Kematian YBR, seorang bocah kelas IV SD di Kabupaten Ngada, NTT, bukan sekadar statistik kriminalitas. Ia adalah “monumen hidup” dari kegagalan sistemik negara dalam menjamin hak paling dasar warganya. Di tengah gemuruh narasi menuju Indonesia Emas 2045, kita justru dikejutkan oleh kenyataan pahit bahwa nyawa seorang anak bisa melayang hanya karena selembar buku tulis dan sebatang pulpen yang harganya tak lebih dari sepiring nasi.
Kegagalan yang Dipelihara: Potret Kemiskinan NTT
Data terbaru BPS 2025/2026 menunjukkan bahwa kemiskinan di NTT bukanlah fenomena baru, melainkan sebuah “kegagalan yang dipelihara”. Dengan persentase penduduk miskin mencapai 19,96% hingga 20,1%, NTT secara konsisten bertahan di peringkat tiga besar provinsi termiskin di Indonesia.
Di pelosok Ngada, banyak keluarga memiliki pendapatan per kapita di bawah Rp500.000 per bulan. Dalam konteks ini, uang Rp10.000 untuk sebuah buku tulis mewakili 2-5% dari seluruh jatah makan bulanan keluarga. Bagi pekerja serabutan seperti ibu korban, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) hanyalah angka di atas kertas yang tidak pernah menyentuh dapur mereka. Di sini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah bukan sekadar angka, melainkan jerat yang membuat akses pendidikan bermutu hanya menumpuk di pusat kota seperti Kupang, sementara daerah pegunungan dibiarkan buta dalam radar pembangunan.
Ilusi Sekolah Gratis dan Ketimpangan Anggaran
Secara konstitusional, negara wajib membiayai pendidikan dasar. Namun, fakta di lapangan menunjukkan lubang besar yang memicu tingginya Angka Putus Sekolah (APS) di NTT. Meski bersekolah di SD Negeri, keluarga YBR masih dibebani biaya hingga Rp1,2 juta per tahun akibat biaya non-SPP seperti seragam dan iuran komite.
Ada ironi yang menyakitkan di sini. Pemerintah saat ini tengah gencar mempromosikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran raksasa mencapai Rp71 Triliun pada tahap awal. Di sisi lain, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seringkali tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan nyata di sekolah terpencil. Tunggakan sekolah YBR sebesar Rp720.000 sebenarnya hanyalah 0,000001% dari total anggaran mega-proyek pemerintah, namun bagi YBR, angka mungil itu adalah harga sebuah nyawa.
Ironi Prioritas: Kenyang Perut, Lapar Martabat?
Di tengah ambisi anggaran Rp71 Triliun untuk MBG dan pembangunan gedung-gedung Sekolah Rakyat, kasus Ngada menunjukkan adanya lubang menganga dalam jaring pengaman sosial kita. Di NTT, di mana 1 dari 5 orang hidup di bawah garis kemiskinan, program makan siang mungkin bisa mengisi perut, tetapi tidak bisa membeli martabat seorang anak yang merasa tak berdaya menghadapi tuntutan biaya sekolah.
Apa arti gedung sekolah yang megah jika siswa di dalamnya harus mengakhiri hidup karena malu tak mampu membeli alat tulis? Kebijakan publik kita tampak kehilangan kompas moral jika lebih fokus pada proyek mercusuar daripada memastikan seorang anak memiliki pulpen untuk menulis masa depannya.
Jangan biarkan surat perpisahan YBR menjadi surat terakhir dari anak bangsa yang menyerah pada keadaan. Pemerintah harus segera melakukan audit total terhadap biaya pendidikan di wilayah 3T dan memastikan redistribusi anggaran tidak hanya berfokus pada perut, tapi juga pada ketersediaan alat pendukung belajar. Jika negara mampu mengalokasikan ratusan triliun untuk proyek strategis, maka memastikan setiap anak memiliki buku di tangannya adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Jangan sampai kita kenyang dengan makan gratis, tapi mati rasa akan keadilan pendidikan.
