MAKNews, AS – National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) membuat keputusan bersejarah untuk tidak mengundang mantan Presiden AS Donald Trump ke konvensi nasionalnya yang akan digelar bulan depan di Charlotte, North Carolina. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Presiden NAACP Derrick Johnson pada Senin (16/6). Acara yanag akan di helat pertengahan Juli mendatang diperkirakan akan di hadiri oleh ribuan orang. Berikut ulasan kontributor MAKNews di Amerika Serikat, Robiyanto Arbi.
Keputusan ini menandai pertama kalinya dalam 116 tahun sejarah NAACP di mana organisasi tersebut memilih untuk tidak mengundang presiden Amerika Serikat yang sedang menjabat atau memiliki pengaruh politik signifikan ke acara tahunan mereka.
Dalam konferensi persnya, Johnson menegaskan bahwa penolakan undangan ini tidak ada hubungannya dengan perbedaan partai politik. “Ini tidak ada hubungannya dengan partai politik,” ujar Johnson, dikutip dari AP News. “Misi kami adalah untuk memajukan hak-hak sipil, dan presiden Trump telah menjelaskan bahwa misinya adalah untuk menghilangkan hak-hak sipil.”
Keputusan ini dinilai sebagai langkah besar, mengingat tradisi NAACP yang kerap tetap menyambut presiden meskipun terdapat perbedaan pandangan kebijakan yang signifikan. Sebagai contoh, Presiden dari Partai Republik George W. Bush, tetap menyampaikan pidato dalam konvensi NAACP pada Juli 2006. Hal ini terjadi meskipun ia kerap dikritik atas penanganan pemerintahannya terhadap Badai Katrina yang menghantam warga kulit hitam secara tidak proporsional dan menyebabkan kerugian besar.
Kontras dengan keputusan saat ini, Presiden dari Partai Demokrat Harry S. Truman tercatat sebagai presiden pertama yang secara langsung menghadiri dan berpidato di konvensi NAACP pada 29 Juni 1947, di tangga Lincoln Memorial.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi terkait keputusan NAACP ini. Penolakan undangan terhadap Trump ini menjadi sorotan tajam dan diperkirakan akan memicu perdebatan lebih lanjut mengenai peran dan tujuan gerakan hak-hak sipil di tengah lanskap politik Amerika Serikat saat ini.***