MAKnewsdotcom – Salah satu warisan paling kontroversial dari masa jabatan Musk adalah PHK massal yang dilakukan melalui Department of Government Efficiency/DOGE. Berikut adalah rincian utama:Skala PHK
Hingga April 2025, lebih dari 260.000 pegawai federal telah dipecat, mengundurkan diri melalui program buyout, atau ditargetkan untuk pemecatan. Sekitar 75.000 pegawai mengambil tawaran Fork in the Road, sementara lebih dari 20.000 lainnya dipecat, terutama mereka yang berada dalam masa percobaan (probationary employees).
Lembaga yang terkena dampak signifikan termasuk Departemen Pendidikan, CFPB, GSA, USAID, Departemen Dalam Negeri (2.300 pegawai), dan NOAA (2.329 pegawai dalam dua gelombang). Departemen Pertanian juga memecat 6.000 pegawai percobaan, termasuk 3.400 dari Dinas Kehutanan.
Kontroversi dan Dampak
PHK ini menuai kritik karena dianggap tidak diskriminatif dan merugikan layanan publik. Misalnya, pemecatan 850 pegawai Indian Health Service diperkirakan akan memperburuk krisis staf di layanan kesehatan untuk komunitas Pribumi Amerika. Demikian pula, pemecatan di NOAA, yang mengelola prakiraan cuaca dan pusat peringatan tsunami, dapat membahayakan keselamatan publik. Di Departemen Energi, PHK telah memperlambat izin proyek energi, bertentangan dengan agenda Trump untuk meningkatkan produksi minyak dan gas.
Resistensi dan Gugatan Hukum
Serikat pekerja dan kelompok pengawas telah mengajukan lebih dari 24 gugatan terhadap DOGE, menantang legalitas PHK dan akses Musk ke data sensitif. Beberapa hakim federal telah memerintahkan reinstatement pegawai percobaan yang dipecat dan membatasi akses DOGE ke sistem data tertentu. Resistensi juga datang dari dalam, dengan 21 pegawai DOGE mengundurkan diri pada Februari 2025 sebagai protes terhadap kebijakan Musk, menyatakan bahwa mereka menolak untuk “membongkar layanan publik penting”.
Kesalahan dan Pembalikan
Beberapa PHK harus dibatalkan karena kesalahan, seperti peristiwa pemecatan pegawai Departemen Pertanian yang menangani wabah flu burung H5N1 dan 325 pegawai National Nuclear Security Administration yang bertanggung jawab atas keamanan nuklir. Beberapa analisis menyebut hal ini menunjukkan kurangnya perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan DOGE.**
