Demokrasi dalam Cengkeraman Oligarki: Manipulasi Kesadaran Rakyat, Pembelokan Kekuasaan, dan Penyimpangan dari Cita-Cita UUD 1945. Sebuah Catatan Kritis
Persoalan mendasar politik Indonesia hari ini bukan semata-mata terletak pada siapa yang menjadi presiden, siapa yang menguasai parlemen, partai politik mana yang memenangkan pemilihan umum, atau kelompok mana yang menduduki jabatan-jabatan pemerintahan. Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana kekuasaan politik diproduksi, didistribusikan, dikonsolidasikan, dan dipertahankan oleh kelompok-kelompok elite yang mempunyai kendali besar atas sumber daya ekonomi, institusi negara, organisasi politik, serta saluran pembentukan opini publik. Dalam situasi demikian, demokrasi berhadapan dengan sebuah kontradiksi struktural: kekuasaan secara formal dinyatakan berasal dari rakyat, tetapi dalam praktiknya, kemampuan menentukan arah kebijakan dan mengendalikan keputusan negara dapat terkonsentrasi pada segelintir kelompok yang mempunyai modal ekonomi, jaringan politik, akses birokrasi, dan pengaruh terhadap institusi kekuasaan. Rakyat tetap menjadi pemilik kedaulatan menurut konstitusi, tetapi ruang untuk menggunakan kedaulatan tersebut secara substantif dapat menyempit ketika proses politik lebih banyak ditentukan oleh transaksi elite daripada deliberasi publik, kepentingan bersama, dan pengawasan demokratis.
Gejala tersebut perlu dibaca bukan sekadar sebagai persoalan moral individu atau penyimpangan perilaku sejumlah pejabat, melainkan sebagai persoalan struktur kekuasaan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme memang dapat dilakukan oleh individu, tetapi ketika praktik-praktik tersebut berlangsung berulang, melibatkan jaringan lintas institusi, memengaruhi pembentukan kebijakan, dan memperoleh perlindungan politik, persoalannya tidak lagi cukup dijelaskan sebagai kelemahan integritas personal. Ia telah menjadi bagian dari mekanisme reproduksi kekuasaan. Di sinilah teori oligarki, kapitalisme politik, hegemoni, patronase, dan teori demokrasi menjadi penting untuk memahami mengapa institusi demokrasi dapat tetap berdiri secara formal, sementara substansi kedaulatan rakyat mengalami pengikisan.
Oligarki dan pengambilalihan ruang demokrasi
Jeffrey A. Winters , melalui Oligarchy , menjelaskan oligarki sebagai bentuk politik yang berhubungan dengan konsentrasi kekayaan material dan kemampuan kelompok kaya mempertahankan serta melindungi kekayaan tersebut melalui kekuasaan. Dalam pengertian ini, oligarki bukan semata-mata pemerintahan oleh sekelompok orang kaya, melainkan suatu konfigurasi kekuasaan ketika sumber daya material dapat dikonversi menjadi pengaruh politik. Kekayaan memungkinkan pemiliknya membiayai partai, mendukung kandidat, membangun jaringan dengan pejabat negara, memengaruhi agenda kebijakan, serta memperoleh akses istimewa terhadap proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, kekuasaan ekonomi tidak berhenti sebagai kemampuan menguasai aset dan modal, tetapi berkembang menjadi kemampuan menentukan aturan yang mengatur kehidupan ekonomi dan politik masyarakat.
Dalam konteks Indonesia, kerangka Winters dapat digunakan untuk membaca hubungan antara pemilik modal besar, elite partai politik, pejabat pemerintahan, anggota parlemen, dan jaringan bisnis yang beroperasi di sekitar institusi negara. Hubungan tersebut tidak selalu berbentuk persekongkolan ilegal atau transaksi yang dapat langsung dibuktikan sebagai tindak pidana. Sebagian dapat berlangsung melalui pembiayaan politik, hubungan bisnis, lobi kebijakan, pertukaran dukungan, pemberian konsesi, maupun pengangkatan orang-orang yang mempunyai kedekatan politik. Karena itu, analisis oligarki harus membedakan antara pengaruh politik yang sah, konflik kepentingan, praktik patronase, dan tindakan korupsi yang memenuhi unsur hukum. Namun, seluruh bentuk hubungan tersebut perlu diawasi karena dapat menciptakan ketimpangan akses terhadap kekuasaan dan menggeser orientasi kebijakan publik dari kepentingan masyarakat menuju kepentingan kelompok yang memiliki sumber daya lebih besar.
Robert Michels , melalui teorinya tentang iron law of oligarchy , memberikan penjelasan lain yang relevan. Menurut Michels, organisasi besar yang semula dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan kolektif memiliki kecenderungan berkembang menjadi organisasi yang dikuasai oleh kelompok kecil pemimpin profesional. Penguasaan informasi, kemampuan mengendalikan administrasi, pengalaman organisasi, dan kendali terhadap sumber daya memungkinkan elite organisasi mempertahankan posisinya. Kecenderungan ini dapat ditemukan dalam organisasi partai politik ketika kepemimpinan menjadi sangat tersentralisasi, mekanisme kaderisasi tidak berjalan demokratis, keputusan strategis hanya ditentukan oleh lingkaran pimpinan, dan anggota maupun konstituen tidak mempunyai kontrol efektif terhadap keputusan partai. Akibatnya, partai politik yang seharusnya menjadi instrumen artikulasi kepentingan rakyat dapat berubah menjadi kendaraan elektoral dan organisasi distribusi jabatan bagi kelompok elite.
Masalahnya menjadi semakin serius ketika partai-partai politik tidak memiliki basis pembiayaan yang transparan dan mandiri, sementara kompetisi elektoral membutuhkan sumber daya finansial yang besar. Ketergantungan terhadap penyandang dana, pemilik modal, dan jaringan bisnis dapat menciptakan hubungan timbal balik yang tidak setara antara kandidat dan kelompok pendukungnya. Setelah kandidat memperoleh kekuasaan, muncul risiko bahwa kebijakan, proyek pemerintah, pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta distribusi sumber daya negara menjadi ruang pertukaran kepentingan. Politik kemudian tidak lagi sepenuhnya menjadi mekanisme memperjuangkan kepentingan publik, melainkan berpotensi menjadi investasi kekuasaan yang memberikan keuntungan ekonomi dan politik kepada jaringan yang telah membiayai atau menopang proses elektoral.
