Pada 20 Maret 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memulai proses pembubaran Departemen Pendidikan AS. Langkah ini bertujuan mengembalikan kendali pendidikan kepada pemerintah negara bagian dan lokal, sesuai dengan janji kampanye Trump untuk mengurangi peran pemerintah federal dalam pendidikan.
Alasan Pembubaran
Trump mengkritik Departemen Pendidikan yang didirikan pada tahun 1979, dengan alasan bahwa meskipun anggaran besar telah dialokasikan, hasil pendidikan siswa Amerika tetap tidak memuaskan, terutama dalam bidang membaca dan matematika. Ia menilai bahwa birokrasi federal telah gagal meningkatkan kualitas pendidikan dan bahwa pengembalian kendali ke tingkat lokal akan lebih efektif.
Proses dan Tantangan Hukum
Meskipun perintah eksekutif telah ditandatangani, pembubaran penuh Departemen Pendidikan memerlukan persetujuan Kongres. Beberapa anggota parlemen Republik, seperti Senator Mike Rounds, telah mengajukan legislasi untuk membubarkan departemen tersebut dan mendistribusikan fungsinya ke lembaga federal lainnya. Namun, dengan mayoritas tipis, Partai Republik membutuhkan dukungan Demokrat untuk mencapai 60 suara di Senat, yang membuat keberhasilan legislasi ini tidak pasti.
Dampak pada Program Pendidikan
Meskipun Departemen Pendidikan akan dibubarkan, program penting seperti Pell Grants dan pendanaan Title I akan tetap ada dan dialihkan ke lembaga federal lainnya. Pemerintah berencana untuk mempertahankan program-program ini untuk memastikan bahwa bantuan pendidikan bagi siswa yang membutuhkan tidak terganggu.
Reaksi Publik dan Kritik
Langkah ini memicu reaksi beragam. Beberapa pihak mendukung pengurangan peran pemerintah federal dalam pendidikan, sementara yang lain, termasuk serikat guru dan kelompok advokasi, mengkhawatirkan dampaknya terhadap akses pendidikan yang merata. Mereka berpendapat bahwa tanpa standar federal, kesenjangan pendidikan antar negara bagian dapat meningkat.
Pembubaran Departemen Pendidikan AS oleh Presiden Trump menandai perubahan signifikan dalam kebijakan pendidikan nasional. Meskipun bertujuan mengembalikan kendali kepada pemerintah negara bagian dan lokal, proses ini menghadapi tantangan legislatif dan menimbulkan perdebatan tentang masa depan sistem pendidikan di Amerika Serikat.
