkisar di angka Rp179.900, terdapat selisih hingga 289%. Kesenjangan yang terlalu lebar antara perencanaan dan realitas pasar inilah yang menciptakan celah bagi para “pemain” anggaran untuk melakukan manipulasi sebelum pengadaan benar-benar diaudit.

Harga normal cuma 179 ribu

Kecurigaan publik bukan tanpa alasan. Warganet dengan cepat mengidentifikasi bahwa sepatu yang digunakan sebagai ilustrasi dalam dokumen tersebut sangat mirip dengan produk brand lokal, Stradenine. Di sinilah letak ironinya: harga pasar produk tersebut adalah Rp179.900, namun pemerintah mengalokasikan anggaran hingga hampir empat kali lipatnya.

Menyadari namanya terseret dalam polemik nasional, pihak Stradenine segera merilis klarifikasi melalui kanal digital mereka pada 3 Mei 2026:

“Stradenine tidak pernah terlibat, mengetahui, atau menerima pesanan secara langsung dalam pengadaan sepatu yang sedang diberitakan.”

Pihak Stradenine bahkan menegaskan bahwa seluruh rentang produk mereka hanya berkisar antara Rp100.000 hingga Rp300.000. Bahkan untuk produk termahal mereka sekalipun, harga tersebut masih kurang dari setengah pagu yang ditetapkan pemerintah. Fakta ini menunjukkan adanya diskoneksi yang mengkhawatirkan antara penyusun anggaran dengan realitas harga pasar riil.

Mekanisme Lelang Sebagai “Rem” Pemborosan

Untuk menenangkan gejolak publik, Gus Ipul menjamin bahwa mekanisme lelang terbuka akan menjadi instrumen untuk menekan harga. Lelang kompetitif dirancang agar penyedia barang saling bersaing memberikan harga terendah dengan kualitas yang sesuai spesifikasi.

Menteri Sosial memberikan janji publik yang akan menjadi tolok ukur pengawasan kita ke depannya:

“Proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya.”

Secara teori, lelang memang bisa menjadi “rem” terhadap pemborosan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada integritas panitia lelang dan ketiadaan intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Jika proses ini berjalan jujur, harga final seharusnya bisa ditekan mendekati angka pasar riil, menyelamatkan miliaran rupiah uang negara.

Ultimatum Terhadap “Kongkalikong” dan Akuntabilitas Radikal

Salah satu poin paling tajam dari klarifikasi di Surabaya adalah komitmen “akuntabilitas radikal” dari pimpinan kementerian. Gus Ipul secara eksplisit memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menjauhi praktik lobi, titipan, maupun rekayasa anggaran.

Alih-alih sekadar menunggu laporan eksternal, Menteri dan Wakil Menteri Sosial menyatakan komitmen yang tak lazim dalam birokrasi kita: mereka akan menjadi internal whistleblower pertama yang melaporkan staf mereka sendiri ke pihak berwenang jika ditemukan indikasi manipulasi.

“Kalau terjadi pelanggaran, manipulasi, kongkalikong, saya dan Pak Wamen sudah berkomitmen akan menjadi pihak pertama yang melaporkan,” tegas Gus Ipul. Ini adalah pernyataan yang berani, namun publik akan tetap mengawal apakah komitmen ini hanya sekadar retorika politik atau benar-benar menjadi standar baru dalam pencegahan korupsi pengadaan barang dan jasa.

Tujuan Mulia di Tengah Sorotan Tajam

Di balik riuhnya perdebatan angka, kita tidak boleh melupakan urgensi dari program “Sekolah Rakyat” itu sendiri. Program ini merupakan inisiatif prioritas Presiden Prabowo untuk memenuhi “kebutuhan dasar” siswa dari keluarga tidak mampu.

Pemberian sepatu, seragam, dan perlengkapan sekolah bukan sekadar pembagian bantuan, melainkan upaya menghapus sekat sosial di dunia pendidikan. Misi utamanya tetap krusial: memastikan anak-anak Indonesia bisa sekolah dengan layak. Namun, misi mulia ini jangan sampai dinodai oleh manajemen anggaran yang tidak efisien atau bahkan korup.

Menatap Masa Depan Pengawasan Publik

Saat ini, pengadaan 39.345 pasang sepatu tersebut masih dalam tahap perencanaan dan pengawasan awal. Kasus di Kedung Cowek ini membuktikan bahwa di era transparansi digital, tidak ada lagi celah gelap bagi anggaran negara. Setiap rupiah kini berada di bawah mikroskop warga yang aktif dan kritis.

Integritas program Sekolah Rakyat kini dipertaruhkan. Keberhasilan pemerintah bukan lagi diukur dari seberapa besar anggaran yang mampu mereka serap, melainkan dari seberapa efisien mereka mengelola setiap rupiah milik rakyat.

Dapatkah transparansi digital dan pengawasan aktif warga benar-benar mengakhiri era “mark-up” dalam pengadaan barang pemerintah, ataukah ini hanya akan menjadi babak baru dalam sejarah panjang polemik anggaran kita? Hanya hasil lelang final dan kualitas sepatu di kaki para siswa yang akan menjadi jawaban paling jujur.***