“Kita ga pernah liat separah ini. Semua rebutan dan banyak yang jadi makelar, jual mahal eceran.”
Kalimat itu bukan ringkasan dari sebuah laporan. Itu kesaksian warga Bali yang mengalami langsung satu dari krisis BBM terburuk yang pernah melanda pulau ini. Selama hampir dua pekan penuh, Oktober 2026 mengajarkan bahwa pulau yang menerima jutaan wisatawan setiap tahun pun bisa kehabisan bensin, dan bahwa kepanikan kolektif bisa mengubah cara orang-orang memperlakukan satu sama lain dengan sangat cepat.
Bagaimana Krisisnya Bermula
Senin, 12 Oktober 2026. Antrean kendaraan mulai mengular di SPBU-SPBU di seluruh Bali. Di Jembrana dan Negara, lima SPBU sekaligus kehabisan stok Pertalite dan Pertamax. Di beberapa titik, antrean kendaraan mencapai tiga kilometer, menutup ruas jalan dan memaksa aparat Satpol PP turun ke lapangan untuk menjaga ketertiban.
Penyebab resminya, menurut Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman, bukan karena stok BBM nasional menipis, melainkan karena keterlambatan kapal pengangkut yang seharusnya sudah sandar di Terminal Manggis dan Terminal Sanggaran. Bali adalah pulau, dan seluruh pasokan BBM-nya bergantung pada jalur laut. Ketika jadwal kapal meleset, tidak ada jalur darat alternatif dari Jawa yang bisa menggantikan. Satu keterlambatan di laut langsung terasa di setiap SPBU di seluruh pulau.
Faktor kedua yang memperburuk adalah panic buying. Begitu berita antrean menyebar, warga yang tangkinya masih setengah penuh pun segera ikut mengisi. Stok yang tersisa di SPBU-SPBU yang belum kehabisan terkuras lebih cepat. Lingkaran panik berputar sendiri.
Yang Terjadi di Jalanan
Selasa dan Rabu, kondisi semakin parah. Warga di Jembrana rela menginap di pelataran SPBU yang sudah kehabisan stok, menunggu kiriman kapal yang belum pasti datang kapan. Satu warga bernama Putu Winarta menceritakan alasannya: kendaraannya sudah benar-benar kehabisan bensin dan tidak bisa jalan, sehingga tinggal di SPBU menjadi satu-satunya pilihan.
Bersamaan dengan itu, praktik penjualan BBM eceran dengan harga selangit meledak. Seseorang berseragam ojek online viral di media sosial setelah diduga menjual bensin kepada wisatawan asing seharga Rp200 ribu per 1,5 liter. Penjual eceran lain ditemukan aktif di TikTok, Facebook, dan Threads, menawarkan Pertalite di kisaran Rp100 ribu per botol. Polda Bali akhirnya menangkap tujuh pelaku pada 16 Oktober 2026 dan mengancam denda hingga Rp60 miliar, tapi praktik serupa sudah terlanjur menyebar luas.
Seluruh itu yang membuat kesaksian warga lokal terasa tepat: ini bukan sekadar antrean panjang. Ini situasi di mana kepercayaan sosial mulai retak, dan sebagian orang memilih mengambil keuntungan dari tetangga yang kesulitan.
Gubernur Bali Wayan Koster pada 13 Oktober bahkan sempat menerapkan kebijakan WFH bagi ASN dan pembelajaran daring bagi sekolah-sekolah, sebagian untuk mengurangi beban lalu lintas di sekitar SPBU yang sudah sesak.
Respons Darurat: Ganjil Genap dan TNI di Pompa Bensin
Pada 16 Oktober, pemerintah mulai bergerak lebih serius. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memerintahkan penambahan tujuh kapal tanker. Pertamina menambah total pasokan 48 juta liter Pertalite melalui pengiriman bertahap sejak 7 hingga 17 Oktober 2026, dengan kapal-kapal merapat di Terminal Manggis dan Terminal Sanggaran.
Yang paling tidak biasa adalah pemandangan di SPBU: prajurit TNI dari Kodam IX/Udayana berdiri di samping operator resmi, membantu mengisi BBM dan menjaga ketertiban. Kolonel Inf Amrizal menyebutnya sebagai langkah mendukung keamanan selama distribusi darurat.
Pada 17 Oktober, Gubernur Koster menerapkan sistem ganjil genap berdasarkan Surat Gubernur Bali No.B.21.500.1/16673/V/DISNAKER.ESDM. Kendaraan dengan pelat nomor berakhiran angka ganjil hanya boleh mengisi pada hari bernomor ganjil, dan sebaliknya. Pengisian juga dibatasi maksimal 20 liter untuk kendaraan roda empat dan 3 liter untuk roda dua. Sebanyak 66 SPBU di Denpasar dan Badung dioperasikan 24 jam.
Hasilnya terasa hampir seketika. Di hari pertama, antrean mulai terurai. Di hari kedua, laporan dari hampir seluruh SPBU di Bali menunjukkan perbaikan signifikan. Bahlil menyatakan distribusi kembali normal pada 19 Oktober, meski Gubernur Koster memilih memperpanjang kebijakan ganjil genap hingga 23 Oktober 2026, dengan evaluasi berkala.
Pertanyaan yang Tidak Ikut Selesai
Versi resmi pemerintah menyebut ini murni masalah distribusi, bukan kelangkaan stok nasional. Ombudsman tidak sependapat sepenuhnya: mereka mencatat krisis distribusi BBM menyentuh 11 provinsi secara bersamaan dan menyerukan evaluasi menyeluruh. IESR, lembaga kajian energi, mempertanyakan lebih jauh mengapa hal yang sama terus berulang. Ketahanan pasokan energi Indonesia untuk wilayah kepulauan seperti Bali, yang sepenuhnya bergantung pada distribusi laut, tidak pernah benar-benar dibenahi meski masalah serupa sudah muncul berkali-kali sebelumnya.
Untuk warga Bali yang mengantri berjam-jam, yang menginap di pelataran SPBU, atau yang terpaksa membeli bensin eceran tiga kali harga normal dari orang yang memanfaatkan situasi, argumen teknis tentang jadwal kapal terasa tidak cukup. Yang mereka ingat adalah betapa cepatnya sebuah pulau yang tampak makmur bisa merasa sangat rapuh, dan betapa cepat pula sebagian dari mereka berubah dari tetangga menjadi makelar.
Artikel ini mengacu pada data dari detikBali, CNN Indonesia, GridOto, Okezone, iNews, Katadata, Investor Trust, InfoPublik, dan BCA Sekuritas per Oktober 2026.
