JAKARTA — Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK) memadati area depan Kantor Kementerian Sosial RI di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2026) pagi. Aksi yang berlanjut ke Gedung Badan Pusat Statistik (BPS) RI ini menyuarakan protes keras atas ketidaksesuaian data desil yang membuat ribuan warga miskin terdepak dari penerima Bantuan Sosial (Bansos). Mereka naik odong-odong dsri berbagai saerah Jakarta.
Sejak pukul 10.00 WIB, lebih dari 400 orang yang terdiri dari warga miskin kota, buruh harian, hingga komunitas korban salah sasaran data desil dari lima wilayah DKI Jakarta berkumpul menyuarakan kekecewaan mereka. Bawaan spanduk dan poster bertuliskan keluhan mewarnai jalannya unjuk rasa yang mengusung tema “Desil Bermasalah, Negara Gagal Urus Rakyat Miskin!”.
Aksi turun ke jalan ini dipicu oleh temuan Posko Advokasi KWJK yang mencatat lebih dari 2.500 warga miskin di Jakarta berpotensi dan telah kehilangan hak perlindungan sosialnya. Penyebab utamanya adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan (desil) oleh pemerintah yang dinilai tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Bagi KWJK dan masyarakat yang hadir, pendataan berbasis statistik yang berlaku saat ini tidak valid dan berjarak dengan realitas kehidupan warga. Data yang diolah di atas kertas justru secara sepihak mencabut hak-hak dasar masyarakat miskin kota yang memisahkan mereka dari bantuan pangan, kesehatan, maupun pendidikan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Wamensos Agus Jabo langsung turun menemui perwakilan massa di pelataran Kantor Kemensos untuk bermusyawarah secara terbuka. Gus Ipul menghampiri dan merangkul koordinator lapangan (korlap) unjuk rasa, Marlo, untuk mengajak dialog.
“Wes gak usah teriak-terak kita temuin, kita dialog ayo sini. Kamu berapa orang? Ayo sini ngobrol,” ucap Gus Ipul pada Korlap unjuk rasa bernama Marlo.
Pendekatan humanis Mensos tersebut disambut hangat oleh perwakilan massa di lokasi.
“Hidup Menteri, hidup Gus Ipul,” ujar Marlo saat disambut oleh Mensos di halaman kantor Kemensos.
Dalam kesempatan tersebut, massa menyerahkan empat tuntutan utama yang ditujukan kepada Kemensos RI dan BPS RI:
1. Evaluasi dan Audit Transparan Data Desil: Mendesak pemerintah membuka instrumen dan kriteria penentuan desil secara terbuka kepada publik.
2. Pendataan Ulang Inklusif: Melakukan verifikasi faktual di lapangan dengan melibatkan partisipasi aktif warga lokal dan pengurus lingkungan.
3. Pemulihan Hak Penerima Bansos: Mengembalikan hak bantuan bagi ribuan warga miskin kota yang terhapus akibat kesalahan pengkategorian data desil.
4. Integrasi Data Bansos yang Humanis: Menuntut BPS dan Kemensos tidak menjadikan angka statistik kaku sebagai acuan tunggal dalam mendefinisikan kemiskinan di perkotaan.
Massa berharap komitmen dialog langsung dari Kemensos ini menjadi titik terang agar permasalahan pengkategorian data desil yang merugikan rakyat miskin dapat segera dievaluasi.***
