Ruang sipil kita sedang mengalami penyempitan yang kronis. Apa yang terjadi di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) belakangan ini—di mana diskusi yang menghadirkan pejabat negara berakhir dengan pembubaran oleh massa, merupakan pertanda bahwa narasi elit untuk memeoles kebijakan negara sudah tidak mempan lagi. Sekalipun dilakukan oleh mantan aktivis yang dulu vokal pada kekuasaan.
Terjadinya gelombang teror, doxing, dan intimidasi terhadap Ketua BEM UGM Tiyo Ardiyanto sna banyak aktivis lainnya seperti Andee Yunus dll —bukanlah sekadar insiden biasa. Ini adalah miniatur dari wajah demokrasi Indonesia yang sedang sakit.
Ketegangan di UGM menjadi cermin betapa “etika” dan “kesantunan” kini telah dijadikan senjata tajam oleh kekuasaan untuk membungkam nalar kritis. Ketika mahasiswa menyuarakan kebenaran dengan bahasa satir dan tajam, mereka dituduh nir-etika dan tidak sopan. Terlebih yang menuduh merupakan narapidana korupsi sna oejabat arogan. Namun, di saat yang sama, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terang-terangan dilakukan oleh para elit penyelenggara negara justru dianggap sebagai “kewajaran” politik. Ini adalah standar ganda yang busuk.
Sejarah yang Berulang: Divide et Impera Modern
Narasi yang dibangun oleh para pendengung (buzzer) dan influencer pro-kekuasaan bukanlah upaya untuk berdialog. Itu adalah taktik kolonial Divide et Impera (pecah belah dan kuasai) yang didaur ulang ke dalam algoritma digital. Membenturkan kelompok mahasiswa dengan massa tandingan, menciptakan polarisasi horizontal, serta menyebarkan ketakutan melalui doxing adalah upaya sistematis untuk memecah solidaritas rakyat.
Tujuannya satu: menciptakan keterbelahan agar perhatian publik teralih dari substansi persoalan—yakni buruknya tata kelola negara—menuju perdebatan kusir soal diksi dan sopan santun. Penguasa tidak lagi perlu turun tangan langsung; cukup dengan memobilisasi narasi dan aksi tandingan, mereka bisa duduk nyaman di singgasana sambil melihat rakyatnya saling menghancurkan. Pengalaman politik Indonesia sudah akut terjadi dengan adanya relawan politik yang dibangun diatas fanaiste personal tanpa kesadaran politik yang rasional.
Alarm Bahaya
Apa yang menimpa Tiyo Ardiyanto bukan peristiwa tunggal. Kita melihat pola yang serupa pada berbagai kasus intimidasi aktivis dan akademisi:
• Intimidasi terhadap Akademisi: Ingatlah bagaimana para akademisi yang kritis terhadap kebijakan pemerintah sering kali menjadi target serangan narasi “akademisi pesanan” atau dipersekusi secara digital setelah mengeluarkan kritik ilmiah.
• Kriminalisasi UU ITE: Penggunaan pasal-pasal karet dalam UU ITE masih menjadi momok utama yang terus menghantui siapa pun yang vokal mengkritik kebijakan publik, seolah-olah kritik adalah kejahatan, bukan hak konstitusional.
• Mobilisasi Massa Tandingan: Fenomena aksi tandingan dalam demonstrasi atau diskusi kritis, yang sering kali melibatkan kelompok-kelompok yang dimobilisasi secara terorganisir untuk memecah suara mahasiswa, telah menjadi pola berulang yang nyata-nyata memicu potensi konflik horizontal.
Menolak Bungkam
Presiden dan jajaran elitnya mestinya menjadi teladan dalam berdemokrasi, bukan justru mempertontonkan gaya komunikasi yang mengejek, menyepelekan, dan arogan—seperti gestur yang merendahkan akademisi atau penggunaan diksi yang tidak substansial. Ketika negara merespons kritik dengan teror, negara sejatinya sedang mengakui kelemahannya sendiri.
Kita harus menarik garis tegas: Substansi kritik adalah nyawa demokrasi.
Mahasiswa, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat sipil tidak boleh terjebak dalam perdebatan mengenai “gaya” atau “kesantunan”. Fokus kita tetap pada perilaku penyelenggara negara yang merugikan rakyat. Kita tidak boleh membiarkan taktik adu domba kolonial ini mematikan nalar kita. Jika kita terpecah, mereka menang. Jika kita bersatu, narasi-narasi buatan itu akan runtuh dengan sendirinya.
Saatnya mengembalikan politik ke jalurnya: sebagai alat untuk melayani rakyat, bukan alat untuk melanggengkan kekuasaan melalui pembungkaman.***
Ingat pelatah :
Setiap penindasan akan melahirkan perlawanan!
Semakin ditindas, semakin melawan!
