PARIS — Gelombang demonstrasi besar kembali membanjiri jalanan kota Paris dan berbagai wilayah Prancis pada Oktober 2026. Bukan sekadar emosi sesaat, aksi protes massal ini merupakan puncaknya kejengkolan warga terhadap krisis ekonomi dan politik yang sudah menumpuk bertahun-tahun.
Lantas, apa sebenarnya yang membuat warga Negeri Mode ini berbondong-bondong turun ke jalan?
1. “Dompet Negara Bikin Elus Dada”
Usut punya usut, pemerintah Prancis memang sudah lama hidup di luar batas kemampuannya. Anggaran negara tercatat tak pernah surplus lagi sejak tahun 1974.
Pada tahun 2026, lembaga statistik nasional Prancis (INSEE) mencatat defisit anggaran membengkak hingga 5,4 persen dari PDB. Sementara itu, utang negara sudah menembus angka fantastis €3,60 triliun atau sekitar 119 persen dari PDB!
Beban bunga utang saja diproyeksikan melonjak dari €79,2 miliar pada tahun 2026 menjadi €91,2 miliar di tahun 2027 mendatang. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Prancis justru loyo—Banque de France bahkan memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 menjadi hanya sekitar 0,4 hingga 0,5 persen.
2. Beban Berat untuk Warga Biasa & Ketimpangan
Di tengah himpitan utang dan ekonomi yang merosot, pemerintah mengambil langkah penghematan anggaran (austerity). Namun, resep yang diambil dinilai sangat tidak adil oleh masyarakat.
Kebijakan pengetatan yang diterapkan antara lain:
-Pembekuan gaji pegawai negeri.
-Pemotongan belanja jaminan sosial.
-Kenaikan usia pensiun.
-Penurunan kualitas layanan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan transportasi.
Sebaliknya, anggaran militer dan pertahanan justru mendapat keistimewaan dan terbebas dari pemotongan. Hal ini memicu ketimpangan sosial yang makin kentara:
-10% rumah tangga teratas menguasai sekitar 48%–54% kekayaan nasional.
-50% warga lapisan bawah hanya menguasai kurang dari 7% kekayaan.
-Pengangguran anak muda (usia 15–24 tahun) berada di tingkat yang amat tinggi, yakni sekitar 21,1% hingga 21,5%.
Tak heran slogan “De l’argent pour l’école, pas pour la guerre” (Uang untuk sekolah, bukan untuk perang) bergema nyaring di sepanjang aksi unjuk rasa.
3. Sorotan Pendidikan & Pengelolaan Pajak yang Buruk
Keresahan mengenai alokasi anggaran juga dirasakan langsung oleh generasi muda. Dalam sebuah wawancara di lapangan, seorang pelajar Prancis menyoroti masalah pengelolaan anggaran pendidikan nasional:
“Perlu lebih banyak sumber daya dan anggaran untuk sistem pendidikan nasional. Masalahnya, pendidikan adalah salah satu pos pengeluaran terbesar pemerintah. Kita sudah membayar banyak pajak dan banyak uang dialokasikan ke sekolah-sekolah, tetapi uangnya dikelola dengan sangat buruk…” kata warga
Sistem pendidikan dianggap kekurangan fasilitas memadai bukan karena ketiadaan dana, melainkan karena tata kelola anggaran pemerintah yang dinilai tidak efektif.
4. Penolakan Terhadap Pejabat Tidak Kompeten & Tuntutan Reformasi
Kekesalan warga kian memuncak karena saluran politik formal dianggap tersumbat akibat penggunaan Pasal 49.3 (Article 49.3) untuk meloloskan UU anggaran tanpa pemungutan suara di parlemen.
Amarah publik pun merembet pada penolakan terhadap jajaran pejabat eksekutif yang dinilai tidak cakap. Pelajar tersebut menegaskan bahwa tuntutan massa sudah meluas ke ranah perombakan struktur pemerintahan:
“Tuntutan kami tidak hanya di tingkat SMA, ini masalah institusional. Jika kita bisa mereformasi pemerintah, tidak ada masalah. Kami tidak menginginkan Macron lagi, tidak menginginkan Le Cornu lagi, atau pejabat yang bahkan tidak bisa mengeja kata sederhana saat diminta dikte tapi mengaku sebagai kepala sistem sekolah. Dia harus keluar! Kami tidak menginginkan pemerintah berturut-turut yang tidak berguna. Sudah sangat lama Macron membuktikan kepada kita bahwa dia tidak kompeten. Kami menginginkan seseorang yang membawa perubahan. Sayap kiri yang melakukan terobosan baru akan menjadi hal paling menguntungkan bagi kaum muda.” terang seorang pelajar yg ikut demonstrasi.
Ketika lembaga resmi kehilangan fungsinya dalam menampung aspirasi dan pajak warga dianggap dikelola secara buruk, jalanan pun menjadi satu-satunya panggung tersisa bagi masyarakat untuk bersuara. Jika krisis ekonomi, ketimpangan, dan masalah kepemimpinan ini tidak diselesaikan secara adil, Prancis berisiko terus terjebak dalam gelombang protes yang tak kunjung usai.
