JAKARTA — Persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023–2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta mengungkap fakta mengejutkan. Kasus yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai terdakwa ini diperkirakan telah merugikan keuangan negara hingga Rp62 miliar.
Dalam persidangan yang berlangsung pada Selasa (8 September) hingga Rabu dini hari, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dokumen catatan estimasi pembagian kuota haji khusus yang melibatkan sejumlah lembaga negara, organisasi keagamaan, hingga oknum perantara.
Fakta ini diungkap melalui kesaksian Ridwan Kurniawan, mantan tenaga honorer Kementerian Agama (Kemenag). Di hadapan Majelis Hakim, Ridwan mengaku mengetik sendiri dokumen estimasi pembagian kuota tersebut bersama Abdul Muhyi (mantan Kasie Pendaftaran Haji Khusus Kemenag).
Meskipun saksi menjelaskan bahwa daftar tersebut masih berupa catatan estimasi dan bukan daftar jemaah yang dipastikan berangkat, jalur kuota khusus ini diduga kuat menjadi sumber transaksi fee percepatan keberangkatan.
Rincian Pembagian “Jatah” Kuota Haji Khusus
Berdasarkan dokumen yang dibongkar oleh Jaksa KPK di persidangan, berikut adalah rincian angka estimasi pembagian kuota haji khusus:
– Nahdlatul Ulama (NU): 1.900 kuota
– Makelaran (Perantara): 1.000 kuota
– Rizki Visa: 500 kuota
– Badan Intelijen Negara (BIN): 200 kuota
– DPR RI: 200 kuota
– Paragus: 200 kuota
Dalam sisang itu hakim bahkan kaget karena muncul nama lembaga seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dalam catatan alokasi kuota haji tersebut. Hakim secara langsung mencecar saksi mengenai maksud pencantuman angka 200 kuota untuk BIN serta siapa saja oknum yang dimaksud. Namun, Ridwan Kurniawan mengaku tidak dapat menjelaskan secara detail nama-nama atau anggota spesifik yang terlibat dalam catatan tersebut.
Ungkapnya dokumen estimasi ini mempertegas dugaan adanya praktik komersialisasi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan kuota haji tambahan. Publik kini menantikan langkah tegas KPK dan Pengadilan Tipikor untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat demi mengembalikan keadilan bagi para calon jemaah haji yang telah bertahun-tahun mengantre secara sah.***
