MAKNewsdotcom, JAKARTA – Bulan Mei yang lazim dirayakan sebagai bulan kemenangan buruh sedunia, kini dihadapkan pada realitas industri yang kian terjepit. Di tengah ancaman deindustrialisasi dan ketidakpastian geopolitik global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, gerakan buruh Indonesia didorong untuk melakukan lompatan paradigma: dari sekadar menuntut upah menjadi pemilik alat produksi melalui kepemilikan saham.
Gagasan ini mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Saham dan Tripartit Bagi Kesejahteraan Buruh” yang diselenggarakan oleh Agenda 45 di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (4/5/2026). Diskusi menampilkan Ilhamsyah (Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia/KPBI) dan Warsito Ellwein (Agenda 45) sebagai pembicara dan dipandu oleh Lukman Hakim dari Labor Institute. Dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari pemerhati pemberdayaan masyarakat, aktivis serikat buruh, hingga intelektual muda serta aktivis buruh.
Diskusi kali ini terasa berbeda dengan hadirnya para pemimpin gerakan buruh yang kini menduduki posisi strategis di struktur negara. Selain Ilhamsyah, Ketua Umum KPBI yang saat ini menjabat sebagai Komisaris BUMN PT Pelindo, hadir pula Dominggus Oktavianus. pimpinan FNPBI tersebut kini dipercaya mengemban amanah sebagai Komisaris BUMN PT Pupuk Kujang.
Bagi Web Warrow, salah satu peserta diskusi, kehadiran para aktivis di jajaran komisaris BUMN ini dipandang sebagai sinyalemen penting bagi upaya “infiltrasi” kepentingan buruh dalam kebijakan negara, sekaligus menjadi jembatan praktis bagi wacana kepemilikan saham buruh di sektor strategis.
Dalam pengantarnya, penyelenggara menyoroti rutinitas tahunan aksi buruh yang masih terjebak pada isu “normatif” seperti penyesuaian upah tahunan. Padahal, efektivitas perjuangan ini mulai goyah akibat fenomena deindustrialisasi dan pelemahan posisi tawar buruh di hadapan menyempitnya lapangan kerja formal.
“Invasi Amerika-Israel terhadap Iran telah mengganggu distribusi energi dunia, yang secara langsung mengancam industri dalam negeri. Buruh tidak bisa lagi hanya meminta upah jika industri itu sendiri sedang terancam,” ungkap pengatar tersebut.
Realitas Pahit: Union Density Hanya 3%
Ilhamsyah memaparkan angka yang cukup brutal bagi masa depan gerakan. Dari 160 juta angkatan kerja, hanya sekitar 3% hingga 4% yang berserikat. Rendahnya angka pengorganisiran ini membuat posisi tawar buruh lemah di hadapan pengusaha maupun penguasa. Target meningkatkan union density hingga 30% menjadi syarat mutlak agar suara buruh memiliki bobot politik yang nyata. Sehingga ide kepemilikan saham juga dapat didorong dengan lebih kuat.
Saham Buruh: Solusi atau Ilusi?
Para pembicara sepakat bahwa kepemilikan saham dapat menjadi jalan menuju kedaulatan ekonomi. Namun, transisi ini memerlukan prasyarat ketat:
- Dukungan Regulasi: Pemerintah harus menciptakan payung hukum bagi kepemilikan saham kolektif.
- Struktur Kolektif: Saham dikelola melalui institusi seperti koperasi atau serikat untuk menjaga stabilitas kepemilikan.
- Mitigasi Rente: Mekanisme pengawasan internal untuk mencegah elit serikat memanfaatkan posisi kepemilikan saham demi keuntungan pribadi.
Ilhamsyah menerangkan bahwa dalam rangka memperkuat pengorganisiran buruh, gerakan buruh didorong untuk tidak lagi alergi pada sektor-sektor “frontier” seperti Pertambangan, Jasa Keuangan, serta Transportasi dan Pelabuhan sebagai simpul utama rantai pasok global.
Sementara itu Warsito Ellwein menyoroti bahwa reformasi tripartit harus diarahkan pada pembagian kekuasaan (power sharing) yang nyata. Strategi cerdas ke depan adalah mendesak negara hadir menyubsidi pengeluaran riil buruh (perumahan, kesehatan, pendidikan) untuk menurunkan beban hidup tanpa harus memicu gejolak biaya produksi.
Perjuangan ini bukan lagi sekadar mimpi di atas kertas. Dengan penguatan organisasi dan integritas para kader yang kini duduk di posisi strategis, visi buruh sebagai pemilik sah alat produksi menjadi agenda yang kian realistis untuk diperjuangkan.***
