Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis angka yang sekilas tampak menggembirakan: ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2026 tumbuh sebesar 5,61 persen (y-on-y). Angka di atas lima persen ini biasanya menjadi amunisi bagi pemerintah untuk mengklaim keberhasilan strategi ekonomi nasional. Namun, di saat yang hampir bersamaan, Dinas Dukcapil DKI Jakarta mencatat sebuah anomali yang mengusik nurani: sebanyak 22.617 warga memilih hengkang dari Jakarta pasca-Lebaran 2026.
Pertanyaannya sederhana: Jika ekonomi tumbuh hebat, mengapa ribuan warga produktif justru melarikan diri dari pusat ekonomi tersebut?
Pertumbuhan Tanpa Pemerataan
Kasus Jakarta adalah miniatur dari kegagalan kita dalam memaknai angka pertumbuhan. Dalam ilmu ekonomi, kita harus berani membedakan antara growth (pertumbuhan) dan equity (pemerataan). PDB (Produk Domestik Bruto) hanyalah ukuran total aktivitas ekonomi, sebuah angka rata-rata global yang tidak pernah peduli bagaimana hasil dari aktivitas tersebut didistribusikan.
Rilis BPS menunjukkan bahwa motor penggerak pertumbuhan kali ini bukanlah daya beli rakyat yang menguat secara organik, melainkan Konsumsi Pemerintah yang melonjak drastis hingga 21,81 persen. Ini adalah pertumbuhan yang dipicu oleh stimulus, bukan oleh produktivitas massa. Artinya, ekonomi kita masih sangat bergantung pada “infus” anggaran negara untuk sekadar menjaga angka di atas kertas agar tetap terlihat cantik di mata pasar dan investor.
Gentrifikasi dan Pengusiran Halus
Data Dukcapil DKI Jakarta mengungkap fakta yang lebih menyesakkan: mayoritas warga yang keluar adalah kelompok usia produktif (71,57%), di mana 64,53% di antaranya adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Alasan utamanya? Masalah perumahan (33,92%).
Ini adalah bukti nyata dari fenomena gentrifikasi yang brutal. Jakarta tumbuh secara ekonomi, namun menjadi semakin tidak ramah bagi mereka yang sebenarnya menggerakkan roda ekonomi kota ini di lapisan bawah. Sektor Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh tinggi sebesar 13,14% adalah paradoks selanjutnya. Sektor ini tumbuh karena konsumsi kelas menengah atas, namun para pekerjanya—pelayan restoran, staf hotel, buruh cuci piring—justru terlempar keluar dari kota karena upah mereka tidak sanggup mengejar inflasi biaya hidup dan harga properti yang menggila.
Warga Jakarta tidak sedang pindah karena keinginan untuk “hidup lebih hijau” semata. Mereka pindah karena terdesak oleh kemacetan yang menguras energi, polusi yang merusak kesehatan, dan harga sejengkal tanah yang sudah tak masuk akal. Secara statistik, setiap liter bensin yang terbakar saat macet dan setiap rupiah yang dikeluarkan untuk berobat akibat polusi justru menambah angka PDB kita. Namun bagi rakyat, itu adalah kerugian kualitas hidup yang tidak bisa diganti oleh angka pertumbuhan setinggi apa pun.
Menagih Kualitas Pertumbuhan
Sudah saatnya kita berhenti memuja angka rata-rata global. Bagi pasar, angka 5,61 persen mungkin berarti keuntungan. Namun bagi 22 ribu warga yang harus mengemasi koper dan meninggalkan Jakarta karena tak lagi kuat menanggung beban hidup, angka itu tidak berarti apa-apa.
Pemerintah perlu menyadari bahwa mengatrol pertumbuhan melalui belanja negara hanyalah solusi jangka pendek. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana mengecilkan jurang kesenjangan dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi diikuti oleh penyediaan hunian yang layak serta keterjangkauan biaya hidup.
Jika pertumbuhan ekonomi tetap “angkuh” dan hanya berkutat pada angka tanpa menyentuh aspek pemerataan, maka eksodus warga Jakarta ini hanyalah awal dari gelombang deurbanisasi yang lebih besar. Kita mungkin akan memiliki negara dengan PDB raksasa, tetapi di dalamnya dihuni oleh rakyat yang merasa asing dan terusir dari pusat-pusat kemajuannya sendiri.