Dengan demikian, oligarki tidak selalu menghancurkan demokrasi melalui pembatalan pemilihan umum atau pembubaran lembaga perwakilan. Ia justru dapat bekerja dengan memanfaatkan institusi demokrasi itu sendiri. Pemilu tetap dilaksanakan, partai politik tetap berkompetisi, parlemen tetap bersidang, dan pemerintahan tetap menjalankan prosedur konstitusional. Namun, apabila pilihan kandidat, sumber pembiayaan politik, pembentukan agenda kebijakan, dan distribusi jabatan semakin terkonsentrasi pada jaringan elite, kompetisi demokratis dapat kehilangan sebagian makna substantifnya. Demokrasi tetap mempunyai bentuk, tetapi kapasitas rakyat untuk menentukan arah kekuasaan menjadi tidak sebanding dengan besarnya kekuatan kelompok yang mengendalikan sumber daya politik dan ekonomi.
Manipulasi kesadaran rakyat dan produksi persetujuan terhadap kekuasaan
Salah satu persoalan paling penting dalam politik oligarkis adalah kemampuannya membentuk kesadaran masyarakat sehingga kepentingan kelompok elite dapat tampil seolah-olah merupakan kepentingan seluruh rakyat. Kekuasaan tidak hanya dipertahankan melalui penguasaan institusi negara, aparat, anggaran, dan perangkat hukum, tetapi juga melalui pengaruh terhadap cara masyarakat memahami realitas politik. Dengan kata lain, dominasi politik tidak selalu membutuhkan pemaksaan secara langsung. Ia juga dapat bekerja melalui produksi gagasan, pembentukan opini, pengendalian agenda pembicaraan publik, penciptaan citra pemimpin, dan pengulangan narasi yang membuat masyarakat menerima suatu keadaan sebagai sesuatu yang wajar, tidak terhindarkan, atau bahkan dianggap sebagai keberhasilan pemerintahan.
Antonio Gramsci, dalam Selections from the Prison Notebooks , menyebut mekanisme tersebut sebagai hegemoni. Hegemoni merupakan bentuk dominasi yang tidak hanya mengandalkan kekuatan koersif negara, tetapi juga kemampuan kelompok dominan membangun kepemimpinan intelektual dan moral sehingga pandangan dunianya diterima sebagai akal sehat masyarakat. Dalam konteks politik Indonesia, konsep ini membantu menjelaskan bagaimana kepentingan elite dapat dibungkus dengan bahasa pembangunan, stabilitas nasional, persatuan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Istilah-istilah tersebut pada dasarnya merupakan tujuan politik yang sah dan penting. Namun, persoalan muncul ketika istilah tersebut digunakan untuk menutup perdebatan, membatasi kritik, atau menganggap setiap penolakan terhadap kebijakan pemerintah sebagai ancaman terhadap stabilitas dan kepentingan nasional.
Dalam keadaan seperti itu, kritik terhadap kebijakan dapat digeser menjadi persoalan loyalitas, sementara pertanyaan mengenai distribusi kekayaan, konflik kepentingan, penyalahgunaan anggaran, dan pertanggungjawaban kekuasaan justru kehilangan tempat dalam percakapan publik.
Hegemoni bekerja melalui kemampuan menentukan apa yang boleh dianggap sebagai persoalan penting dan apa yang harus ditempatkan di pinggir kesadaran masyarakat. Ketika keberhasilan pemerintahan hanya diukur melalui pembangunan infrastruktur, angka pertumbuhan ekonomi, besarnya investasi, atau popularitas pemimpin, sementara kualitas pekerjaan, ketimpangan pendapatan, kerusakan ekologis, ketidakadilan gender, dan lemahnya perlindungan sosial tidak memperoleh perhatian sebanding, maka ukuran keberhasilan pembangunan menjadi timpang. Rakyat didorong untuk melihat pembangunan sebagai deretan proyek dan pencapaian angka, bukan sebagai proses pemenuhan hak dan peningkatan kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Padahal, pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan hanya berapa besar pertumbuhan ekonomi, melainkan siapa yang memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut, siapa yang menanggung biaya sosial dan ekologisnya, serta siapa yang mempunyai kekuasaan menentukan arah pembangunan.
Pemikiran Louis Althusser mengenai ideological state apparatuses juga membantu menjelaskan bagaimana reproduksi kekuasaan berlangsung melalui institusi dan praktik sosial yang membentuk cara pandang masyarakat. Pendidikan, media, keluarga, organisasi sosial, dan berbagai institusi kebudayaan dapat menjadi ruang reproduksi ideologi dominan, meskipun tidak seluruhnya berada di bawah kendali negara dan tidak selalu bekerja secara seragam. Dalam politik kontemporer, media digital memperluas ruang tersebut. Algoritma, operasi komunikasi politik, influencer, buzzer, propaganda, disinformasi, dan kampanye pencitraan dapat membentuk lingkungan informasi yang memengaruhi persepsi pemilih.
Namun, penting dibedakan antara komunikasi politik yang sah, persuasi demokratis, propaganda, dan manipulasi informasi. Tidak setiap kampanye pemerintah merupakan manipulasi kesadaran. Manipulasi terjadi ketika informasi secara sengaja dipelintir, fakta disembunyikan, kritik didiskreditkan melalui serangan personal, atau masyarakat diarahkan untuk mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang menyesatkan.
Dalam konteks Indonesia, penelitian Yatun Sastramidjaja mengenai tahun politik 2024 menyoroti hubungan antara politik dinasti, klientelisme, transaksi elite, dan operasi pengaruh digital dalam pembentukan persepsi pemilih. Penelitiannya memperlihatkan bahwa kontestasi elektoral tidak hanya berlangsung melalui pertarungan program, tetapi juga melalui pembentukan citra dan lingkungan informasi yang dapat menciptakan persepsi politik yang berbeda-beda di antara kelompok masyarakat.
Ini penting karena dalam demokrasi, rakyat tidak mengambil keputusan politik dalam ruang informasi yang selalu setara. Kemampuan menguasai sumber daya komunikasi, membiayai kampanye, memproduksi pesan, dan menjangkau pemilih dapat menciptakan ketimpangan besar antara kelompok yang memiliki modal dan masyarakat biasa.
Dengan demikian, manipulasi kesadaran tidak selalu berarti rakyat tidak mempunyai kemampuan berpikir kritis atau seluruh masyarakat telah dikendalikan elite. Justru persoalannya terletak pada ketimpangan kekuasaan dalam memproduksi dan mendistribusikan informasi. Masyarakat memiliki hak untuk menilai, menolak, dan mengkritik pemerintah, tetapi kemampuan menggunakan hak tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan politik, kebebasan pers, keterbukaan informasi, keberadaan media independen, serta ruang publik yang memungkinkan perbedaan pendapat berkembang tanpa intimidasi. Ketika ruang-ruang tersebut melemah, kemampuan masyarakat untuk mengawasi kekuasaan ikut terancam.
