BOGOR — Serikat Buruh Maju Mandiri Kabupaten Bogor menyoroti keluhan masyarakat terkait kepesertaan BPJS Kesehatan yang tiba-tiba tidak aktif saat warga hendak mendapatkan pelayanan di puskesmas.
Keluhan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius, terutama karena sebagian warga mengaku sebelumnya masih dapat menggunakan kepesertaan BPJS untuk berobat, namun ketika kembali datang ke fasilitas kesehatan, status kepesertaannya sudah tidak aktif.
Selain persoalan BPJS Kesehatan, Serikat Buruh Maju Mandiri juga menyoroti perubahan status desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berdampak terhadap akses masyarakat terhadap sejumlah program bantuan sosial.
Kondisi tersebut disebut dirasakan oleh kelompok pekerja dengan penghasilan tidak tetap, seperti buruh harian lepas, pedagang kecil, petani, hingga tukang ojek pangkalan.
Mereka yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan, kini sebagian tidak lagi mendapat bantuan setelah status desil kesejahteraannya berubah.
Serikat Buruh Maju Mandiri menilai kondisi tersebut perlu ditelusuri secara terbuka agar perubahan data benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.
“Banyak masyarakat yang bekerja sebagai buruh harian lepas, berdagang, bertani, maupun tukang ojek pangkalan.
Penghasilan mereka tidak tetap. Ketika status desil berubah, mereka justru kehilangan akses bantuan, padahal kondisi ekonominya belum tentu berubah,” ujar perwakilan Serikat Buruh Maju Mandiri Kabupaten Bogor.
Menurutnya, persoalan data sosial ekonomi tidak semestinya hanya dilihat dari administrasi, tetapi perlu mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat, termasuk penghasilan, jumlah tanggungan keluarga, serta kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
Serikat Buruh Maju Mandiri juga mendorong pemerintah melakukan verifikasi dan pemutakhiran data secara berkala, terutama terhadap warga yang mengajukan keberatan karena merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan hasil pemeringkatan desil.
“Jangan sampai masyarakat yang memang membutuhkan justru terlewat hanya karena perubahan data.
Pemerintah perlu memastikan data benar-benar sesuai dengan kondisi warga di lapangan,” katanya.
Terkait kepesertaan BPJS Kesehatan, Serikat Buruh Maju Mandiri meminta adanya penjelasan yang mudah diakses masyarakat mengenai penyebab kepesertaan menjadi nonaktif serta mekanisme pengaktifannya kembali.
Mereka berharap persoalan tersebut tidak berhenti pada pendataan administratif, tetapi mendapat penyelesaian sehingga masyarakat tetap dapat memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan dan program perlindungan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
Serikat Buruh Maju Mandiri Kabupaten Bogor menegaskan, persoalan BPJS dan perubahan desil perlu menjadi perhatian pemerintah agar pekerja berpenghasilan tidak tetap dan masyarakat rentan tidak kehilangan hak layanan sosial akibat persoalan data.
