Januari 2026 menjadi penanda babak baru dalam arsitektur geopolitik dunia. Di bawah sorot lampu Davos, Donald Trump memperkenalkan Board of Peace (BoP)—sebuah institusi yang ia klaim sebagai solusi atas kebuntuan perdamaian global, namun oleh banyak pihak dipandang sebagai bentuk privatisasi diplomasi. Bagi Indonesia, keputusan untuk merapat ke lingkaran ini bukan sekadar urusan berjabat tangan; ini adalah pertaruhan besar senilai satu miliar dolar.
Langkah Presiden Prabowo Subianto bergabung dengan BoP memicu diskusi panas yang sah di ruang publik. Di satu sisi, argumen pemerintah cukup pragmatis: Indonesia tidak ingin hanya menjadi penonton di pinggir lapangan saat nasib Palestina ditentukan. Masuk ke dalam sistem—betapapun otokratisnya struktur BoP—dianggap sebagai cara paling efektif untuk “mewarnai” kebijakan dari dalam. Namun, di sisi lain, muncul pertanyaan fundamental: apakah perdamaian benar-benar bisa dibeli dengan iuran keanggotaan?
Skeptisisme yang disuarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan para akademisi bukanlah tanpa dasar. Struktur BoP yang menempatkan Trump sebagai pemegang mandat seumur hidup menciptakan preseden yang ganjil dalam sejarah diplomasi modern. Bagaimana mungkin sebuah dewan perdamaian beroperasi tanpa asas kesetaraan antaranggota? Di sinilah elegansi diplomasi Indonesia diuji. Kita dituntut untuk berselancar di atas gelombang kebijakan Trump yang kerap tidak terduga, tanpa kehilangan komitmen konstitusional kita terhadap kemerdekaan Palestina yang berdaulat.
Iuran sebesar $1 miliar bukanlah angka yang sepele. Di tengah tantangan ekonomi domestik, publik berhak menagih transparansi dan hasil nyata. Jika BoP hanya berakhir menjadi instrumen untuk melanggengkan dominasi politik tertentu tanpa kemajuan konkret bagi solusi dua negara (Two-State Solution), maka biaya tersebut akan tercatat sebagai harga yang terlalu mahal untuk sebuah kursi di meja perundingan.
Kita menghargai ketegasan Presiden yang menyatakan siap menarik diri jika BoP melenceng dari rel keadilan. Namun, diplomasi yang elegan tidak cukup hanya dengan keberanian untuk keluar; ia memerlukan kecerdikan untuk memastikan bahwa Indonesia tidak hanya dijadikan stempel legitimasi bagi agenda-agenda yang asing bagi kepentingan nasional kita.
Indonesia sedang memainkan permainan tingkat tinggi. Di antara bayang-bayang redupnya efektivitas PBB dan lahirnya “Dewan Perdamaian” yang transaksional ini, Jakarta harus tetap menjadi kompas moral. Jangan sampai keterlibatan kita di BoP justru mengaburkan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi jati diri bangsa. Perdamaian adalah tujuan, tetapi integritas adalah harga mati.***
