MAKNews.com – Lebih dari 90 titik blokade jalan masih melumpuhkan enam dari sembilan departemen Bolivia memasuki hari ke-34, sebagai bentuk penolakan rakyat yang semakin meluas terhadap pemerintahan Presiden Rodrigo Paz. Aksi yang digerakkan oleh Central Obrera Boliviana (COB), Front Pembela Demokrasi yang dipimpin Evo Morales, serta puluhan organisasi masyarakat adat dan buruh ini menuntut pengunduran diri presiden yang baru menjabat enam bulan setelah mengalahkan kubu sosialis dalam pemilu 2025.
Intervensi Asing di Bawah Dalih “Stabilitas”
Krisis ini tidak muncul dalam ruang hampa. Analis ekonomi dan politik di Bolivia sepakat bahwa intervensi asing dan perubahan haluan geopolitik yang drastis merupakan akar utama yang kemudian melahirkan berbagai faktor krisis lainnya.
Sejak menjabat November 2025, Presiden Rodrigo Paz secara agresif membalikkan dua dekade kebijakan sosialis-kiri yang diterapkan oleh partai MAS di bawah kepemimpinan Evo Morales. Langkah ini sejalan dengan tekanan dari Washington dan lembaga multilateral. Seperti dilaporkan Reuters pada Januari 2026, Menteri Energi Bolivia Mauricio Medinaceli secara terbuka menyatakan, “Ideologi tidak menempatkan makanan di atas meja,” seraya memastikan bahwa semua kontrak litium dan hidrokarbon akan dihormati demi menarik kembali investor asing—terutama dari Amerika Serikat.
Perubahan orientasi ini juga mencakup pemulihan hubungan diplomatik dengan Israel dan pengunduran diri dari aliansi strategis dengan Venezuela, Iran, dan Rusia yang selama ini menjadi mitra utama Bolivia di bawah pemerintahan sosialis. Akibat langsung dari pergeseran ini adalah Bolivia kehilangan akses terhadap pasokan energi dan subsidi silang yang sebelumnya menjadi tulang punggung stabilitas ekonomi. Pada Desember 2025, pemerintah Paz mencabut subsidi BBM yang telah berlangsung puluhan tahun, memicu lonjakan harga hingga dua kali lipat dan langsung menyulut api ketidakpuasan rakyat yang kemudian menjadi wadah perlawanan seperti yang kita lihat saat ini.
Dari sisi sumber daya alam, pemerintah baru berupaya membuka keran investasi asing di sektor litium, yang oleh para pendahulunya dijaga ketat sebagai aset strategis nasional. Sementara itu, kontrak senilai miliaran dolar dengan perusahaan Cina dan Rusia yang telah ditandatangani oleh pemerintahan MAS sebelumnya berada dalam bahaya pembatalan, yang memicu gugatan hukum di wilayah Potosí dan memperkeruh iklim investasi.
Keruntuhan Ekonomi: Ketika “Terapi Kejutan” Menghancurkan Rakyat
Kombinasi antara pencabutan subsidi, krisis pasokan solar, merosotnya ekspor gas (penyumbang utama devisa), serta inflasi pangan yang pada April 2026 tercatat sebesar 14% secara tahunan, telah menyebabkan defisit fiskal melonjak hingga di atas 10% PDB dan cadangan devisa hampir habis.
Kondisi ini diperparah oleh blokade jalan yang sudah berlangsung selama sebulan. Menurut laporan Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), 90 titik blokade menghalangi akses ke bahan bakar, oksigen medis, makanan, dan obat-obatan. Departemen Cochabamba menjadi episentrum baru dengan 32 titik, diikuti La Paz (19), Potosí (16), Oruro (11), Chuquisaca (9), dan Santa Cruz (3). Akibat berikutnya dari kemacetan distribusi ini adalah kelangkaan pangan yang parah, di mana harga daging ayam meroket hingga 58% di atas harga normal dan masyarakat kelas bawah di El Alto mulai kelaparan.
Dukungan AS Memperdalam Polarisasi
Alih-alih meredakan ketegangan, Amerika Serikat justru memperkuat posisi pemerintah Paz dengan tuduhan bahwa protes ini merupakan “upaya kudeta”. Pada 17 Mei 2026, Kantor Urusan Belahan Bumi Barat Departemen Luar Negeri AS menyatakan dukungan penuh kepada pemerintah Paz dan mengecam “semua tindakan yang bertujuan mendestabilisasi” pemerintah yang dipilih secara demokratis.
Keesokan harinya, Wakil Menteri Luar Negeri AS Christopher Landau secara terbuka menyebut mobilisasi massa sebagai “golpe de Estado” (kudeta) yang didanai oleh “alianse jahat antara politik dan kejahatan terorganisasi”. Ia bahkan mendesak negara-negara seperti Brasil dan Kolombia untuk ikut mengutuk protes rakyat Bolivia.
Bagi banyak warga Bolivia, intervensi retoris AS ini justru membuktikan apa yang selama ini mereka duga: bahwa Presiden Paz hanyalah boneka imperialis yang siap “menjual” kekayaan litium dan gas Bolivia ke perusahaan-perusahaan asing dengan mengorbankan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan nasional. Evo Morales, yang bersembunyi di daerah Tropis Cochabamba untuk menghindari surat perintah penangkapan, langsung menuduh bahwa Washington sedang menjalankan “Plan Cóndor 2026” untuk menghancurkan perlawanan rakyat Bolivia.
“Kami Tidak Akan Berhenti”
Di lapangan, para pengunjuk rasa bersikukuh menolak mundur. “Paz telah menjual Bolivia ke Amerika. Kami dulu bisa makan, sekarang anak-anak kami sakit karena kelangkaan obat,” ujar Juana Mamani, seorang penambang tradisional dari Potosí yang ikut memblokade jalan.
Dukungan terhadap pemerintah Paz pun anjlok. Sebuah survei yang dilakukan oleh Explikool Opinión Pública dengan 481.630 partisipan pada 25-28 Mei 2026 menunjukkan bahwa 83% rakyat Bolivia menolak kinerja Paz. Dari angka tersebut, 50,6% menyatakan kinerjanya “sangat buruk” dan hanya 5,2% yang menyatakan “sangat baik”.
Survei lain oleh Ipsos Ciesmori pada April 2026 (sebelum gelombang protes terbaru) menunjukkan tingkat kepuasan Paz turun dari 65% saat awal menjabat menjadi 52% pada bulan keenam. Wilayah El Alto—basis tradisional partai MAS dan lokasi perlawanan paling keras—hanya memberi tingkat persetujuan 36%.
Para analis memperingatkan bahwa jika pemerintah Paz terus bersikukuh pada agenda neoliberalnya tanpa mendengarkan tuntutan rakyat, krisis ini berpotensi meledak menjadi pemberontakan nasional yang lebih besar, mengingat Bolivia telah memasuki keadaan darurat kemanusiaan dengan rumah sakit kehabisan oksigen dan truk-truk logistik terhenti di sepanjang jalan raya.
Sementara Washington terus mengulang narasi “stabilitas demokrasi” dan “investasi asing”, rakyat Bolivia di jalanan berteriak dengan satu suara: “Que se vayan todos” (Biarkan mereka semua pergi)—baik Paz maupun para penasihat asing di belakangnya. Krisis yang dimulai dari intervensi geopolitik kini telah menjadi ujian eksistensial bagi kedaulatan Bolivia.***
