Universitas Udayana (Unud) baru saja menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana. Kesepakatan ini mencakup berbagai bidang, termasuk pendidikan, pelatihan bela negara, dan penguatan wawasan kebangsaan bagi mahasiswa. Meskipun di satu sisi kerja sama ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menanamkan disiplin dan nasionalisme, banyak pihak yang mempertanyakan relevansi serta dampaknya terhadap independensi akademik.
Militerisasi Kampus: Ancaman bagi Kebebasan Akademik
Salah satu kekhawatiran utama dari kerja sama ini adalah potensi militerisasi kampus yang dapat mengancam kebebasan berpikir dan berekspresi. Kampus seharusnya menjadi ruang diskusi yang terbuka dan kritis tanpa adanya intervensi dari institusi yang memiliki hierarki serta disiplin ketat seperti TNI. Sejarah menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam dunia akademik kerap berujung pada pembatasan kebebasan akademik dan munculnya budaya ketakutan.
Selain itu, pendidikan tinggi bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang berpikir kritis dan analitis, bukan sekadar tunduk pada kedisiplinan ala militer. Dengan adanya intervensi TNI dalam kampus, dikhawatirkan atmosfer akademik yang seharusnya demokratis justru bergeser ke arah yang lebih kaku dan represif.
Nasionalisme Tidak Harus Berbasis Militer
Pendukung kerja sama ini sering berargumen bahwa pelatihan bela negara akan menanamkan nasionalisme pada mahasiswa. Namun, konsep nasionalisme sejatinya tidak harus selalu dikaitkan dengan militerisme. Nasionalisme juga dapat ditanamkan melalui pendidikan yang berbasis demokrasi, pemahaman sejarah yang kritis, serta keterlibatan aktif dalam membangun masyarakat.
Di banyak negara demokratis, peran militer dalam pendidikan sipil cenderung diminimalisir untuk menjaga independensi akademik. Sebagai institusi pendidikan, Unud seharusnya lebih fokus pada pengembangan intelektual mahasiswa daripada memperkenalkan konsep ketertiban dan kepatuhan dalam kerangka militer.
Reaksi Mahasiswa dan Akademisi
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Udayana telah menyatakan penolakannya terhadap kerja sama ini. Mereka berpendapat bahwa perguruan tinggi harus tetap menjadi ruang akademik yang bebas dari pengaruh militer. Penolakan ini mencerminkan kegelisahan mahasiswa terhadap kemungkinan penyempitan ruang kebebasan akademik dan ekspresi di lingkungan kampus.
Beberapa akademisi juga menilai bahwa langkah ini justru bertentangan dengan semangat reformasi yang berusaha memisahkan militer dari urusan sipil, termasuk dalam dunia pendidikan. Daripada mengundang militer ke dalam kampus, Unud sebaiknya menjalin kerja sama dengan institusi lain yang lebih relevan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti pusat penelitian, lembaga internasional, atau perusahaan berbasis teknologi.