Pembelokan demokrasi: ketika prosedur pemilu tidak menjamin kedaulatan rakyat
Salah satu kekeliruan dalam memahami demokrasi adalah menganggap bahwa penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala dengan sendirinya membuktikan bahwa kekuasaan telah berjalan secara demokratis. Pemilu memang merupakan instrumen utama demokrasi perwakilan, tetapi demokrasi tidak berhenti pada prosedur pemilihan. Ia juga membutuhkan kompetisi politik yang adil, kebebasan berpendapat, kesetaraan kesempatan politik, independensi lembaga peradilan, pembatasan kekuasaan eksekutif, transparansi pemerintahan, dan pertanggungjawaban pejabat publik. Tanpa syarat-syarat tersebut, pemilu berisiko menjadi mekanisme legitimasi bagi kekuasaan yang tidak cukup terbuka terhadap pengawasan rakyat.
Pemikiran Robert A. Dahl mengenai polyarchy menjelaskan bahwa demokrasi modern memerlukan dua dimensi penting: kontestasi politik yang terbuka dan partisipasi yang inklusif. Kontestasi mengandaikan adanya kesempatan nyata bagi berbagai kekuatan politik untuk bersaing, mengkritik pemerintah, dan menawarkan alternatif kebijakan. Partisipasi mengandaikan bahwa warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk memengaruhi keputusan politik. Apabila kompetisi hanya dapat diikuti oleh kelompok yang mempunyai modal finansial besar, akses terhadap jaringan elite, dan kendali atas organisasi politik, maka kesetaraan politik secara formal tidak otomatis menghasilkan kesetaraan pengaruh. Setiap warga memang mempunyai satu suara dalam pemilu, tetapi tidak setiap warga mempunyai kemampuan yang sama untuk membiayai kandidat, menentukan agenda partai, memengaruhi pembentukan undang-undang, atau mengakses pengambil keputusan.
Persoalan ini berkaitan dengan karakter sistem kepartaian dan presidensialisme Indonesia. Penelitian Thomas B. Pepinsky mengenai pemilu 2024 menunjukkan bahwa presidensialisme koalisional Indonesia ditandai oleh koalisi pemerintahan yang sangat besar, dominasi presiden, serta partai-partai yang memiliki perbedaan programatik relatif terbatas. Konfigurasi tersebut dapat menghasilkan stabilitas pemerintahan, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan representasi, kompetisi, dan pembatasan kekuasaan eksekutif.
Ketika hampir seluruh kekuatan politik masuk ke dalam lingkaran pemerintahan, fungsi oposisi dapat melemah. Parlemen yang seharusnya menjalankan pengawasan terhadap pemerintah berisiko lebih banyak menjadi arena negosiasi kepentingan di antara elite partai dan pemerintahan.
Di sinilah perlu dibedakan antara koalisi politik yang sah dan kolusi politik. Koalisi merupakan bentuk kerja sama antarpartai untuk membangun pemerintahan dan menjalankan agenda bersama. Kolusi terjadi ketika hubungan antarpihak digunakan untuk memperoleh keuntungan tidak patut, menghindari pengawasan, mengatur pembagian sumber daya secara tertutup, atau merugikan kepentingan publik. Besarnya koalisi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kolusi, tetapi konsentrasi kekuasaan tanpa pengawasan efektif meningkatkan risiko terjadinya kesepakatan elite yang sulit dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Marcus Mietzner , dalam penelitiannya mengenai elite collusion di Indonesia, menjelaskan bagaimana kerja sama elite dapat memungkinkan penguatan kekuasaan eksekutif sekaligus membatasi atau mengubah arah proses tersebut. Analisisnya mengenai kemunduran demokrasi Indonesia memperlihatkan bahwa kolusi elite dan pembagian kekuasaan tidak selalu menghasilkan pemerintahan otoriter sepenuhnya, tetapi dapat melemahkan mekanisme pembatasan kekuasaan dan kualitas demokrasi.
Artinya, pembelokan demokrasi tidak harus berlangsung melalui kudeta atau penghapusan pemilu. Ia dapat berlangsung secara bertahap melalui pelemahan oposisi, kooptasi partai, perubahan aturan, pelemahan pengawasan, dan pemusatan pengambilan keputusan.
Pengalaman politik Indonesia pada 2024 memberikan contoh penting untuk dianalisis.
Perubahan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memunculkan kontroversi serius mengenai independensi peradilan, konflik kepentingan, dan etika konstitusional. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan Ketua MK saat itu, Anwar Usman, melakukan pelanggaran etik berat terkait perkara tersebut. Fakta ini memperlihatkan pentingnya menjaga independensi lembaga peradilan, terutama ketika keputusan konstitusional mempunyai konsekuensi langsung terhadap kompetisi politik. Peristiwa tersebut tidak boleh disederhanakan menjadi sekadar persoalan hubungan keluarga, melainkan perlu dibaca sebagai ujian terhadap prinsip imparsialitas, kepercayaan publik, dan integritas institusi konstitusional.
Demokrasi yang sehat seharusnya tidak bergantung pada kemurahan hati seorang presiden, ketua partai, atau kelompok elite untuk membiarkan kritik dan oposisi hidup. Ia harus memiliki mekanisme institusional yang memastikan bahwa siapa pun yang memegang kekuasaan tetap tunduk pada hukum, dapat diperiksa, dapat dikritik, dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Jika pengawasan hanya berjalan ketika elite mengizinkannya, maka demokrasi sesungguhnya belum memiliki perlindungan institusional yang memadai.
Penyimpangan dari UUD 1945 dan krisis konstitusionalisme
Persoalan oligarki menjadi semakin serius ketika konsentrasi kekuasaan mulai memengaruhi cara konstitusi dijalankan. Undang-Undang Dasar 1945 bukan sekadar dokumen hukum yang mengatur susunan lembaga negara, pembagian kewenangan, dan prosedur pemerintahan. Konstitusi merupakan kesepakatan fundamental mengenai dari mana kekuasaan berasal, untuk apa kekuasaan digunakan, bagaimana kekuasaan dibatasi, serta hak-hak apa yang harus dijamin negara kepada seluruh warga negara. Karena itu, penyimpangan terhadap konstitusi tidak hanya terjadi ketika seseorang secara terang-terangan melanggar pasal tertentu, tetapi juga dapat berlangsung ketika penyelenggaraan kekuasaan secara formal mengikuti prosedur hukum, sementara tujuan, prinsip, dan semangat konstitusi justru diabaikan.
