Dana Pesangon Buruh Bukan Modal Investasi Negara

Dana Pesangon Buruh Bukan Modal Investasi Negara
Bagikan :


Oleh: Lukman Hakim
Direktur Eksekutif Labor Institute Indonesia


Beredarnya kabar mengenai rencana kewajiban pengusaha menyetorkan Dana Cadangan Pesangon (DCP) untuk dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sempat memicu kegaduhan di kalangan pekerja dan dunia usaha. Kementerian Ketenagakerjaan maupun pihak Danantara memang telah membantah isu tersebut dan melabelinya sebagai kabar bohong. Pemerintah menegaskan belum menunjuk lembaga mana pun karena Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan

Ketenagakerjaan masih dalam tahap perumusan.
Namun, bantahan resmi saja tidak cukup untuk meredakan kekhawatiran publik. Munculnya spekulasi tersebut justru menjadi alarm keras bagi perumusan regulasi turunan Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026. Pasal ini memang mewajibkan pengusaha menyisihkan Dana Cadangan Pesangon yang dikelola oleh lembaga pemerintah dengan masa transisi hingga Oktober 2027. Selama frasa “lembaga pemerintah” dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) belum dikunci secara eksplisit, celah penarikan dana hak normatif buruh ke dalam kantong investasi negara akan selalu terbuka.

Secara konstitusional maupun prinsip tata kelola keuangan, menyerahkan pengelolaan Dana Cadangan Pesangon kepada badan pengelola investasi negara seperti Danantara adalah langkah yang keliru dan berisiko tinggi. Terdapat dua alasan mendasar mengapa dana pesangon tidak boleh dicampuradukkan dengan mesin investasi korporasi negara.

Pertama, benturan mandat hukum dan filosofi jaminan sosial.

Dana pesangon bukanlah dana menganggur (idle fund) milik negara, melainkan hak normatif pekerja dan bagian integral dari jaring pengaman sosial (social safety net) ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam sistem ketatanegaraan kita, amanat perlindungan sosial tenaga kerja memiliki rumah konstitusional yang jelas, yakni melalui sistem jaminan sosial yang diselenggarakan secara nirlaba, hati-hati, dan akuntabel.

Baca Juga  Koperasi Desa Merah Putih Jangan Bernasib Seperti KUD

Di sisi lain, Danantara dibentuk sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) yang bertugas mengonsolidasikan aset BUMN dan memacu pertumbuhan ekonomi melalui investasi strategis skala besar. Orientasi utamanya adalah imbal hasil komersial (commercial return) dan ekspansi kapital. Memasukkan dana cadangan pesangon ke dalam entitas investasi semacam ini akan menciptakan konflik kepentingan (conflict of interest) yang serius. Akan selalu ada godaan fiskal untuk menggunakan dana pekerja guna menambal pembiayaan proyek infrastruktur atau kebutuhan likuiditas BUMN yang belum tentu layak secara komersial.

Kedua, ketidakcocokan profil risiko dan likuiditas (liquidity mismatch).

Dalam manajemen aset dan liabilitas, karakter sumber dana menentukan ke mana uang tersebut boleh ditempatkan. PHK adalah peristiwa yang tidak terduga dan kerap terjadi secara massal saat ekonomi melambat atau industri mengalami kontraksi (counter-cyclical). Artinya, Dana Cadangan Pesangon menuntut tingkat likuiditas yang sangat tinggi. Begitu seorang buruh terkena PHK, dana tersebut harus siap dicairkan dalam hitungan hari kerja tanpa mengalami penyusutan nilai pokok.

Sebaliknya, portofolio investasi badan pengelola investasi negara umumnya bersifat jangka panjang, berisiko tinggi, dan tidak likuid (illiquid), seperti penyertaan modal proyek hilirisasi atau pembangunan infrastruktur berjangka sepuluh hingga dua puluh tahun. Jika dana pesangon terikat pada aset-aset jangka panjang tersebut, risiko terburuknya adalah gagal bayar likuiditas (liquidity crunch) ketika gelombang PHK terjadi bersamaan. Buruh yang baru saja kehilangan pekerjaan justru terancam harus mengantre pencairan haknya karena dananya sedang tertanam di proyek negara.

Selain dua persoalan fundamental tersebut, tata kelola badan investasi korporasi tidak dirancang dengan mekanisme pengawasan tripartit. Buruh dan pengusaha tidak memiliki representasi langsung di dalamnya, berbeda dengan lembaga jaminan sosial yang memiliki Dewan Pengawas dari unsur serikat pekerja dan asosiasi pengusaha.

Baca Juga  FNPBI Ingatkan Menaker: Kebijakan WFA Lebaran Jangan Jadi Celah Manipulasi Hak Buruh

Oleh karena itu, pemerintah dan DPR harus memastikan RPP Pelaksana UU Nomor 27 Tahun 2026 menunjuk BPJS Ketenagakerjaan secara tegas sebagai pengelola tunggal Dana Cadangan Pesangon.

Penunjukan BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar soal kepatuhan pada mandat UU SJSN dan UU BPJS, melainkan juga soal efisiensi dan keamanan sistem. BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki infrastruktur database kepesertaan pekerja, rekam jejak upah, kanal penyetoran iuran dari perusahaan, hingga sistem verifikasi klaim PHK yang sudah terintegrasi melalui program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Menyatukan pengelolaan DCP di BPJS Ketenagakerjaan akan memangkas biaya kepatuhan administrasi bagi pengusaha sekaligus memudahkan pencairan satu pintu bagi pekerja.

Tentu saja, penunjukan BPJS Ketenagakerjaan harus disertai rambu pengamanan yang ketat dalam Peraturan Pemerintah. Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon wajib menggunakan skema rekening terpisah (segregated account) yang tercatat secara individual atas nama pekerja dan perusahaan, terpisah dari aset badan maupun dana program lainnya. Regulasi juga harus membatasi penempatan investasinya—minimal 80 hingga 90 persen pada instrumen superlikuid dan berisiko rendah seperti Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan deposito perbankan pelat merah—serta menetapkan standar waktu pencairan maksimal tujuh hari kerja setelah status PHK berkekuatan hukum tetap.

Tujuan awal pembentukan Dana Cadangan Pesangon sangat mulia, yakni mengakhiri tragedi klasik buruh yang gagal menerima pesangon karena perusahaan pailit atau kabur. Jangan sampai tujuan mulia tersebut justru tergelincir akibat salah kamar dalam menunjuk pengelolanya. Negara wajib hadir melindungi kepastian hak buruh, bukan menjadikan dana pesangon mereka sebagai instrumen spekulasi investasi pembangunan.

Bagikan :

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *