Jakarta – Dinamika kebijakan fiskal nasional kembali berada di titik krusial setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting terkait uji materi Undang-Undang APBN. Melalui putusan atas perkara nomor 40/PUU-XXIV/2026 dan perkara terkait, MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon yang menyoroti pencampuran alokasi dana pendidikan (mandatory spending20%) untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Putusan ini tidak hanya meredakan perdebatan panjang di ruang publik, tetapi juga meletakkan kembali prinsip tata kelola keuangan negara pada koridor konstitusi yang semestinya.
Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah secara tegas menyatakan bahwa Program MBG secara substansi bukanlah komponen utama atau bagian dari operasional penyelenggaraan pendidikan. Konstitusi kita—khususnya Pasal 31 ayat (4) UUD 1945—mengamanatkan alokasi minimal 20% dari APBN dan APBD untuk sektor pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsa, yang esensinya mencakup peserta didik, tenaga kependidikan, kurikulum, serta sarana-prasarana belajar.
Kendati demikian, MK memberikan keputusan yang bersifat konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Untuk tahun anggaran berjalan (2026), di mana struktur APBN telanjur berjalan, penggunaan anggaran tersebut masih ditoleransi demi menjaga kesinambungan transisi fiskal. Namun, pemerintah dan DPR diwajibkan untuk mengeluarkan pos anggaran MBG dari alokasi dana pendidikan selambat-lambatnya pada APBN Tahun Anggaran 2028.
Kebijakan memasukkan program sosial-kesehatan seperti MBG ke dalam pos anggaran pendidikan sempat memicu kritik tajam dari kalangan akademisi, pemerhati pendidikan, serta koalisi masyarakat sipil. Argumen utamanya sederhana namun mendasar: postur anggaran pendidikan nasional masih menghadapi berbagai tantangan sistemik.
Hingga saat ini, persoalan mendasar di sektor pendidikan Indonesia masih menggunung, mulai dari:
Kesejahteraan Guru dan Dosen: Masih banyak tenaga pendidik, terutama guru honorer dan dosen dengan status tertentu, yang menerima penghasilan jauh di bawah standar layak.
Infrastruktur Sekolah: Sejumlah fasilitas belajar di daerah terpencil mengalami kerusakan parah dan membutuhkan intervensi anggaran yang masif.
Akses Pendidikan Tinggi: Tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT) kerap menjadi batu sandungan bagi anak-anak bangsa dari keluarga kurang mampu untuk mengakses pendidikan tinggi.
Dengan adanya putusan MK ini, ruang fiskal (fiscal space) untuk sektor pendidikan diharapkan murni kembali untuk membenahi mutu SDM secara struktural, alih-alih tereduksi oleh program-program lintas sektor.
Di satu sisi, Program MBG diakui sebagai instrumen penting dalam kerangka investasi gizi dan kesehatan anak guna mendukung kualitas sumber daya manusia masa depan. Namun, instrumen kesejahteraan sosial semacam ini harus diletakkan pada pos anggaran perlindungan sosial atau kesehatan yang proporsional, bukan dengan cara “menumpang” pada pos wajib anggaran pendidikan.
Langkah hukum yang ditempuh oleh para pemohon—mulai dari yayasan pendidikan hingga elemen masyarakat sipil—membuktikan bahwa pengawasan publik terhadap produk legislasi anggaran (budgeting) sangat vital. Pemerintah dan DPR kini memiliki pekerjaan rumah (PR) besar untuk mendesain ulang arsitektur APBN ke depan agar kepatuhan terhadap konstitusi berjalan seiring dengan pencapaian target-target prioritas nasional.
Putusan MK ini pada akhirnya menjadi pengingat kolektif bahwa kebijakan sebesar apapun harus senantiasa berpijak pada kepastian hukum, keadilan distributif, dan keberpihakan yang utuh pada masa depan peradaban bangsa.