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kedua ketentuan tersebut membentuk fondasi konstitusional yang tidak dapat dipisahkan: kekuasaan harus memperoleh legitimasi dari rakyat, tetapi pelaksanaannya wajib tunduk pada hukum. Dengan demikian, tidak seorang pun, termasuk presiden, anggota parlemen, pimpinan partai politik, pejabat militer, maupun pemilik modal besar, mempunyai kewenangan di luar batas konstitusi. Kekuasaan yang memperoleh legitimasi elektoral tetap harus dibatasi oleh hukum, diawasi lembaga negara, dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dalam perspektif konstitusionalisme, persoalan utamanya bukan hanya apakah pemerintah telah memperoleh mandat melalui pemilu, melainkan apakah mandat tersebut dijalankan dalam batas-batas yang ditentukan konstitusi. Konstitusionalisme mengandung prinsip bahwa kekuasaan harus dibatasi agar tidak berubah menjadi kekuasaan sewenang-wenang. Pemikiran James Madison dalam The Federalist Papers menegaskan pentingnya pembagian kekuasaan dan mekanisme checks and balances karena manusia yang diberi kekuasaan tidak dapat diasumsikan selalu menggunakan kekuasaan secara benar. Oleh sebab itu, institusi negara harus dirancang sedemikian rupa sehingga kekuasaan dapat mengawasi kekuasaan. Ketika lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif kehilangan independensi atau terlalu bergantung pada kepentingan kelompok politik tertentu, prinsip tersebut mengalami pelemahan.
Persoalan berikutnya adalah hubungan antara demokrasi konstitusional dan keadilan sosial. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan perlindungan seluruh bangsa, pemajuan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa, dan keikutsertaan dalam mewujudkan ketertiban dunia. Pasal 27 ayat (2) menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pasal 28D memberikan jaminan atas kepastian hukum yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sedangkan Pasal 33 mengatur perekonomian nasional berdasarkan asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, dan prinsip bahwa cabang produksi penting serta sumber daya alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 34 mengamanatkan tanggung jawab negara terhadap fakir miskin, anak terlantar, serta pengembangan sistem jaminan sosial.
Ketentuan-ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa UUD 1945 tidak dirancang hanya untuk membangun negara yang kuat secara administratif atau pemerintahan yang efektif secara birokratis. Konstitusi juga memuat mandat distributif dan sosial: negara harus memastikan bahwa sumber daya nasional digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Karena itu, apabila pengelolaan sumber daya alam, kebijakan ekonomi, perizinan, proyek pembangunan, dan distribusi anggaran lebih menguntungkan kelompok yang mempunyai kedekatan dengan kekuasaan, maka muncul persoalan serius mengenai kesesuaian praktik penyelenggaraan negara dengan mandat keadilan sosial dan demokrasi ekonomi.
Dalam konteks ini, pemikiran Karl Polanyi melalui The Great Transformation relevan untuk menjelaskan bahaya ketika kehidupan masyarakat terlalu diserahkan kepada mekanisme pasar. Polanyi menunjukkan bahwa pasar tidak pernah benar-benar terpisah dari institusi sosial dan politik. Negara selalu mempunyai peran dalam membentuk aturan ekonomi, menentukan distribusi sumber daya, dan melindungi masyarakat dari dampak komersialisasi yang berlebihan. Jika negara justru lebih responsif terhadap kepentingan pemilik modal daripada perlindungan masyarakat, maka terjadi pembalikan hubungan antara ekonomi dan politik: bukan ekonomi yang diatur untuk memenuhi kebutuhan manusia, melainkan kehidupan manusia dan kebijakan negara yang semakin disesuaikan dengan kepentingan akumulasi modal.
Di sinilah mandat Pasal 33 UUD 1945 menjadi sangat penting. Demokrasi ekonomi tidak berarti negara harus menguasai seluruh aktivitas ekonomi, tetapi negara berkewajiban memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak menghasilkan pemusatan kekayaan dan kekuasaan yang merusak kepentingan publik. Negara harus mempunyai kapasitas regulasi, pengawasan, perpajakan, distribusi, dan perlindungan sosial. Tanpa itu, penguasaan sumber daya ekonomi oleh segelintir kelompok dapat berkembang menjadi penguasaan terhadap keputusan politik. Pada titik tersebut, kesetaraan warga negara yang dijamin secara konstitusional berhadapan dengan ketimpangan kekuatan material yang nyata.
Penyimpangan konstitusional dengan demikian perlu dipahami dalam dua dimensi. Pertama, penyimpangan legal-formal, yaitu tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan konstitusi. Kedua, penyimpangan substantif, yaitu situasi ketika kebijakan dan praktik kekuasaan secara sistematis menjauh dari tujuan konstitusi, meskipun sebagian tindakan tersebut mungkin telah melewati prosedur formal. Pembedaan ini penting agar kritik terhadap pemerintahan tidak berubah menjadi tuduhan hukum tanpa pembuktian, tetapi juga agar kepatuhan prosedural tidak digunakan untuk membenarkan kebijakan yang bertentangan dengan tujuan konstitusional.
Mengapa politik oligarki begitu kuat mencengkeram Indonesia?
Untuk memahami mengapa oligarki dapat bertahan setelah Reformasi 1998, kita perlu melihat warisan sejarah dan struktur ekonomi-politik Indonesia. Jatuhnya rezim Orde Baru mengakhiri pemerintahan otoriter Soeharto, tetapi tidak serta-merta menghapus jaringan bisnis, patronase, kepemilikan modal, dan hubungan politik yang telah berkembang selama puluhan tahun. Sebagian kekuatan ekonomi lama mampu menyesuaikan diri dengan sistem demokrasi baru, membangun hubungan dengan partai-partai, mendukung kandidat, dan memasuki arena politik melalui mekanisme elektoral. Demokratisasi membuka kesempatan partisipasi yang lebih luas, tetapi pada saat bersamaan juga menyediakan arena baru bagi kelompok yang telah memiliki sumber daya besar untuk mempertahankan pengaruhnya.
Richard Robison dan Vedi R. Hadiz , dalam Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets , menjelaskan bahwa perubahan institusi politik dan ekonomi setelah kejatuhan Orde Baru tidak otomatis menghancurkan jaringan kekuasaan oligarkis. Kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan material besar justru dapat melakukan penyesuaian terhadap perubahan institusi, membangun aliansi baru, dan mempertahankan pengaruh melalui mekanisme demokrasi serta desentralisasi. Pemikiran ini penting karena memperlihatkan bahwa demokratisasi tidak selalu berarti redistribusi kekuasaan ekonomi dan politik. Perubahan rezim dapat berlangsung tanpa perubahan mendasar terhadap struktur kepemilikan dan hubungan kekuasaan.
Ada beberapa mekanisme yang menjelaskan mengapa kondisi tersebut dapat berlangsung.
Pertama, mahalnya biaya politik dan ketergantungan partai pada sumber pendanaan besar.
Pemilu membutuhkan biaya yang sangat besar, mulai dari pencalonan, kampanye, konsolidasi organisasi, mobilisasi pemilih, hingga pengelolaan jaringan politik. Dalam situasi ketika partai tidak mempunyai sistem pembiayaan publik yang memadai, transparansi keuangan yang kuat, dan mekanisme pengawasan internal yang efektif, kebutuhan dana dapat mendorong ketergantungan pada pengusaha dan kelompok berkepentingan. Akibatnya, hubungan antara kandidat, partai, dan penyandang dana berpotensi berubah menjadi hubungan patronase.
