MAKnews.com – Krisis politik di Bolivia semakin tak terkendali. Setelah gelombang demonstrasi yang berlangsung sebulan penuh, dua menteri kabinet mundur dalam sehari, mengguncang istana kepresidenan yang kini juga digoyang tuntutan agar Rodrigo Paz angkat kaki dari kursi pemerintahannya.
Menteri Pertahanan Marcelo Salinas adalah yang pertama hengkang. Dua sumber pemerintah membenarkan pengunduran dirinya pada Selasa (3/6/2026) di tengah tekanan yang terus meninggi terhadap presiden berhaluan tengah itu. Belum reda kejutan tersebut, Menteri Pendidikan Beatriz Garcia ikut meletakkan jabatannya pada malam harinya, demikian laporan media lokal.
Sebelumnya pada Mei lalu, Menteri Tenaga Kerja Edgar Morales lebih dulu pamit. Alasannya: tak lagi sejalan dengan visi Presiden Paz.
Salinas digantikan oleh Ernesto Justiniano, seorang wakil menteri yang selama ini bertugas memberantas perdagangan narkotika. Namun perombakan kabinet ini dinilai banyak pihak tak lebih dari plesteran luka di kapal yang mulai kemasukan air.
Dari Mogok Kerja Menjadi Blokade Total
Krisis bermula dari aksi mogok buruh pada Mei. Dalam sekejap, demonstrasi membesar menjadi blokade jalan raya yang memutus akses ke dua kota terbesar—La Paz dan El Alto. Sekitar dua juta penduduk terdampak.
Dampak ekonominya langsung terasa. Wali Kota El Alto, Eliser Roca, menyebut kotanya merugi US$6,5 juta setiap hari. “Banyak keluarga hidup dari hari ke hari. Mereka juga punya hak untuk makan,” ujarnya, sembari mendesak demonstran membuka dialog.
Kelompok buruh Central Obrera Boliviana (COB) dan para loyalis mantan Presiden Evo Morales menolak mundur. Tuntutan mereka tegas: cabut kebijakan penghematan anggaran (austerity) dan bertindak nyata untuk menekan biaya hidup yang melambung tinggi.
Darurat Militer vs. Tuntutan Demokrasi
Presiden Paz merespons dengan ancaman deklarasi keadaan darurat—langkah yang berpotensi memobilisasi militer ke jalan-jalan. Namun langkah itu justru memicu gelombang kritik baru. Oposisi dan serikat pekerja menilai Paz kehilangan akal.
“Pemerintah tidak memanfaatkan kesempatan untuk berdamai dengan rakyatnya,” kata Mario Argollo, Sekretaris Eksekutif COB, di hadapan massa yang membakar ban di El Alto. “Ada 54% masyarakat yang menurut presiden membawanya ke kekuasaan, tapi setelah tiba, ia melupakan basis pemilihnya.”
Meski nyanyian “Paz Mundur!” bergema di jalanan, istana kepresidenan bersikukuh. Menteri Kepresidenan Jose Luis Lupo menyebut tuntutan pengunduran diri sebagai langkah anti-demokrasi.
Janji Manis, Realita Pahit
Paz naik tahta pada November lalu dengan narasi segar: membuka Bolivia bagi investasi swasta asing, terutama di sektor pertambangan, litium, dan energi. Namun kenyataan berkata lain. Setelah memimpin, ia justru dihadang krisis ekonomi akut—kelangkaan bahan bakar dan cadangan devisa yang menipis.
Kegagalannya mengelola ekspektasi publik kini merambat menjadi krisis politik terbesar dalam masa jabatannya yang masih sangat muda. Tanpa dialog substansial dan jalan keluar ekonomi yang nyata, pertanyaan bukan lagi apakah ia akan mundur, melainkan kapan tekanan rakyat akan memaksanya.
Hingga berita ini diturunkan, kantor kepresidenan belum memberikan pernyataan resmi. Sementara di jalanan El Alto, ban-ban terus menyala, dan teriakan “Paz Mundur!” masih membelah malam.***
