Populisme telah menjadi fenomena yang semakin menonjol dalam politik global, termasuk di Indonesia. Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia kerap menunjukkan karakteristik populisme dalam berbagai aspek politiknya, baik dalam kampanye politik, kebijakan pemerintahan, hingga retorika pemimpin. Populisme di Indonesia dapat dilihat sebagai strategi politik yang menekankan hubungan langsung antara pemimpin dan rakyat, sering kali dengan mengeksploitasi sentimen publik terhadap elite politik atau kelompok tertentu.
Populisme dalam Sejarah Politik Indonesia
Populisme bukanlah fenomena baru di Indonesia. Sejak era Presiden Soekarno, politik berbasis massa telah menjadi strategi utama dalam menggalang dukungan. Soekarno menggunakan retorika anti-kolonialisme dan semangat persatuan rakyat untuk menentang imperialisme. Sementara itu, di era Orde Baru, Soeharto menerapkan populisme dalam bentuk kontrol ketat atas masyarakat melalui stabilitas ekonomi dan pembangunan, meskipun dengan sistem yang lebih otoriter.
Pasca-Reformasi 1998, populisme semakin terlihat dalam pemilihan umum. Pemimpin-pemimpin seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) menggunakan citra sebagai “pemimpin rakyat” yang dekat dengan masyarakat. Jokowi, misalnya, memanfaatkan latar belakangnya sebagai pengusaha mebel dan mantan wali kota untuk membangun narasi bahwa ia adalah bagian dari rakyat biasa yang memahami kebutuhan mereka.
Karakteristik Populisme di Indonesia
- Retorika Anti-Elite
Banyak pemimpin Indonesia menggunakan narasi anti-elite dalam kampanye mereka, dengan mengkritik korupsi, oligarki politik, dan ketidakadilan ekonomi. Strategi ini digunakan untuk menarik simpati rakyat yang merasa tertindas oleh sistem. - Politik Identitas
Dalam beberapa tahun terakhir, politik identitas—baik berbasis agama maupun etnis—sering digunakan sebagai alat mobilisasi populis. Pemilu 2019, misalnya, menunjukkan bagaimana isu agama digunakan untuk membangun dukungan dan menstigmatisasi lawan politik. - Janji Kesejahteraan
Populisme di Indonesia sering kali diwujudkan dalam bentuk janji-janji ekonomi yang menguntungkan rakyat, seperti program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan subsidi bahan pokok. Meskipun memberikan manfaat jangka pendek, kebijakan populis ini sering kali tidak disertai dengan rencana jangka panjang yang berkelanjutan.
Dampak Populisme di Indonesia
Populisme memiliki dampak yang beragam dalam politik dan pemerintahan Indonesia. Di satu sisi, populisme dapat meningkatkan partisipasi politik dan memberikan perhatian lebih pada kebutuhan rakyat kecil. Namun, di sisi lain, populisme yang berlebihan dapat menyebabkan polarisasi sosial, menghambat kebijakan berbasis data, dan mengutamakan kepentingan jangka pendek dibandingkan reformasi struktural.
Populisme juga dapat melemahkan institusi demokrasi ketika pemimpin populis berusaha mengonsolidasikan kekuasaan dengan mengabaikan prinsip check and balances. Kasus pelemahan lembaga antikorupsi dan campur tangan dalam kebijakan hukum sering kali dikritik sebagai dampak negatif populisme di Indonesia.