Dalam teori political finance , pembiayaan politik merupakan salah satu titik rawan ketimpangan demokrasi. Pemilik modal yang dapat memberikan dukungan finansial besar mempunyai peluang lebih luas untuk memperoleh akses kepada pembuat kebijakan. Jika hubungan tersebut tidak transparan, masyarakat sulit mengetahui apakah suatu keputusan dibuat berdasarkan kepentingan publik atau sebagai konsekuensi dari hubungan politik dan ekonomi sebelumnya.
Kedua, partai politik berkembang menjadi organisasi yang sangat tersentralisasi .
Partai politik seharusnya merupakan institusi demokrasi yang menghubungkan masyarakat dengan negara, merekrut pemimpin, mengembangkan kader, menyusun program, dan memperjuangkan kepentingan konstituen. Namun, ketika keputusan pencalonan, pergantian kepemimpinan, pembentukan koalisi, dan penentuan kebijakan hanya dikendalikan oleh segelintir elite, partai kehilangan sebagian fungsi representatifnya. Michels menyebut kecenderungan konsentrasi kekuasaan dalam organisasi ini sebagai iron law of oligarchy . Dalam keadaan demikian, anggota partai dan masyarakat hanya menjadi pendukung elektoral, bukan subjek yang mempunyai pengaruh nyata terhadap keputusan politik.
Ketiga, hubungan patronase dan klientelisme.
James C. Scott melalui kajiannya tentang patron-klien menjelaskan hubungan sosial-politik yang dibangun berdasarkan pertukaran sumber daya, perlindungan, dan loyalitas. Dalam politik elektoral, hubungan tersebut dapat berkembang menjadi pertukaran dukungan dengan bantuan material, akses pekerjaan, fasilitas, proyek, atau berbagai bentuk keuntungan tertentu. Andreas Ufen dan Edward Aspinall , bersama para peneliti politik Indonesia lainnya, telah membahas bagaimana klientelisme dan politik uang menjadi bagian penting dalam memahami kompetisi politik Indonesia.
Klientelisme membuat hubungan warga negara dengan pemerintah berpotensi bergeser dari hubungan berbasis hak menjadi hubungan berbasis pemberian. Masyarakat yang seharusnya menerima pelayanan publik karena merupakan hak konstitusional dapat ditempatkan sebagai penerima kemurahan hati pejabat atau kandidat. Bantuan sosial yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan sosial universal berisiko dipersepsikan sebagai hadiah politik apabila penyalurannya dipersonalisasi, dikaitkan dengan citra pejabat, atau digunakan untuk membangun loyalitas elektoral.
Keempat, nepotisme dan politik dinasti sebagai mekanisme reproduksi kekuasaan.
Nepotisme perlu dibedakan dari sekadar hubungan kekerabatan dalam politik. Seseorang tidak otomatis melakukan nepotisme hanya karena memiliki hubungan keluarga dengan pejabat. Persoalan muncul ketika hubungan keluarga digunakan untuk memberikan keistimewaan, akses jabatan, sumber daya, atau keuntungan yang tidak didasarkan pada prosedur yang adil dan kompetitif. Politik dinasti menjadi masalah demokratis ketika jaringan keluarga memiliki kemampuan sistematis untuk menguasai pencalonan, jabatan publik, organisasi politik, atau akses terhadap sumber daya negara sehingga kesempatan politik warga lain menjadi tidak setara.
Studi Rendy Wadipalapa dan Adam Tyson mengenai cross-party presidential dynasticism menunjukkan bagaimana dinasti politik dan jaringan klientelistik dapat beroperasi melintasi batas partai dalam pembentukan koalisi pemilihan presiden 2024. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa reproduksi kekuasaan keluarga tidak selalu berlangsung melalui satu partai, tetapi dapat melibatkan kerja sama lintas partai dan jaringan elite.
Kelima, lemahnya pengawasan dan akuntabilitas institusi negara.
Oligarki membutuhkan lingkungan institusional yang memungkinkan kepentingan elite bertahan tanpa pengawasan yang memadai. Apabila lembaga pengawas tidak independen, proses pengadaan tidak transparan, konflik kepentingan tidak diatur secara ketat, penegakan hukum tidak konsisten, dan kebebasan pers maupun masyarakat sipil menghadapi tekanan, risiko penyalahgunaan kekuasaan meningkat. Di sinilah pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penangkapan individu, tetapi juga membutuhkan reformasi institusi yang menghilangkan peluang terjadinya korupsi dan konflik kepentingan.
Keenam, koalisi politik yang terlalu luas dan melemahnya oposisi.
Dalam sistem presidensial, parlemen seharusnya menjadi lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun, ketika sebagian besar partai berorientasi untuk masuk ke pemerintahan, oposisi programatik dapat melemah. Perbedaan ideologi dan program kebijakan menjadi kurang terlihat, sementara negosiasi jabatan dan distribusi posisi politik memperoleh ruang lebih besar. Hal ini bukan berarti semua koalisi merupakan bentuk kolusi, tetapi semakin terbatasnya pengawasan independen akan memperbesar risiko keputusan politik yang tidak transparan.
Ketujuh, ketimpangan kepemilikan media dan infrastruktur komunikasi.
Kekuasaan ekonomi dapat memengaruhi ruang publik melalui kepemilikan media, pembiayaan komunikasi politik, dan penguasaan saluran distribusi informasi. Ketika kepentingan ekonomi pemilik media beririsan dengan kepentingan politik, independensi pemberitaan dapat menghadapi tekanan. Meskipun media Indonesia tetap plural dan terdapat jurnalisme investigatif yang kritis, konsentrasi kepemilikan dan ketergantungan ekonomi media merupakan persoalan yang harus terus diawasi. Demokrasi memerlukan warga yang mempunyai akses terhadap informasi yang beragam dan dapat memeriksa klaim pemerintah maupun kelompok oposisi.
Seluruh mekanisme tersebut saling berhubungan. Modal ekonomi membantu membiayai organisasi politik; organisasi politik menyediakan akses kepada kekuasaan; kekuasaan memberikan pengaruh terhadap kebijakan dan distribusi sumber daya; patronase membantu mempertahankan dukungan; sementara penguasaan komunikasi dapat digunakan untuk membangun legitimasi. Hubungan timbal balik inilah yang membuat oligarki tidak mudah dihapus hanya dengan mengganti presiden, mengganti menteri, atau memenangkan pemilu.
