Rapelan PJLP Sudah Cair, SBJ Mandiri: Angkat Jadi Pekerja Tetap

Rapelan PJLP Sudah Cair, SBJ Mandiri: Angkat Jadi Pekerja Tetap
Bagikan :


JAKARTA- Serikat Buruh Jakarta Mandiri (SBJ Mandiri) mengonfirmasi bahwa hak selisih kenaikan upah (rapelan UMP) bagi ribuan pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di seluruh jajaran SKPD, Suku Dinas, Kecamatan, hingga Kelurahan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta telah dicairkan secara menyeluruh.
Pencairan ini terjadi pasca-ultimatum dan pengawalan ketat yang dilayangkan SBJM melalui Pernyataan Sikap Nomor: 001/PS/SBJM/XI/2026 pada awal November lalu. SBJ Mandiri mengapresiasi langkah korektif yang akhirnya diambil oleh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menuntaskan hak upah para pekerja di lapangan.

“Cairnya rapelan UMP ini membuktikan bahwa ketika buruh bersatu dan bersuara lantang, birokrasi tidak bisa lagi menahan hak pekerja. Namun, perjuangan kami tidak berhenti pada sekadar pencairan rapelan atau gaji bulanan yang sempat tersendat,” tegas Ketua  Serikat Buruh Jakarta Mandiri di Jakarta beberapa waktu lalu.


Menuntut Perubahan Status: Hapus Skema Pengadaan Jasa untuk Manusia

SBJ Mandiri menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran upah dan rapelan yang berulang setiap tahun merupakan gejala dari masalah struktural yang lebih besar, yakni cacatnya status hubungan kerja PJLP. Selama ini, Pemprov DKI Jakarta merekrut puluhan ribu pekerja PJLP menggunakan skema Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dengan kontrak tahunan yang terus diperpanjang.


Menurut SBJ Mandiri, skema PBJ untuk pekerjaan operasional pemerintahan yang bersifat tetap, rutin, dan terus-menerus—seperti petugas kebersihan, sumber daya air, pertamanan, hingga penanggulangan kebakaran—sudah tidak relevan dan bertentangan dengan konstitusi serta rezim hukum ketenagakerjaan terbaru.


“Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026 lalu, mandat konstitusi semakin tegas: setiap pekerjaan yang bersifat terus-menerus dan tidak selesai dalam waktu tertentu wajib berstatus sebagai pekerja tetap, bukan dikontrak seumur hidup atau diperlakukan seperti barang dan jasa dalam tender pengadaan,” lanjut Ketua Umum SBJ Mandiri

Baca Juga  Bedah Politik Ekonomi Sagu: Ade Indriani Zuchri Raih Gelar Doktor di Universitas Nasional

Atas dasar tersebut, Serikat Buruh Jakarta Mandiri menyampaikan tiga tuntutan lanjutan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan DPRD DKI Jakarta:

Audit dan Evaluasi Birokrasi Keuangan: Mendesak Gubernur DKI Jakarta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alur pencairan anggaran di BPKD dan seluruh SKPD agar insiden penahanan hak upah dan rapelan PJLP tidak pernah terulang kembali di masa mendatang.

Hentikan Skema Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk Tenaga Kerja: Meminta Pemprov DKI Jakarta menghentikan praktik penempatan pekerja operasional rutin ke dalam mekanisme kontrak PBJ yang mereduksi martabat manusia menjadi komoditas jasa dan meniadakan jaminan kepastian kerja (job security).

Transisi Pengangkatan Menjadi Pekerja Tetap: Mendesak Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI menyusun peta jalan (roadmap) regulasi daerah untuk mengalihkan status seluruh PJLP yang mengerjakan fungsi layanan publik terus-menerus menjadi pekerja tetap di lingkungan pemerintah daerah, selaras dengan semangat perlindungan kerja dalam UUD 1945 dan UU No. 27 Tahun 2026. 

“Jakarta berdiri tegak setiap hari karena keringat para PJLP. Pada umur 500 tahun ini, sudah saatnya negara berhenti memperlakukan mereka sebagai pekerja kontrak tahunan tanpa kepastian masa depan. Kemenangan rapelan hari ini adalah pijakan awal kami untuk merebut status pekerja tetap,” tutup Ketua SBJ Mandiri.

Bagikan :

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *