Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Bandung di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil mencanangkan proyek Rumah Deret Tamansari sebagai bagian dari program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Proyek ini bertujuan untuk merevitalisasi kawasan RW 11 Tamansari yang dianggap kumuh dan menggantikannya dengan hunian vertikal yang lebih modern.
Ridwan Kamil mengundang warga Tamansari dalam acara buka puasa bersama di Pendopo Kota Bandung untuk mensosialisasikan proyek ini. Dalam pertemuan tersebut, ia menawarkan warga untuk menjadi penghuni prioritas Rumah Deret dengan bebas biaya sewa selama lima tahun pertama. Namun, sejumlah warga menolak menghadiri acara tersebut karena khawatir bahwa data diri mereka akan disalahgunakan sebagai bentuk persetujuan terhadap proyek tersebut.
Meskipun pemerintah kota mengklaim bahwa mayoritas warga setuju dengan proyek ini, banyak warga yang menolak karena khawatir kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Warga menilai sosialisasi proyek dilakukan secara sepihak dan tidak memberikan opsi yang adil bagi mereka. Penolakan warga semakin menguat setelah muncul kekhawatiran bahwa proyek ini lebih menguntungkan investor daripada kepentingan warga asli Tamansari.
Seiring meningkatnya protes, Ridwan Kamil mempersilakan warga yang menolak proyek ini untuk menempuh jalur hukum jika merasa dirugikan.
Pada Desember 2019, Pemerintah Kota Bandung melaksanakan penggusuran besar-besaran terhadap sekitar 90 bangunan di RW 11 Tamansari. Penggusuran ini diwarnai bentrokan antara aparat gabungan dengan warga yang menolak direlokasi. Aparat menggunakan gas air mata untuk membubarkan warga dan aktivis yang bertahan di lokasi.
Aksi penggusuran ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan aktivis hak asasi manusia (HAM). Mereka menilai bahwa tindakan pemerintah kota tidak manusiawi dan mengabaikan hak warga atas tempat tinggal.
Setelah melalui berbagai konflik dan penundaan, proyek Rumah Deret Tamansari akhirnya selesai pada tahun 2024. Beberapa warga yang sebelumnya digusur mulai menempati unit-unit baru yang telah dibangun. Namun, banyak di antara mereka yang mengaku kecewa dengan proses panjang dan ketidakadilan yang mereka rasakan selama bertahun-tahun.
Kasus Tamansari menjadi salah satu peristiwa kontroversial dalam kepemimpinan Ridwan Kamil di Kota Bandung. Meskipun proyek akhirnya terealisasi, konflik sosial yang terjadi selama bertahun-tahun meninggalkan luka mendalam bagi komunitas yang terdampak.***