Kolusi, korupsi, dan nepotisme sebagai mekanisme reproduksi kekuasaan
Korupsi dalam sistem oligarkis tidak cukup dipahami sebagai pengambilan uang negara oleh pejabat untuk memperkaya diri sendiri. Ia juga perlu dilihat sebagai persoalan hubungan antara kekuasaan publik dan kepentingan privat. Ketika kewenangan negara digunakan untuk memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu melalui pengadaan, perizinan, konsesi sumber daya alam, pengaturan regulasi, atau distribusi jabatan, korupsi dapat menjadi mekanisme pengalihan sumber daya publik kepada kepentingan privat.
Susan Rose-Ackerman, melalui Corruption and Government, menjelaskan bahwa korupsi berkembang ketika pejabat memiliki kewenangan diskresioner yang besar, mekanisme pengawasan lemah, dan terdapat peluang memperoleh keuntungan dari penyalahgunaan jabatan. Dalam politik yang didominasi jaringan patronase, korupsi dapat memiliki fungsi yang lebih luas daripada keuntungan personal: ia dapat membiayai jaringan politik, memelihara loyalitas, mendistribusikan keuntungan kepada pendukung, dan mempertahankan koalisi kekuasaan.
Kolusi merupakan mekanisme yang memungkinkan beberapa pihak mengoordinasikan kepentingannya secara tertutup untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya. Dalam hubungan bisnis dan pemerintahan, kolusi dapat muncul ketika kebijakan, tender, pengadaan, atau perizinan diatur untuk menguntungkan pihak yang telah memiliki hubungan khusus dengan pengambil keputusan. Nepotisme melengkapi mekanisme tersebut ketika jabatan dan akses institusional diberikan berdasarkan kedekatan keluarga atau hubungan pribadi, bukan kompetensi, integritas, dan prosedur yang adil.
Ketiganya dapat membentuk suatu lingkaran reproduksi kekuasaan. Korupsi menghasilkan sumber daya untuk memelihara patronase; kolusi menghubungkan pejabat dengan kelompok bisnis dan jaringan politik; nepotisme menempatkan orang-orang yang dipercaya elite pada posisi strategis; sementara patronase memastikan bahwa keuntungan dan dukungan terus berputar di dalam jaringan yang sama. Dalam keadaan tertentu, jaringan tersebut dapat melindungi satu sama lain dari pengawasan dan penegakan hukum. Namun, perlu ditegaskan bahwa keberadaan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam suatu perkara harus dibuktikan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum, bukan semata-mata disimpulkan dari kedekatan politik atau hubungan keluarga.
Laporan Freedom House mengenai Indonesia pada 2026 memberikan gambaran tentang tantangan kelembagaan yang masih dihadapi. Indonesia memperoleh skor 56 dari 100 dan tetap dikategorikan Partly Free. Laporan tersebut menyoroti korupsi sistemik, persoalan kebebasan sipil, serta tantangan terhadap institusi demokrasi. Data ini bukan ukuran tunggal yang menentukan kualitas seluruh aspek demokrasi Indonesia, tetapi dapat digunakan sebagai salah satu indikator bahwa persoalan kebebasan politik dan akuntabilitas negara masih memerlukan perhatian.
Artinya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menindak pejabat yang tertangkap tangan. Negara harus membenahi sistem pembiayaan politik, transparansi pengadaan, pengawasan konflik kepentingan, keterbukaan kepemilikan perusahaan, pelaporan kekayaan, independensi penegak hukum, dan perlindungan terhadap pelapor pelanggaran. Tanpa pembenahan struktural, penindakan individual dapat menghasilkan pergantian pelaku tanpa mengubah mekanisme yang memungkinkan korupsi terus terjadi.
Akibat oligarki terhadap kehidupan rakyat dan masa depan demokrasi
Bahaya paling mendasar dari politik oligarkis adalah perubahan fungsi negara. Negara yang seharusnya menjadi institusi publik untuk melindungi hak, mengatur distribusi sumber daya, dan menjamin kesejahteraan masyarakat dapat bergeser menjadi arena perebutan keuntungan kelompok-kelompok yang mempunyai akses terhadap kekuasaan. Perubahan ini tidak selalu terlihat dalam bentuk pengambilalihan negara secara terang-terangan. Ia dapat berlangsung melalui kebijakan yang tampak legal, keputusan administratif, pengaturan ekonomi, pembentukan undang-undang, dan pengalokasian anggaran yang secara kumulatif menguntungkan kelompok tertentu.
Ada beberapa konsekuensi besar dari keadaan tersebut.
Pertama, terjadinya erosi kedaulatan rakyat. Rakyat tetap mempunyai hak memilih, tetapi pengaruh mereka terhadap keputusan setelah pemilu dapat menjadi sangat terbatas. Aspirasi masyarakat hanya diperhatikan ketika diperlukan untuk memperoleh legitimasi politik, sementara keputusan strategis lebih banyak ditentukan melalui negosiasi di antara elite.
Kedua, melemahnya supremasi hukum dan kesetaraan di hadapan hukum. Ketika seseorang memiliki kekayaan, jaringan politik, dan akses terhadap institusi negara, terdapat risiko bahwa kemampuan memperoleh perlindungan hukum menjadi tidak setara. Hukum kehilangan legitimasi apabila masyarakat melihat bahwa pelanggaran oleh kelompok berpengaruh tidak ditangani dengan standar yang sama seperti pelanggaran oleh warga biasa. Dalam jangka panjang, keadaan tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemberantasan korupsi.
Ketiga, meningkatnya ketimpangan ekonomi dan sosial. Apabila kebijakan publik lebih responsif terhadap kepentingan pemilik modal besar, distribusi manfaat pembangunan dapat menjadi semakin tidak seimbang. Konsentrasi penguasaan tanah, sumber daya alam, infrastruktur ekonomi, dan peluang usaha dapat memperlebar jarak antara kelompok yang mempunyai aset dan masyarakat yang hidup dari upah maupun pekerjaan informal. Perempuan, masyarakat adat, petani kecil, buruh, pekerja rumah tangga, dan kelompok miskin perkotaan dapat menanggung dampak yang lebih berat karena posisi tawar mereka relatif lemah.
Keempat, terjadinya pelemahan masyarakat sipil dan ruang kritik. Demokrasi membutuhkan organisasi masyarakat yang independen, serikat pekerja, organisasi perempuan, mahasiswa, akademisi, jurnalis, dan kelompok advokasi yang dapat mengawasi kekuasaan. Jika kritik diperlakukan sebagai ancaman, demonstrasi dibatasi secara tidak proporsional, atau pembela kepentingan publik menghadapi intimidasi, maka kemampuan masyarakat untuk mengoreksi kebijakan negara akan melemah.
Kelima, rusaknya hubungan antara negara dan warga negara. Ketika pelayanan publik diperlakukan sebagai kemurahan hati penguasa, bukan kewajiban konstitusional, masyarakat dapat kehilangan posisi sebagai pemilik hak. Mereka diposisikan sebagai penerima bantuan, objek pembangunan, atau pendukung politik, bukan warga negara yang memiliki hak untuk menentukan arah penyelenggaraan negara.
