MAKNewsdotcom – JAKARTA. Di tengah perayaan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas)
yang mengusung tema Tema Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 adalah “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”. Tema ini menekankan kolaborasi seluruh elemen bangsa—bukan hanya pemerintah—untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan, sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDG 4) sebuah potret memilukan kembali menghentak kesadaran publik. Bapak Armani, seorang guru sekolah dasar di pelosok Pandeglang, menjadi simbol nyata dari ketimpanganpendidikan yang masih menghantui negeri ini.
Selama 17 tahun, Armani bukan sekadar mengajar; ia adalah “nyawa” bagi sekolahnya. Tanpa rekan sejawat, ia memikul tanggung jawab mengelola seluruh proses belajar mengajar sendirian. Namun, dedikasi luar biasa ini berbanding terbalik dengan apresiasi yang diterimanya. Ia iketahui hanya menerima honorarium sebesar Rp600.000 per bulan, angka yang jauh di bawah standar hidup layak manapun di Indonesia.
“Indonesia belum merdeka kalau seperti ini. Bagaimana mungkin seorang pencerdas bangsa dibiarkan berjuang sendirian dengan upah yang tak cukup untuk kebutuhan pokok?” tulis salah satu netizen dalam kolom komentar yang viral.
Ironi di Negeri Merdeka
Fenomena Bapak Armani memicu gelombang kritik pedas di media sosial. Banyak pihak menilai bahwa narasi “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa” sering kali disalahgunakan oleh pemangku kebijakan untuk menormalisasi kurangnya kesejahteraan guru honorer dan minimnya distribusi tenaga endidik di daerah terpencil.
Kondisi sekolah di pelosok Pandeglang ini menjadi refleksi tajam bahwa akses pendidikan yang merata masih berupa angan bagi sebagian anak bangsa. Ketika sekolah di kota besar mulai engadopsi kecerdasan buatan (AI), di sudut lain Banten, seorang guru harus berjuang melawan keterbatasan fasilitas dan beban administratif yang mustahil dipikul satu orang.
Desakan Reformasi Kesejahteraan
Aktivis pendidikan mendesak pemerintah untuk tidak hanya fokus pada seremonia Hardiknas. Kasus ini menunjukkan perlunya langkah konkret dalam pemetaa guru dan standarisasi upah minimum bagi guru honorer di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
Masyarakat berharap, viralnya kisah Bapak Armani menjadi momentum bagi Kementerian Pendidikan untuk turun tangan langsung. Perbaikan gedung sekolah,penambahan tenaga pendidik, dan penyesuaian gaji yang manusiawi adalah harga mati untuk mewujudkan makna “Merdeka Belajar” yang sesungguhnya. Hardiknas tahun ini seharusnya tidak hanya menjadi panggung pidato, melainkan titik balik untuk melihat kembali wajah asli pendidikan kita di akar rumput. Selama sosok seperti Bapak Armani masih dibiarkan berjuang dalam kemiskinan, maka
kemerdekaan pendidikan kita masih menyisakan catatan merah yang tebal.***
