Keputusan Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 11–12 November 2026 menandai babak baru dalam sejarah politik nasional. Peristiwa ini tidak hanya mengakhiri polemik berkepanjangan seputar keabsahan administratif syarat pencalonannya, tetapi juga menjadi cermin bagi kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia.
Dalam pernyataan resminya, Gibran menyebut keputusan tersebut sebagai langkah pribadi demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar, sementara Presiden Prabowo mengapresiasinya sebagai sikap kesatria untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Namun, dari sudut pandang ilmu politik dan hukum tata negara, pengunduran diri ini sulit dilepaskan dari akar persoalan yang mengiringi pencalonannya sejak awal.
Biaya Mahal Legalisme Otokratis
Sejumlah pengamat politik dan pakar hukum tata negara, sebagaimana banyak diulas oleh kalangan media maupun media sosial, menilai perjalanan politik ini sebagai pelajaran mahal mengenai ketegangan antara legalitas prosedural dan legitimasi substantif. Dalam kajian demokrasi kontemporer yang dipopulerkan oleh Steven Levitsky, Daniel Ziblatt, dan Kim Lane Scheppele, fenomena pemanfaatan lembaga peradilan untuk melonggarkan aturan main demi kepentingan elektoral sering disebut sebagai autocratic legalism (legalisme otokratis).
Ketika pintu pencalonan dibuka melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menuai kontroversi etik, proses tersebut memang sah secara prosedural. Namun, jalan pintas konstitusional melahirkan defisit legitimasi sejak hari pertama pemerintahan berjalan. Akibatnya, posisi Wakil Presiden menjadi sangat rentan secara politik. Begitu pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan terjadi menyusul putusan MK dan Mahkamah Agung, krisis legitimasi pun memuncak dan memicu usulan hak menyatakan pendapat pemakzulan dari 120 anggota DPR lintas fraksi.
Konflik Elite Laten dan Rakyat yang Terpinggirkan
Lebih jauh lagi, rangkaian peristiwa ini memperlihatkan rapuhnya fondasi sistem politik yang lahir dari proses yang dianggap publik sarat akan kompromi transaksional. Dalam perspektif politik kartel dan patronase yang kerap digunakan para ilmuwan politik untuk membedah koalisi di Indonesia, persatuan yang dibangun di atas pembagian akses kekuasaan—alih-alih kesamaan visi ideologis—selalu menyimpan konflik elite yang laten.
Solidaritas koalisi semacam itu bersifat cair dan kalkulatif. Ketika seorang aktor politik dinilai mulai menjadi beban (political liability) yang mengancam stabilitas bersama, dukungan politik dapat menguap dengan cepat. Ironisnya, selama drama politik ini berlangsung, energi negara, ruang publik, serta waktu kerja lembaga legislatif dan yudikatif tersedot habis untuk mengurus manuver dan penyelamatan posisi elite. Di titik inilah rakyat menjadi pihak yang paling dirugikan, karena agenda kebijakan yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak—seperti penciptaan lapangan kerja, stabilitas harga pangan, serta perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan—terpinggirkan oleh hiruk-pikuk perebutan dan pertahanan kekuasaan.
Menjaga Fokus pada Agenda Kerakyatan
Kini, setelah kursi Wakil Presiden kosong dan mekanisme konstitusional pengisian jabatan di MPR mulai bergulir, pertanyaan terpentingnya bukanlah sekadar siapa figur pengganti yang akan dipilih oleh Presiden dan parlemen. Pertanyaan yang jauh lebih mendesak adalah: pelajaran apa yang dipetik oleh sistem politik kita?
Jika proses suksesi di tingkat elite kembali hanya menjadi ajang transaksi baru tanpa pembenahan institusional, krisis serupa hanya tinggal menunggu waktu untuk terulang. Di tengah situasi politik yang dinamis ini, kelompok oposisi, masyarakat sipil, dan publik luas dituntut untuk tetap jernih dan tidak terpancing masuk ke dalam pusaran konflik antar-elite.
Terlibat terlalu jauh dalam pertarungan faksi kekuasaan hanya akan mengalihkan perhatian dari tugas utama mengawal jalannya pemerintahan. Kekuatan penyeimbang dan masyarakat harus tetap berfokus pada isu-isu kerakyatan yang nyata: memastikan anggaran negara berpihak pada publik, mengawasi daya beli masyarakat, menegakkan supremasi hukum yang adil, serta mendorong reformasi lembaga peradilan dan kepemiluan agar aturan konstitusi tidak lagi mudah ditekuk demi kepentingan jangka pendek.
Gibran telah mundur, dan babaknya di kursi Wakil Presiden telah ditutup. Namun, pekerjaan rumah terbesar bangsa ini masih terbentang di depan mata: mengembalikan politik dari sekadar panggung transaksi elite menjadi instrumen sejati bagi kesejahteraan rakyat.