Keenam, melemahnya kapasitas negara untuk membangun kesejahteraan universal. Anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, perlindungan pekerja, pengembangan ekonomi rakyat, dan pemulihan lingkungan berisiko mengalami inefisiensi atau kebocoran akibat kepentingan politik dan ekonomi yang tidak transparan. Negara akhirnya dapat terlihat aktif melalui berbagai program, tetapi belum tentu berhasil membangun perlindungan sosial yang berkelanjutan.
Dalam perspektif Jürgen Habermas, demokrasi membutuhkan ruang publik yang memungkinkan warga negara membentuk opini dan kehendak politik melalui komunikasi yang terbuka dan rasional. Apabila ruang publik dipenuhi propaganda, disinformasi, intimidasi, dan dominasi kepentingan ekonomi, proses pembentukan kehendak demokratis akan mengalami distorsi. Demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar pemungutan suara; ia membutuhkan masyarakat yang mampu berdiskusi, mempertanyakan kekuasaan, menguji informasi, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
Apa yang harus diubah untuk memutus cengkeraman oligarki?
Mengatasi oligarki tidak cukup melalui pergantian kepemimpinan atau seruan moral agar pejabat tidak korup. Persoalannya terletak pada hubungan antara kekayaan, organisasi politik, institusi negara, dan distribusi kekuasaan. Karena itu, penyelesaiannya harus bersifat struktural dan konstitusional. Reformasi harus diarahkan untuk mengembalikan fungsi negara sebagai institusi publik, memperkuat kedaulatan rakyat, dan membangun sistem politik yang tidak dapat dengan mudah dikuasai oleh kelompok pemilik modal.
- Mereformasi sistem kepartaian dan pembiayaan politik.
Partai politik harus dikembangkan sebagai institusi demokrasi yang mempunyai tata kelola internal transparan, mekanisme kaderisasi terbuka, dan pertanggungjawaban kepada anggota serta konstituen. Pemilihan pimpinan partai, pencalonan pejabat publik, dan pembentukan koalisi harus memiliki prosedur yang dapat diawasi.
Negara juga perlu membangun sistem pendanaan partai yang lebih memadai melalui pembiayaan publik yang transparan dan berbasis kinerja demokratis, disertai audit independen, pembatasan sumbangan, pengungkapan penyandang dana, serta penegakan sanksi atas pelanggaran. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan partai kepada penyandang dana yang dapat menuntut imbalan politik atau ekonomi. - Memperkuat sistem checks and balances.
DPR harus benar-benar menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, bukan hanya menjadi bagian dari kesepakatan pembagian kekuasaan. Hak oposisi untuk memperoleh informasi, memimpin mekanisme pengawasan tertentu, dan menguji kebijakan pemerintah perlu dijamin. Independensi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung harus dilindungi melalui proses seleksi hakim yang transparan, aturan konflik kepentingan yang ketat, dan mekanisme etik yang kredibel.
Demikian pula, lembaga pemeriksa keuangan, lembaga pengawas pelayanan publik, dan lembaga pemberantasan korupsi harus mempunyai independensi dan kapasitas yang memadai. - Memperkuat pemberantasan korupsi dan pengawasan konflik kepentingan.
Pemberantasan korupsi harus menyasar bukan hanya penerima suap, melainkan juga jaringan pemberi, perantara, perusahaan, dan pengambil keputusan yang memperoleh keuntungan dari penyalahgunaan kekuasaan. Transparansi pemilik manfaat akhir (beneficial ownership), pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengelolaan sumber daya alam, dan penggunaan anggaran harus diperkuat.
Pejabat publik juga harus mempunyai kewajiban mengungkapkan konflik kepentingan, termasuk hubungan bisnis dan hubungan keluarga yang relevan dengan keputusan jabatan. Aturan ini perlu disertai mekanisme pengunduran diri dari proses pengambilan keputusan ketika konflik kepentingan terjadi. - Mereformasi undang-undang pemilu dan pilkada.
Sistem pemilu perlu dievaluasi untuk memperkuat kesetaraan kompetisi, mengurangi biaya politik, memperbaiki transparansi kampanye, dan mencegah penyalahgunaan fasilitas negara. Penegakan hukum pemilu harus independen dan efektif. Pengawasan terhadap penggunaan bantuan sosial, aparatur negara, sumber daya pemerintahan, dan fasilitas publik dalam kontestasi elektoral juga harus diperkuat.
Reformasi tidak boleh hanya diarahkan untuk menghasilkan pemilu yang tertib secara administratif, tetapi harus menjamin bahwa kompetisi berlangsung adil dan masyarakat memiliki pilihan politik yang bermakna. - Memperkuat independensi media dan kebebasan informasi.
Keterbukaan informasi publik harus menjadi kewajiban pemerintahan. Kepemilikan media, sumber pendanaan, dan konflik kepentingan dalam industri media perlu lebih transparan. Perlindungan terhadap jurnalis, akademisi, pembela HAM, aktivis, dan pelapor pelanggaran harus diperkuat.
Pemerintah juga perlu menjamin akses masyarakat terhadap dokumen anggaran, kontrak pengadaan, keputusan perizinan, dan proses penyusunan kebijakan. Dengan demikian, warga negara tidak hanya menjadi penerima informasi pemerintah, tetapi mempunyai kemampuan untuk memeriksa dan menguji keputusan negara. - Membangun demokrasi ekonomi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.
Demokrasi politik tidak akan mempunyai fondasi yang kokoh apabila ketimpangan ekonomi begitu besar sehingga sebagian masyarakat tidak memiliki kemampuan material untuk berpartisipasi. Karena itu, reformasi politik harus diikuti reformasi ekonomi.
Negara perlu memperkuat perpajakan progresif, memperluas perlindungan sosial universal, menjamin upah dan kondisi kerja yang layak, memperkuat ekonomi koperasi, melindungi petani dan nelayan, serta membatasi konsentrasi penguasaan sumber daya ekonomi yang merugikan kepentingan publik.
Pemikiran John Rawls mengenai justice as fairness relevan dalam hal ini. Institusi masyarakat yang adil harus menjamin kebebasan dasar yang setara dan memastikan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi mereka yang paling tidak beruntung. Dengan kata lain, keberhasilan negara tidak semestinya diukur hanya melalui pertumbuhan ekonomi agregat, tetapi juga melalui distribusi kesempatan, perlindungan kelompok rentan, dan peningkatan kualitas kehidupan seluruh masyarakat. - Memperkuat organisasi masyarakat dan partisipasi politik warga.
Demokrasi tidak dapat hanya bergantung pada lembaga negara. Serikat pekerja, organisasi perempuan, organisasi petani, masyarakat adat, kelompok mahasiswa, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat sipil harus mempunyai ruang independen untuk mengorganisasi kepentingan, melakukan pendidikan politik, mengawasi anggaran, dan mengoreksi kebijakan.
