Ada sebuah analogi yang sudah begitu sering diulang sehingga hampir terasa klise: jika kamu menaruh katak ke dalam air mendidih, ia akan langsung melompat keluar. Tapi jika kamu menaruhnya dalam air dingin lalu memanaskannya perlahan, ia tidak akan merasakan bahaya sampai terlambat untuk bereaksi. Ilmuwan sudah lama membantah akurasi biologisnya, tapi sebagai metafora tentang bagaimana manusia merespons perubahan bertahap, ia tetap sangat hidup.
Indonesia pada 2025-2026 adalah sebuah ruang yang layak untuk memeriksa analogi itu secara serius.
Air yang Sudah Lama Dipanaskan
Penting untuk tidak membingkai ini seolah semuanya dimulai dari satu titik tertentu. Proses yang sedang terjadi sudah berlangsung jauh sebelum pemerintahan saat ini. Dalam satu dekade terakhir, Indonesia menyaksikan erosi norma-norma demokratis yang ditandai oleh melemahnya independensi peradilan dan supremasi hukum, penyempitan ruang sipil secara sistematis, pembungkaman suara-suara kritis di media dan masyarakat sipil, serta perluasan kepentingan oligarki.
Angkanya konsisten dan berjalan ke satu arah. Mengacu pada laporan 2025 dari The Economist Intelligence Unit, indeks demokrasi Indonesia untuk 2024 kembali menurun dibanding 2023, menempatkan Indonesia dalam kategori flawed democracy dengan skor 6,44 dari skala tertinggi 10, di posisi ke-59 dari 167 negara Ini bukan penurunan tunggal yang dramatis, melainkan penurunan yang konsisten selama satu dekade.
Perubahan yang Datang Satu per Satu
Yang membuat analogi katak relevan bukan satu kebijakan tunggal, melainkan kumulasi dari kebijakan-kebijakan yang masing-masing bisa dirasionalisasikan secara terpisah, tapi membentuk pola yang berbeda ketika dilihat bersama.
Revisi UU TNI yang disahkan DPR pada 20 Maret 2025 dan segera ditandatangani Presiden menjadi salah satu titik paling kontroversial. Dalam UU TNI yang baru, terdapat sejumlah perubahan mencakup kedudukan TNI, perluasan pos jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit aktif, penambahan usia pensiun prajurit, dan perluasan wewenang TNI. Sejumlah kalangan, termasuk mahasiswa, menilai hal ini merupakan upaya meregresi demokrasi dengan cara menghidupkan kembali dwifungsi TNI.
Koalisi masyarakat sipil yang menentang revisi ini tidak kecil.Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, yang terdiri dari Imparsial, YLBHI, KontraS, PBHI Nasional, Amnesty International Indonesia, ELSAM, Human Rights Working Group, WALHI, SETARA Institute, dan sejumlah LBH dari berbagai kota, menilai usulan perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit TNI aktif sebagai isu yang sangat kontroversial karena berpotensi mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil.
Narasi yang dibangun untuk merespons kritik ini berjalan dengan cara yang khas: setiap langkah dideskripsikan sebagai teknis, administratif, atau darurat. Tidak ada satu momen tunggal yang terasa seperti pembalikan besar. Yang ada adalah serangkaian langkah kecil, masing-masing dengan justifikasinya sendiri.
Mengapa Orang Tidak Melompat
Di sinilah analogi katak mendapat dimensinya yang paling relevan secara psikologis. Riset tentang learned helplessness dan adaptasi terhadap stres kronis menunjukkan bahwa otak manusia sangat buruk dalam mendeteksi perubahan gradual. Kita mengkalibrasi ulang ambang normal kita terus-menerus, sehingga apa yang terasa mengejutkan dua tahun lalu kini terasa biasa.
Ada juga faktor struktural yang memperlemah respons. Laporan lembaga survei menunjukkan indeks demokrasi Indonesia pada 2025 stagnan bahkan cenderung menurun, dengan salah satu penyebabnya adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap DPR dan partai politik, serta fenomena politik uang yang semakin memperburuk citra demokrasi. Ketika institusi yang seharusnya menjadi saluran protes sudah tidak dipercaya, energi perlawanan sering tidak menemukan titik kumpul yang efektif.
Penelitian terbaru dalam Asian Review of Political Economy mengungkap bahwa rekayasa konstitusional memungkinkan suksesi keluarga meski ada persyaratan usia, koordinasi terkoordinasi berhasil mencapai 81% kontrol parlemen, dan operasi digital komprehensif menggunakan sumber daya pemerintah senilai 90 miliar rupiah. Kontrol yang meluas atas jalur-jalur formal ini adalah salah satu alasan mengapa respons terhadap perubahan menjadi lebih sulit diorganisasikan.
Konteks Global yang Tidak Bisa Diabaikan
Indonesia tidak sendirian dalam pola ini, dan itu sendiri adalah pengamatan yang penting sekaligus mengkhawatirkan. Hampir seperempat negara di dunia sedang mengalami kemunduran demokrasi atau autocratization pada 2025, dan enam dari sepuluh negara yang teridentifikasi mengalami otokratisasi baru dalam Democracy Report 2026 berada di Eropa dan Amerika Utara, termasuk Italia, Inggris, dan Amerika Serikat
Pola global ini relevan karena dua alasan: pertama, ia menunjukkan bahwa tekanan terhadap demokrasi adalah fenomena sistemik, bukan sekadar produk dari pemimpin atau partai tertentu. Kedua, ia menyediakan preseden tentang seberapa cepat perubahan bisa berjalan ketika ambang kritis sudah terlampaui.
Yang Masih Menahan
Gambarnya tidak sepenuhnya gelap, dan penting untuk tidak berlebihan ke arah yang berlawanan.Meskipun terdapat kecenderungan seperti perluasan otoritas eksekutif, penyempitan elektoral, konsolidasi media, dan pembungkaman perbedaan pendapat, Indonesia masih mempertahankan sistem demokratisnya dalam kerangka konstitusional yang khas, di mana masyarakat sipil dan opini publik tetap berkontribusi pada resistensi terhadap backsliding, meski kalkulasi elite tetap menjadi faktor yang menentukan.
Gerakan mahasiswa, koalisi masyarakat sipil, dan jurnalisme investigatif tetap ada dan tetap aktif. Kebebasan berekspresi, meski semakin terasa sempit, belum tertutup sepenuhnya. Dan ada kesadaran yang tumbuh di kalangan masyarakat sipil bahwa perubahan bertahap adalah sebuah strategi, bukan kebetulan.
Analogi katak paling berguna bukan sebagai ramalan malapetaka, tapi sebagai alat bantu persepsi. Katak yang sadar bahwa air sedang dipanaskan, dan yang memahami bahwa sistem sensorisnya didesain untuk tidak mendeteksi perubahan gradual, memiliki satu keunggulan sederhana: ia tahu untuk tidak mempercayai rasa nyamannya terlalu lama.
Artikel ini mengacu pada data dari V-Dem Democracy Report 2026, EIU Democracy Index 2025, Review of Democracy CEU, Asian Review of Political Economy, Amnesty International Indonesia, Mahkamah Konstitusi RI, Tempo, dan berbagai laporan masyarakat sipil per 2025-2026. Artikel ini bersifat analitis dan tidak merepresentasikan afiliasi politik manapun.