Pendidikan politik juga harus mengembangkan kemampuan masyarakat membedakan fakta dan propaganda, memahami konstitusi, mengenali konflik kepentingan, dan menilai kebijakan berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan mereka. Tujuannya bukan membentuk masyarakat yang selalu setuju atau menolak pemerintah, melainkan masyarakat yang mempunyai kemampuan kritis dan otonomi dalam menentukan sikap politik.
Mengembalikan negara kepada rakyat: demokrasi substantif dan cita-cita negara kesejahteraan
Pada akhirnya, persoalan oligarki Indonesia adalah persoalan mengenai siapa yang sesungguhnya mempunyai kekuasaan untuk menentukan arah negara. Apakah negara bekerja berdasarkan mandat konstitusi dan kepentingan seluruh warga negara, ataukah kebijakan publik semakin ditentukan oleh kemampuan kelompok tertentu menguasai modal, organisasi politik, dan institusi pemerintahan? Pertanyaan ini merupakan inti dari perdebatan mengenai demokrasi substantif.
Dalam teori demokrasi, Robert Dahl mengingatkan pentingnya kesetaraan partisipasi dan kompetisi. Gramsci menjelaskan bagaimana dominasi dapat dipertahankan melalui hegemoni. Michels memperlihatkan kecenderungan organisasi menjadi oligarkis. Winters dan Robison-Hadiz menjelaskan hubungan antara konsentrasi kekayaan dan kekuasaan politik. Habermas menunjukkan pentingnya ruang publik yang bebas dari dominasi. Sementara itu, Rawls dan Marshall memberikan landasan untuk memahami hubungan antara kewargaan, keadilan sosial, dan perlindungan kesejahteraan. Jika pemikiran-pemikiran tersebut dibaca secara bersamaan, terlihat bahwa krisis demokrasi tidak dapat diselesaikan hanya melalui perbaikan prosedur elektoral. Ia membutuhkan perubahan dalam struktur distribusi kekuasaan ekonomi, politik, dan sosial.
Indonesia membutuhkan demokrasi yang tidak berhenti pada pergantian pejabat, tetapi mampu membatasi kekuasaan, menjamin kebebasan, memperluas partisipasi, dan mendistribusikan kesejahteraan. Negara tidak boleh menjadi instrumen akumulasi kekayaan segelintir orang. Partai politik tidak boleh menjadi perusahaan elektoral yang hanya dikuasai pemilik modal dan lingkaran pimpinan. Parlemen tidak boleh kehilangan fungsi pengawasan karena terlalu bergantung pada koalisi pemerintahan. Lembaga peradilan tidak boleh kehilangan independensinya karena kepentingan politik. Dan jabatan publik tidak boleh diperlakukan sebagai warisan keluarga atau hadiah bagi orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan kekuasaan.
Hal yang juga perlu dipahami adalah bahwa oligarki tidak akan hilang hanya dengan mengganti orang-orang yang menduduki jabatan negara. Jika struktur pembiayaan politik, hubungan bisnis dan pemerintahan, konsentrasi kepemilikan ekonomi, serta lemahnya pengawasan tidak berubah, kelompok baru dapat mengisi posisi kelompok lama dan mereproduksi mekanisme yang sama. Karena itu, reformasi harus menyentuh institusi, aturan, insentif, dan distribusi sumber daya yang memungkinkan oligarki berkembang.
Demokrasi yang sejati membutuhkan rakyat yang tidak hanya mempunyai hak memilih, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk mengontrol kekuasaan setelah pemilu selesai. Kedaulatan rakyat tidak boleh berhenti pada bilik suara. Ia harus hadir dalam penyusunan anggaran, pembentukan undang-undang, pengelolaan sumber daya alam, penentuan kebijakan ekonomi, pengawasan pejabat, dan perlindungan hak-hak sosial.
UUD 1945 harus dipahami bukan sebagai legitimasi bagi siapa pun yang berhasil memenangkan pemilihan umum, melainkan sebagai pembatas sekaligus pedoman bagi seluruh penyelenggara negara. Kekuasaan memperoleh legitimasi dari rakyat, tetapi tidak memperoleh hak untuk bertindak sewenang-wenang. Pemerintah memperoleh mandat untuk mengelola negara, tetapi bukan hak untuk menguasai negara. Pejabat memperoleh kewenangan untuk menjalankan jabatan, tetapi bukan hak untuk mengubah jabatan menjadi sumber keuntungan pribadi, keluarga, atau kelompok politik.
Karena itu, cita-cita Indonesia sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan hanya dapat diwujudkan apabila demokrasi dibebaskan dari ketergantungan berlebihan pada kekuatan oligarkis. Negara harus mempunyai kapasitas untuk mengatur modal, membatasi monopoli, menjamin pelayanan publik, melindungi pekerja, memperkuat ekonomi rakyat, dan mendistribusikan kekayaan nasional secara adil. Demokrasi harus memberikan kekuasaan politik yang nyata kepada warga negara, bukan sekadar kesempatan untuk memilih di antara kandidat yang telah diseleksi oleh jaringan elite.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan demokrasi bukanlah seberapa lama seseorang berkuasa, seberapa besar koalisi yang berhasil dibentuk, seberapa megah proyek pembangunan yang diresmikan, atau seberapa tinggi popularitas seorang pemimpin. Ukurannya adalah apakah rakyat semakin berdaulat, apakah hukum berlaku setara, apakah kekayaan nasional digunakan untuk kepentingan bersama, apakah perempuan dan kelompok rentan memperoleh hak dan perlindungan yang layak, apakah kebebasan sipil terjamin, serta apakah setiap orang mempunyai kesempatan yang adil untuk hidup bermartabat.
Demokrasi kehilangan maknanya ketika rakyat hanya dibutuhkan untuk memberikan suara, tetapi tidak diberi ruang yang cukup untuk menentukan arah kekuasaan. Dan konstitusi kehilangan daya hidupnya ketika ia hanya diperlakukan sebagai teks hukum, bukan sebagai komitmen politik untuk membatasi kekuasaan dan menjamin keadilan bagi seluruh rakyat. (*hegel terome)
Referensi
- Marcus Mietzner – Elite Collusion in Indonesia: How It Has Both Enabled and Limited Executive Aggrandizement (2025).
- Thomas B. Pepinsky – Cleavages, Institutions, and Democracy in Indonesia: The 2024 Elections in Comparative Perspective (2025).
- Rendy Wadipalapa dan Adam Tyson – Cross-Party Presidential Dynasticism in Indonesia.
- Freedom House – Indonesia: Freedom in the World 2026.
- Yatun Sastramidjaja – Indonesia’s Election Year: Looking Back (2025)
